Tim Reformasi Birokrasi Tahun 2019

Untuk memastikan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian lebih fokus dan tertib, maka dibentuklah Tim Reformasi Birokrasi yang bertugas menjalankan pelaksanaan program dan kegiatan Reformasi bbirokrasi agar sesuai dengan tujuan. Penyusunan Tim Reformasi telah dilakukan sejak bulan Februari 2019 sampai dengan ditetapkannya SK Tim Reformasi Birokrasi No. 247 Tahun 2019 pada bulan April 2019. Berdasarkan hasil evaluasi dan rekomendasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2018, fokus pelaksanaan Reformasi Birokrasi berada di Unit Kedeputian, maka pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Tahun 2019 juga melibatkan Unit Kedeputian.

Tim Reformasi Birokrasi terdiri dari Tim Pengarah dan Tim Pelaksana (yang dibagi menjadi Tim Pelaksana Kementerian dan Tim Pelaksana Kedeputian). Tim Pelaksana Kementerian terdiri dari Pokja I sampai IV yang berfokus pada 8 (delapan) area perbaikan, sedangkan Tim Pelaksana Kedeputian berfokus pada pelaksanaan Reformasi Birokrasi di tiap Deputi di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Secara ringkas, berikut merupakan tugas Tim Pengarah dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi:

  1. Memberikan arahan pengelolaan Reformasi Birokrasi di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian kepada Tim Pelaksana; dan
  2. Memberikan persetujan atas rancangan/rumusan kebijakan Reformasi Birokrasi di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Sedangkan Tugas Tim Pelaksana adalah sebagai berikut:

  1. Melakukan koordinasi dalam perumusan kebijakan Reformasi Birokrasi di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
  2. Melakukan supervisi atas pelaksanaan tugas kelompok kerja Reformasi Birokrasi di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan kegiatan Tim Pelaksanan Unit Deputi; dan
  3. Memantau, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Kementerian Koordinato Bidang Perekonomian.

 

Informasi terkait susunan keanggotaan dan tugas yang lebih detil dari masing-masing tim dapat dilihat dalam SK Tim terlampir

SK Tim RB 2019

Laporan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2018

Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2018 telah dilaksanakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Tujuan dari Evaluasi ini adalah untuk menilai kemajuan pelaksanaan program Reformasi Birokrasi pada level instansi sampai unit kerja dalam rangka mencapai sasaran yaitu mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang efektif dan efisien, serta birokrasi yang mampu memberikan pelayanan public yang semakin membaik.

Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mengalami sedikit kenaikan dari 75,55 di Tahun 2017 menjadi 75,57 di Tahun 2018 dengan kategori BB (Sangat Baik). Upaya penerapan Reformasi Birokrasi dalam menata 8 (delapan) Area Perubahan telah dilakukan di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Berdasarkan Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No B/172/M.RB.06/2018 Tanggal 31 Desember 2018, berikut merupakan rincian hasil evaluasi Reformasi Birokrasi Tahun 2018:

Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Koordinasi Bidang Perekonomian

No

Komponen Penilaian

Bobot Nilai
2017

2018

Komponen Pengungkit

1 Manajemen Perubahan 5.00 4.01 3.79
2 Penataan Peraturan Perundang-Undangan 5.00 3.13 3.13
3 Penataan dan Penguatan Organisasi 6.00 5.50 4.29
4 Penataan Tata Laksana 5.00 3.76 3.66
5 Penataan Sistem Manajemen SDM 15.00 13.56 13.56
6 Penguatan Akuntabilitas 6.00 4.35 4.35
7 Penguatan Pengawaan 12.00 7.54 7.53
8 Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 6.00 4.40 4.40
Total Komponen Pengungkit (A) 60.00 46.25 44.71
Komponen Hasil
1 Nilai Akuntabilitas Kinerja 14.00 9.10 9.27
2 Survei Internal Integritas Organisasi 6.00 4.94 4.18
3 Survei Eksternal Persepsi Korupsi 7.00 4.65 6.06
4 Opini BPK 3.00 3.00 3.00
5 Survei Eksternal Pelayanan Publik 10.00 7.61 8.35

