Perubahan Metodologi Penilaian Reformasi Birokrasi

Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi merupakan instrument penilaian kemajuan pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang dilakukan secara mandiri oleh Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah. Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi didasarkan atas PermenPAN RB Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah.

Dalam peraturan tersebut metodologi PMPRB akan berubah dari PMPRB 2.0 menjadi PMPRB 2.5

Berikut perbedaan kedua metodologi tersebut:

 

PMPRB 2.0

PMPRB 2.5

Obyek Evaluasi adalah Instansi pemerintah

 

Obyek evaluasi adalah Instansi Pemerintah dan Unit Kerja
Survey Internal hanyalah sebatas Surve Internal Organisasi Survey internal mencakup Integritas Organisasi dan Integritas Jabatan
Pengungkit hanya melihat Proses Pengungkit terdiri dari Proses dan Hasil Antara

Hasil Antara yang digunakan:

– Hasil tindaklanjut Pengaduan Masyarakat (Penguatan Pengawasan)

– Indeks Internal Audit Capacity Model (IACM) (Penguatan Pengawasan)

– Penyampaian LHKPN dan LHKASN (Penguatan Pengawasan)

– Maturitas SPIP (Penguatan Pengawasan)

– Hasil pengawasan kearsipan (Penguatan Tatalaksana)

 

 

 

 

Kebijakan Penilaian Kinerja Pegawai (kegiatan 2016)

Indikator Kinerja Utama tingkat Kementerian, Eselon I, dan Eselon II secara operasional diterjemahkan menjadi Kontrak Kinerja Individu. Integrasi Penilaian Kinerja Individu dituangkan dalam Penilaian Prestasi Kerja (PPK) Pegawai. PPK memiliki dua unsur penilaian yaitu: Sasaran Kerja Pegawai (SKP) merupakan kontrak kerja masing-masing pegawai dengan atasannya; dan Perilaku Kerja Pegawai. Bobot masing-masing unsur tersebut adalah 60% dan 40%.

Implementasi Sistem Manajemen Kinerja Berbasis Strategi melalui Penilaian Kerja Individu berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Kepala BKN Nomor 1 Tahun 2013 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil. PPK dilaksanakan untuk mengevaluasi kinerja PNS, yang dapat memberi petunjuk bagi pejabat yang berkepentingan. Hasil PPK PNS diarahkan sebagai dasar pertimbangan penetapan keputusan kebijakan pembinaan karier PNS yang berkaitan dengan bidang pekerjaan, pengangkatan dan penempatan, pengembangan, penghargaan, dan disiplin pegawai.

PPK individu Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian telah difasilitasi secara elektronik melalui aplikasi berbasis web skp.ekon.go.id. Konten menu e-SKP meliputi: SKP Target, SKP Realiasi, Perilaku Kerja, dan Penilaian Prestasi Kerja. Dengan aplikasi berbasis web ini masing-masing pegawai dan atasannya dengan user yang berbeda-beda dapat memonitor, mengevaluasi, dan melaporkan kinerjanya. Database e-SKP terintegrasi dengan database Sistem Informasi Kepegawaian. Perencanaan kinerja individu melalui SKP ditetapkan diawal tahun (Januari 2016). Realisasi kegiatan SKP dimonitor capaiannya setiap bulan dan dilaporkan secara triwulanan. Fitur e-SKP di website www.ekon.go.id seperti terlihat pada Gambar berikut.

 

Saat ini juga mulai dikembangkan aplikasi terintegrasi antara Penilaian Prestasi Kerja Pegawai dengan Capaian Kerja Pegawai bulanan yaitu Si Tukin. Dengan aplikasi dimaksud akan memudahkan pegawai dalam mengerekram dan memonitoring capaian kerja dari bulanan dan tahunan, serta juga dapat memudahkan sistem remunerasi Kemenko Bidang Perekonomian. Rencana realisasi aplikasi Si Tukin dilakukan pada tahun 2017.