Laporan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2018

Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2018 telah dilaksanakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Tujuan dari Evaluasi ini adalah untuk menilai kemajuan pelaksanaan program Reformasi Birokrasi pada level instansi sampai unit kerja dalam rangka mencapai sasaran yaitu mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang efektif dan efisien, serta birokrasi yang mampu memberikan pelayanan public yang semakin membaik.

Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mengalami sedikit kenaikan dari 75,55 di Tahun 2017 menjadi 75,57 di Tahun 2018 dengan kategori BB (Sangat Baik). Upaya penerapan Reformasi Birokrasi dalam menata 8 (delapan) Area Perubahan telah dilakukan di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Berdasarkan Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No B/172/M.RB.06/2018 Tanggal 31 Desember 2018, berikut merupakan rincian hasil evaluasi Reformasi Birokrasi Tahun 2018:

Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Koordinasi Bidang Perekonomian

No

Komponen Penilaian

Bobot Nilai
2017

2018

Komponen Pengungkit

1 Manajemen Perubahan 5.00 4.01 3.79
2 Penataan Peraturan Perundang-Undangan 5.00 3.13 3.13
3 Penataan dan Penguatan Organisasi 6.00 5.50 4.29
4 Penataan Tata Laksana 5.00 3.76 3.66
5 Penataan Sistem Manajemen SDM 15.00 13.56 13.56
6 Penguatan Akuntabilitas 6.00 4.35 4.35
7 Penguatan Pengawaan 12.00 7.54 7.53
8 Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 6.00 4.40 4.40
Total Komponen Pengungkit (A) 60.00 46.25 44.71
Komponen Hasil
1 Nilai Akuntabilitas Kinerja 14.00 9.10 9.27
2 Survei Internal Integritas Organisasi 6.00 4.94 4.18
3 Survei Eksternal Persepsi Korupsi 7.00 4.65 6.06
4 Opini BPK 3.00 3.00 3.00
5 Survei Eksternal Pelayanan Publik 10.00 7.61 8.35

Total Komponen Hasil (B)

40.00 29.30 30.86
Indeks Reformasi Birokrasi (A+B) 100.00 75.55

75.57

Melakukan reviu atas Road Map Reformasi Birokrasi di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian untuk memperjelas arah dan sasaran yang akan diwujudkan dan ukuran keberhasilannya. Menetapkan prioritas perbaikan yang perlu dilakukan dan selanjutnya menyusun langkah kerja yang terpadu untuk mencapai sasaran perubahan yang ditetapkan. Road Map ini sebaiknya juga terintegrasi dengan Renstra Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian 2020—2024 dan Road Map Reformasi Birokrasi Nasional 2020—2024 yang akan ditetapkan oleh Kementerian PANRB;Dalam rangka meningkatkan kualitas birokrasi serta lebih menumbuhkan budaya kinerja dan memperkuat integritas pegawai di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, terdapat beberapa Rekomendasi dari KemenPAN RB yang masih perlu disempurnakan:

  1. Secara berjenjang menginternalisasi arah perubahan yang dicanangkan di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian kepada seluruh pegawai di seluruh satuan kerja agar seluruh pegawai memahami arah perubahan tersebut dan dilibatkan dalam proses perubahan
  2. Dalam rangka mempercepat perbaikan budaya kerja, perlu melakukan evaluasi atas kemajuan kinerja agen perubahan serta mengidentifikasi langkah-langkah perbaikan yang diperlukan agar perbaikan budaya kerja dan perubahan mindset aparatur dapat terwujud
  3. Meningkatkan kapasitas Tim Asessor agar tidak semata-mata berfungsi sebagai penilai saja, namun mampu memberikan arah perbaikan pelaksanaan reformasi birokrasi yang diperlukan di masing-masing unit kerja dan satuan kerja secara spesifik.
  4. Menerapkan manajemen sumber daya manusia yang berbasis merit melalui penerapan manajemen kinerja individu yang selaras dengan kinerja organisasi dan memanfaatkannya untuk pengembangan kompetensi dan pembinaan karier pegawai dalam mendukung terlaksananya manajemen SDM yang berbasis merit guna meningkatkan profesionalitas SDM
  5. Mewajibkan setiap atasan langsung melakukan supervisi, coaching dan konseling secara berkala kepada masing-masing bawahannya setidaknya tiga bulanan yang bertujuan untuk membangun budaya kinerja secara berkelanjutan dan lebih memperkuat mekanisme pengendalian internal
  6. Melakukan upaya penyegaran terhadap aparatur berupa pelatihan dan penguatan sikap dan perilaku untuk memperkuat integritas aparatur. Perlu dilakukan penyempurnaan sistem integritas terkait pengelolaan SDM, pengelolaan anggaran dan mekanisme hubungan kerja antar pegawai serta menginternalisasikan ke seluruh pegawai
  7. Mendorong inovasi pada setiap unit kerja yang memberikan pelayanan publik dengan lebih memperhatikan kualitas layanan serta mekanisme pengendalian internal atas pelaksanaan layanan tersebut dengan melibatkan Inspektorat dan Biro Perencanaan

Meningkatkan kapasitas Tim Asesor agar tidak semata-mata berfungsi sebagai penilai saja, namun mampu memberikan arah perbaikan pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang diperlukan di masing-masing unit kerja dan satuan kerja secara spesifik

Berikut merupakan dokumen Evaluasi Reformasi Birokrasi 2018 & Rekomendasi

Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2016

Keluarnya hasil evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Tahun 2016 Surat Menteri PAN dan RB Nomor B/70/M.RB.06/2017 tanggal 16 Februari 2017. Adapun perolehan atau rincian indeks Reformasi Birokrasi sebagai hasil evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Tahun 2016 sebagai berikut.