Total Komponen Hasil (B)

40.00 29.30 30.86
Indeks Reformasi Birokrasi (A+B) 100.00 75.55

75.57

Melakukan reviu atas Road Map Reformasi Birokrasi di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian untuk memperjelas arah dan sasaran yang akan diwujudkan dan ukuran keberhasilannya. Menetapkan prioritas perbaikan yang perlu dilakukan dan selanjutnya menyusun langkah kerja yang terpadu untuk mencapai sasaran perubahan yang ditetapkan. Road Map ini sebaiknya juga terintegrasi dengan Renstra Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian 2020—2024 dan Road Map Reformasi Birokrasi Nasional 2020—2024 yang akan ditetapkan oleh Kementerian PANRB;Dalam rangka meningkatkan kualitas birokrasi serta lebih menumbuhkan budaya kinerja dan memperkuat integritas pegawai di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, terdapat beberapa Rekomendasi dari KemenPAN RB yang masih perlu disempurnakan:

  1. Secara berjenjang menginternalisasi arah perubahan yang dicanangkan di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian kepada seluruh pegawai di seluruh satuan kerja agar seluruh pegawai memahami arah perubahan tersebut dan dilibatkan dalam proses perubahan
  2. Dalam rangka mempercepat perbaikan budaya kerja, perlu melakukan evaluasi atas kemajuan kinerja agen perubahan serta mengidentifikasi langkah-langkah perbaikan yang diperlukan agar perbaikan budaya kerja dan perubahan mindset aparatur dapat terwujud
  3. Meningkatkan kapasitas Tim Asessor agar tidak semata-mata berfungsi sebagai penilai saja, namun mampu memberikan arah perbaikan pelaksanaan reformasi birokrasi yang diperlukan di masing-masing unit kerja dan satuan kerja secara spesifik.
  4. Menerapkan manajemen sumber daya manusia yang berbasis merit melalui penerapan manajemen kinerja individu yang selaras dengan kinerja organisasi dan memanfaatkannya untuk pengembangan kompetensi dan pembinaan karier pegawai dalam mendukung terlaksananya manajemen SDM yang berbasis merit guna meningkatkan profesionalitas SDM
  5. Mewajibkan setiap atasan langsung melakukan supervisi, coaching dan konseling secara berkala kepada masing-masing bawahannya setidaknya tiga bulanan yang bertujuan untuk membangun budaya kinerja secara berkelanjutan dan lebih memperkuat mekanisme pengendalian internal
  6. Melakukan upaya penyegaran terhadap aparatur berupa pelatihan dan penguatan sikap dan perilaku untuk memperkuat integritas aparatur. Perlu dilakukan penyempurnaan sistem integritas terkait pengelolaan SDM, pengelolaan anggaran dan mekanisme hubungan kerja antar pegawai serta menginternalisasikan ke seluruh pegawai
  7. Mendorong inovasi pada setiap unit kerja yang memberikan pelayanan publik dengan lebih memperhatikan kualitas layanan serta mekanisme pengendalian internal atas pelaksanaan layanan tersebut dengan melibatkan Inspektorat dan Biro Perencanaan

Meningkatkan kapasitas Tim Asesor agar tidak semata-mata berfungsi sebagai penilai saja, namun mampu memberikan arah perbaikan pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang diperlukan di masing-masing unit kerja dan satuan kerja secara spesifik

Berikut merupakan dokumen Evaluasi Reformasi Birokrasi 2018 & Rekomendasi

Sosialisasi dan Internalisasi (Kegiatan 2015)

Proses sosialisasi pelaksanaan reformasi birokrasi pada Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian adalah mengkomunikasi perubahan-perubahan apa saja dan tahapan/kegiatan reformasi birokrasi yang sudah dan akan dilaksanakan, baik kepada pegawai maupun kepada pihak eksternal. Tujuan sosialisasi dan internalisasi adalah untuk memperoleh pemahaman yang sama, mengurangi resistensi dari internal organisasi dan membangun komitmen serta memastikan partisipasi seluruh pejabat/pegawai dalam mewujudkan tata kelola kepemerintahan yang baik. Tahapan kegiatan ini meliputi :

  1. Penyebaran informasi;
  2. Menanamkan pemahaman;
  3. Mendorong komitmen; dan
  4. Menggerakan partisipasi.

Kegiatan sosialisasi dan internalisasi ini dilakukan secara berkelanjutan baik melalui rapat-rapat internal (rapat kick off, rapat pleno, rapat unit kerja), briefing disaat pelantikan pejabat, melalui intranet, email dan mailing list ekon.oke, dengan penekanan menginformasikan dan menanamkan pemahaman seluruh pejabat/pegawai tentang informasi terkini terkait reformasi birokrasi nasional kepada para pegawai dan khususnya anggota Tim Asistensi Manajemen Perubahan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Pada tahun 2015, informasi perkembangan terkini terkait pelaksanaan kegiatan reformasi birokrasi yang dikomunikasikan, adalah sebagai berikut:

  • Restrukturisasi organisasi. Terbangunnya komunikasi dan peran serta aktif Pimpinan maupun pejabat/pegawai yang mewakili unit organisasinya dalam pelaksanaan asesmen perubahan organisasi. Kegiatan ini diselenggarakan dalam bentuk rapat – rapat teknis dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi khususnya Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana mengenai perubahan organisasi dan tata kerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
  • Sosialisasi Permenko Bidang Perekonomian Nomor 5 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
  • Penyusunanan Rencana Strategis yang dilakukan Sekretariat dengan Kedeputian sebagai tindak lanjut penataan organsasi dengan nomenklatur baru.
  • Penyusunan Peta Bisnis Proses dan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (SOP AP);
  • Sharing knowladge bersama dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dalam rangka Konsolidasi Internal Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Grand Design Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2015 – 2019 pada tanggal 3 Maret 2015 di Ruang Rapat Mahakam lantai 3, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Kegiatan ini dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta jajaran Pimpinan (Eselon I) dan anggota Tim Reformasi Birokrasi internal.

 

  • Metode ini menjelaskan bahwa budaya kerja dibedakan menjadi tiga tipe yaitu tipe budaya konstruktif, budaya pasif-defensif, dan tipe budaya agresif-ofensif. Hasil survey ini menunjukan bahwa budaya kerja di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian relatif baik dengan beberapa catatan sebagai berikut
  • Terselenggaranya survey analisis budaya kerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Kegiatan survey ini dilaksanakan dalam dua tahap kegiatan, yaitu tahap I (pada tanggal 25 Mei – 5 Juni 2015) dengan responden eselon I dan II yang menilai budaya kerja pegawai/staf, sedangkan tahap II (pada tanggal 3-4 Juni 2015) dengan responden perwakilan eselon III dan IV masing-masing sebanyak 5 pegawai dari setiap unit kerja yang menilai budaya kerja pimpinan.

  • Pendekatan survey analisis budaya kerja ini menggunakan Metode Organization Culture Index (OCI) oleh Rober A. Cooke  & J Clayton Laffery.
    • Lebih mementingkan aturan dibandingkan kinerja;
    • Tidak menyukai kompetisi; dan
    • Walau sudah ada SOP, kadang – kadang masih menunggu arahan terlebih dahulu.
  • Berdasarkan hasil survey dua tahap ini mengindikasikan bahwa tipe budaya kerja yang sering diterapkan di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian adalah Constructive Culture
  • Internalisasi­kan nilai-nilai Kementerian melalui pelatihan capacity building pada tanggal 4 s.d. 5 September 2015 di Anyer, Propinsi Banten dengan tema “Percepat Kerja Dengan PIKIR: Profesional, Integritas, Kerja sama, Inovasi, dan Responsibility”.
  • Sharing Knowladge bersama Ary Ginanjar (ESQ Group) dalam acara “Revolusi Mental ASN”. Kegiatan ini bertujuan untuk membangun karakter ASN yang memiliki integritas, etos kerja, dan gotong royong. Kegiatan ini dilakukan di Jakarta; dan
  • Perkembangan terkini terkait pelaksanaan reformasi birokrasi.