 

No

Komponen Penilaian Bobot 2014 2015 2016

% Capaian

A.

Pengungkit

1

Manajemen Perubahan

5,00 4,48 4,07 4,41

88,2

2

Penataan Peraturan Perundang-undangan

5,00 4,69 2,71 2,71

54,2

3

Penataan dan Penguatan Organisasi

6,00 1,80 3,84 5,50

91,6

4

Penataan Tata Laksana

5,00 4,16 3,76 3,88

77,6

5

Penataan Sistem Manajemen SDM

15,00 6,74 13,18 14,13

94,2

6

Penguatan Akuntabilitas

6,00 4,40 3,79 4,79

79,8

7

Penguatan Pengawasan

12,00 2,76 5,62 6,39

53,2

8

Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

6,00 3,33 3,93 3,59

59,8

Sub Total Komponen Pengungkit

60,00

32,36 40,90 45,41

75,6

B.

Hasil

1.

Nilai Akuntablitas Kinerja

14,00 8,94 8,94

63,8

2.

Survei Internal Integritas Organisasi

6,00 4,68 5,63

93,8

3.

Survei Eksternal Persepsi Korupsi

7,00 4,70 4,57

65,2

4.

Opini BPK

3,00 3,00 3,00

100

5.

Survei Eksternal Pelayanan Publik

10,00 6,80 7,48

74,8

Sub Total Komponen Hasil

40,00

31,03 28,11 29,60

74

Indeks Reformasi Birokrasi

100,00

63,39 69,01 75,01

75,01

Perolehan nilai indeks menunjukkan ada peningkatan dari 69,01 di Tahun 2015 menjadi 75,01 di Tahun 2016. Ini menandakan terdapat peningkatan pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Jika di bandingkan dengan target nasional, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sudah mencapai target sebagaimana target Road Map Reformasi Birokrasi Nasional 2015 – 2019 yaitu indeks Reformasi Birokrasi Kementerian/ Lembaga sebesar 75. Di dalam surat dimaksud memberikan pengakuan upaya yang telah dilakukan dan rekomendasi untuk pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Tahun 2017 sebagai berikut.

Upaya Telah Dilakukan

Rekomendasi

Manajemen Perubahan

1.     Dukungan dan komitmen pimpinan yang tinggi untuk melakukan perubahan memperbaiki kondisi yang ada 1.     Menjabarkan Road Map kedalam rencana kerja rinci (aktivitas bulanan) masing-masing pokja. Meningkatkan monitoring RB secara berkala (triwulanan, kuartalan) sesuai rencana kerja rinci pokja.

2.     Meningkatka komunikasi untuk pelaksanaan rencana aksi tindaklanjut rekomendasi hasil PMPRB

3.     Menambah jumlah agen perubahan pada level pejabat dibawah Deputi untuk mendorong ide/inovasi perubahan pada 8 area perubahan

Penataan Peraturan Perundang-undangan

1.     Identifikasi dan memetakan peraturan internal mencegah terjadinya tumpang tindih fungsi 1.     Mengimplementasikan sistem pengendalian peraturan perundangan (termasuk mengawal SOP penyusunan peraturan perundangan, kaji publik, naskah akademis/policy paper/ paraf koordinasi) pada setiap penyusunan peraturan

Penataan dan Penguatan Organisasi

1.     Permenko 5 Thn 2015 tentang OTK Kemenko Perekonomian merupakan hasil evaluasi organisasi tahun sebelumnya

2.     Thn 2016, usulan penataan organisasi S-135/M.EKON tgl 27 Mei 2016, Upaya Perubahan Perpres 8 Thn 2015 tentang Kemenko Perekonomian

Penataan Tata Laksana

  1. Pengembangan e-Goverment internal
1.     Menyusun Peta Proses Bisnis antar dan inter unit kerja dalam rangka meningkatkan efektifitas koordinasi antar unit dalam meningkatkan kualitas layanan kepada stakeholder

2.     Melakukan analisis atas hasil evaluasi pelaksanaan proses bisnis dan SOP untuk menilai efektivitasnya dalam pemberian pelayanan. Menindaklanjuti hasil evaluasi tersebut dengan melakukan perbaikan atas proses bisnis dan SOP.

3.     Mengintegrasikan aplikasi-aplikasi berbasis TI untuk menyederhanakan sistem dan mengurangi prosedur pelayanan sehingga dapat mengukur efektivitas dalam pemberian pelayanan secara internal dan eksternal. Melakukan monev secara berkala atas penerapan kebijakan keterbukaan informasi publik

Penataan Sistem Manajemen SDM

1.     Perencanaan kebutuhan pegawai berdasarkan Anjab dan ABK termasuk jabatan fungsional

2.     Rekrutmen pegawai CPNS dan JPT dilakukan secara terbuka dan kompetitif

3.     Assessment dilakukan sebagian besar pegawai

4.     Rencana pelatihan dilakukan kepada sebagian pegawai berdasarkan hasil assessment

5.     SKP seluruh pegawai, hasil penilaian kinerja untuk pengembangan karier pegawai

6.     Penerapan aturan disiplin, monitoring penerpan aturan disiplin melalui atasannya masing-masing

7.     SIMPEG datanya sudah dimutakhirkan

a.     Perlu dilakukan koordinasi dengan Lembaga Administrasi Negara sebagai instansi Pembina jabatan fungsional Analis Kebijakan untuk penjajagan pengangkatan Analis Kebijakan sehingga kompetensi dan karier pegawai dapat terbina dengan baik ketimbang hanya di jabatan fungsional umum.

b.    Walaupun telah dilakukan assesment, perlu ditetapkan secara formal standar kompetensi jabatan sebagai acuan dalam melakukan assesment kepada pegawai. Hasil asesmen kepada pegawai perlu ditindaklanjuti untuk mengidentifikasi, merencanakan dan melaksanakan pelatihan sehingga pelatihan yang dilakukan lebih fokus untuk mengurangi kesenjangan

c.     Monitoring dan evaluasi perlu dilakukan untuk menilai bahwa pelatihan yang dilakukan memang benar-benar efektif dalam meningkatkan  kompetensi

d.    Perjanjian kinerja individu harus disusun secara berjenjang sesuai hirarki jabatan sehingga dapat dipastikan bahwa setiap individu berkontribusi langsung terhadap pencapaian kinerja unit kerja/ organisasi tempat dimana pegawai yang bersangkutan ditempatkan

e.     Pengkuruan kinerja individu perlu dilakukan secara berkala agar dapat dipantau pencapaian kinerja individu sesuai perjanjian kinerja.

Penguatan Akuntabilitas

1.     Pimpinan telah terlibat langsung dari Perencanaan sampai pelaporan capaian kinerja

2.     Informasi dan data kinerja disajikan pada media dan sudah transparan

3.     Pengelolaan akuntabilitas kinerja sudah diperkuat melalui peningkatan kapasitas SDM, penerapan Sistem Pengukuran Kinerja dan pemutakhiran data kinerja secara berkala

1.     Menyempurnakan kembali rumusan ukuran kinerja yang lebih relevan dengan hasil yang akan dicapai

2.     Memperbaiki SAKIP di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, dari pengumpulan data kinerja, pengukurannya, sampai dengan pelaporan capaian kinerja

3.     Menyempurnakan kembali pedoman evaluasi internal atas implementasi SAKIP di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian agar dapat mengetahui penerapan SAKIP dengan lebih baik

Penguatan Pengawasan

1.     Telah menetapkan kebijakan pengawasan (gratifikasi, WBS, Benturan Kepentingan, SPIP) dan sudah disosialisasikan

2.     Pencanangan zona integritas menuju WBK/WBBM

a.     Meningkatkan kualitas implementasi berbagai kebijakan pegawasan (pengendalian gratifikasi, WBS, benturan kepentingan, pengaduan masyarakat, SPIP)

b.     Meningkatkan kualitas pengendalian internal dengan menyusun peta risiko pada seluruh unit, menyusun rencana tindak pengendalian, dan menyesuaikan SOP dengan rencana tindak pengendalian tersebut

c.     Mengevaluasi implementasi seluruh kebijakan pengawasan

Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

1.     Seluruh Informasi Publik dpt diakses oleh stakeholder melalui www.ekon.go.id, twitter, facebook, permohonan informasi melalui PPID

2.     Standar Pelayanan sudah dimaklumatkan dan sebagian besar dilengkapi SOP dan telah diperbaiki

3.     Informasi pelayanan dan dokumentasi  publik mudah diakses (ekon.go.id)

4.     Penerapan TI dalam pemberian pelayanan melalui website ataupun aplikasi online serta didukung KPPIP

1.     Mengembangkan pelatihan berbagai jenis bimbingan teknis dalam upaya meningkatkan jumlah dan kapasitas SDM pemberi layanan langsung untuk mencapai nilai-nilai budaya pelayanan prima

2.     Menyusun sistem reward dan punishment kepada pemberi layanan, sebagai upaya dalam memotivasi pegawai untuk memberikan pelayanan yang lebih baik

3.     Mengelola pengaduan pelayanan dan menyusun rekapitulasi data atas tindak lanjut terhadap pengelolaan pengaduan layanan yang masuk, yang telah ditindaklanjuti dan yang telah diselesaikan, serta melakukan evaluasi atas pengelolaan pengaduan agar dapat meminimalisir keluhan atas layanan yang diberikan

4.     Dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan kepada stakeholder/ masyarakat agar hasil survei kepuasan ditindaklanjuti yang difokuskan pada unsur yang mendapat nilai lebih rendah dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan