Ringkasan Hasil Quickwins (Kegiatan 2016)

Adapun capaian pelaksanaan Quick Wins Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian tahun 2016, sebagai berikut:

 

Percepatan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR), poin-poinnya sebagai berikut:

  • KUR disalurkan oleh 7 bank penyalur di tahun 2016
  • Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan skema subsidi bunga telah disalurkan sejak 14 Agustus 2015 dengan suku bunga 12% dan menjadi 9% di tahun 2016.
  • Sesuai dengan arahan Presiden dalam Rapat kabinet terbatas tanggal 5 Oktober 2015, target penyaluran KUR tahun 2016 adalah sebesar Rp 100-120 Triliun dengan alokasi dana subsidi bunga sebesar Rp 10,5 Triliun. Total penyaluran KUR sampai dengan 31 Desember 2016 sebesar Rp 94,4 triliun.
  • Terwujudnya rekomendasi kesehatan dari OJK kepada 23 bank (umum, syariah, dan BPD), 4 perusahaan pembiayaan, 1 PT. PNM (Persero), dan 11 Bank khusus sebagai penyalur KUR di sektor eks. KKPE (sektor ekonomi 1 dan 2).
  • Lembaga keuangan yang telah mendapatkan rekomendasi OJK tersebut, 25 diantaranya telah lolos proses online sistem dengan SIKP dan 15 bank telah melakukan Perjanjian Kerjasama Pembiayaan dengan Kuasa Pengguna Anggaran. Sehingga sampai dengan Juli 2016, Penyalur yang telah dapat menyalurkan KUR adalah 15 lembaga keuangan (meningkat 200% dari jumlah penyalur KUR di tahun 2015).
  • Sampai dengan November 2016, tagihan subsidi bunga yang telah terbayar adalah sebesar Rp 2,2 triliun. Pada tahun 2016, fungsi SIKP dikembangkan menjadi alat monitoring dan evaluasi program KUR yaitu melalui modul pengunggahan data calon debitur KUR per provinsi oleh masing – masing Pemerintah Daerah.
  • Pengembangan fungsi ini diharapkan mampu mengoptimalkan kinerja Program KUR tahun 2016. Saat ini telah didistribusikan username dan password kepada 211 Pemerintah Daerah yang kemudian dapat digunakan untuk mengunggah data calon debitur KUR dari UMKM binaannya serta melakukan monitoring pelaksanaan KUR.

 

Terjaganya inflasi pangan < 6 % (enam perseratus), poin-poinnya sebagai berikut:

  • Pada tahap Persiapan dilakukan Identifikasi komoditas pangan yang memberikan andil besar terhadap Inflasi. Dalam 5 tahun terakhir (2011-2015), ada beberapa komoditas pangan yang memberikan andil (share) besar (lebih dari 5%) terhadap inflasi nasional, yaitu: Beras, Daging sapi, Daging ayam ras, Telur ayam ras, Gula pasir, Bawang merah, Cabe merah, dan Cabe rawit.
  • Pemilihan komoditas di atas dijadikan acuan (guidance) arah implementasi kebijakan di bidang pangan baik dari ketersediaan maupun stabilitas harga pangan.
  • Tahapan implementasi utamanya berfokus pada 3 (tiga) hal, yaitu ketersediaan (produksi dalam negeri dan impor), harga, dan bagaimana capaian tingkat inflasinya.
  • Progress tiap tahapan implementasi pada tahun 2016 sebagai berikut:
    • Target-target peningkatan produksi pangan relatif dapat tercapai (kenaikan produksi masing-masing komoditi di atas yang ditargetkan).
    • Berdasarkan nilai KV dan andil inflasi selama Januari s.d Desember 2016, komoditas yang menjadi warning (flag merah) pengendalian harga, yaitu gula pasir, bawang merah, bawang putih, cabe merah dan cabe rawit.
    • Regulasi penguatan Perum BULOG untuk menjamin ketersediaan dan stabilitas harga pangan telah diterbitkan melalui Perpres No. 48 Tahun 2016 (ditetapkan pada 25 Mei 2016).
    • Target Quick Wins 2016, yakni terjaganya tingkat inflasi pangan < 6% tercapai. Tingkat inflasi pangan tahun 2016 (Januari-Desember 2016) sebesar 5,92%.

Percepatan Implementasi Proyek Infrastruktur Prioritas, poin-poinnya sebagai berikut:

  • Tersusunnya SOP KPPIP yang bersinergi dengan SOP PPP Unit di Kementerian Keuangan dan telah di sosialisasikan pada 6 Pemerintah Daerah (Sumatera Utara, Sumetara Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Barat, Jambi) dan seluruh Kementerian/Lembaga yang terkait.
  • Tersusunnya panduan OBC untuk seluruh sektor dan VfM untuk sektor jalan
  • Terbentuknya 3 tim kerja untuk percepatan proyek infrastruktur (tim kerja listrik, tim kerja pengadaan tanah dan tim kerja kilang minyak)
  • Tersusunnya 10 rencana aksi percepatan proyek prioritas
  • Terlaksananya 10 kegiatan koordinasi pada proyek prioritas untuk Kebutuhan Anggaran dan Pembiayaan.
  • Tersusunnya beberapa kajian, pertama terkait Kilang Minyak Bontang dan kedua terkait Financial Close tercapai pada proyek SPAM Umbulan, Jalan Tol Balikpapan Samarinda, Jalan Tol Manado Bitung, Jalan Tol Trans Sumatera, dan Central Java Power Plant, kemudian kajian terkait Proyek Prioritas yang mencapai tahapan berikut: Jalan Tol Serang Panimbang; Pelabuhan Utama Hub Internasional Kuala Tanjung, Pengolahan Limbah Jakarta, Kilang Minyak Bontang, Pelabuhan Patimban dan Kilang Minyak Tuban.

Ringkasan Hasil Quick Wins Kemenko Perekonomian Tahun 2015

Program ini dimaksudkan untuk membangun kepercayaan masyarakat, yang mempunyai daya ungkit yang terkait dengan perbaikan pada produk utama, dan memberikan dampak yang signifikan dalam peningkatan kualitas produk utama Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Untuk tahun 2015, telah ditetapkan Quick Wins Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yaitu optimalisasi koordinasi dalam pencapaian 3 (tiga) program kerja utama, yang meliputi:

  1. Koordinasi ketersediaan dan stabilitas harga beras;
  2. Koordinasi percepatan pemenuhan infrastruktur prioritas; dan
  3. Koordinasi penguatan daya saing industri nasional.

Adapun capaian pelaksanaan Quick Wins Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian tahun 2015, sebagai berikut:

A. Kemajuan yang telah dicapai melalui koordinasi ketersediaan dan stabilitas harga beras, meliputi;

  1. Menurut data Aram II BPS Tahun 2015, luas panen, produktivitas serta produksi beras mengalami kenaikan (dibandingkan tahun 2014) masing-masing sebesar 2,76%, 3,00%, dan 5,85%.
  2. Telah dilaksanakan/disalurkan Raskin perdana di tahun 2015 yang ditandai dengan launching oleh Menko PMK tanggal 28 Januari di Bandung, namun dengan perbaikan-perbaikannya ke depan untuk mencapai 6 Tepat, karena Program Raskin sempat stagnan antara dilanjutkan atau dihapuskan di tahun 2015.
  3. Telah dilaksanakan penyaluran tambahan 2 kali Raskin, dengan realisasi s/d Desember 2015 terhadap pagu 1 tahun sebesar 98,17%
  4. Telah diterbitkan/ditetapkan Inpres No 5 Tahun 2015 tentang Pengadaan Gabah/Beras dan Penyaluran Beras oleh Pemerintah tanggal 17 Maret 2015.
  5. Telah diterbitkan Permentan No. 21 Tahun 2015 tentang Pedoman Harga Pembelian Untuk Gabah dan Beras di Luar Kualitas Oleh Pemerintah tanggal 8 April 2015 sebagai alternatif pelaksanaan dari Inpres 5/2015
  6. Telah dikeluarkan rekomendasi impor sebesar 1,5 juta ton, periode pelaksanaan sampai dengan Maret 2016 dan dilaksanakan oleh Perum BULOG. Sampai dengan akhir Desember 2015 telah terealisasi 700 ribu ton.
  7. Telah dideregulasi Permendag No.19 Tahun 2014 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Beras menjadi Permendag No.103 Tahun 2015 yang ditetapkan tanggal 8 Desember 2015
  8. Terbentuk rencana aksi dari masing-masing Kementerian/Lembaga terkait sesuai tugas dan fungsinya. Batas waktu sampai dengan tahun 2017 untuk melaksanakan rekomendasi KPK
  9. Telah diterbitkan/ditetapkan Perpres No. 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting, telah diundangkan tanggal 15 Juni 2015.
  10. Telah dimonitor secara intensif pergerakan harga pada menjelang, saat dan setelah Hari Besar Keagamaan Negara (Puasa, Idul Fitri, dan Natal), untuk menjaga tingkat inflasi, diwujudkan baik secara informal (komunikasi via sms, email dlsb) maupun formal (Rakor Tingkat Menteri, Rakor Tingkat Eselon 1).
  11. Telah dilakukan Operasi Pasar Murah oleh K/L yang dikoordinir oleh Kemendag dan Pengaturan Distribusi Barang dikoordinir oleh Kemenhub serta instruksi ke Pemda oleh Kemendagri dalam rangka menjaga kestabilan harga menjelang, saat dan setelah HBKN (Puasa, Idul Fitri dan Natal).
  12. Telah dicairkan dana CBP sebesar Rp1,5 Trilliun untuk Penguatan Cadangan Beras Pemerintah setara 180 ribu ton oleh KPA Dana CBP (Ditjen Perbendaharaan Kemenkeu).

B. Kemajuan yang telah dicapai melalui koordinasi percepatan pemenuhan infrastruktur prioritas, meliputi:

  1. Telah di terbitkannya Keputusan Menko Perekonomian No 127/2015 tentang struktur Tim Pelaksana;
  2. Telah diterbitkannya Keputusan Menko Perekonomian No 129/2015 tentang pembentukan Tim Kelistrikan (UP3KN);
  3. Telah diterbitkannya Keputusan Menko Perekonomian No 159/2015 tentang pembentukan Tim Kilang Minyak Bontang;
  4. Telah disusunnya dan disetujuinya Kerangka Acuan Prosedur (Standard Operational Procedure) dalam mekanisme pengusulan dan penetapan proyek prioritas. Persetujuan diberikan oleh Tim Pelaksana;
  5. Telah disusunnya OBC quality guidelines;
  6. Telah terbitnya Permenko N 12 Tahun 2015 tentang daftar Infrastruktur Prioritas Tahun 2015-2019;
  7. Telah mengadakan konsultan untuk review proposal High Speed Railway (HSR) Jakarta­Bandung dari Jepang dan RRT;
  8. Telah terbitnya Permenko N 12 Tahun 2015 tentang daftar Infrastruktur Prioritas Tahun 2015-2019;
  9. Telah diterbitkannya Perpres tentang Percepatan Pembangunan Kilang Minyak;
  10. Telah disusunnya Pra-Studi Kelayakan/outline Business Case (OBC) Kilang Minyak Bontang, yang memberikan informasi mengenai aspek teknis, aspek lingkungan aspek ekonomi, aspek keuangan berikut dengan skema-skema pendanaan serta analisa dukungan dan atau dukungan pemerintah;
  11. Telah disusunnya kajian Value for Money untuk Jalan Tol Panimbang-Serang sebagai dasar penentuan skema pembiayaan;
  12. Telah diterbitkannya Permenko Ekon No. 3/2015 tentang Komposisi Pinjaman untuk MRT Jakarta;
  13. Telah diterbitkannya Perpres No. 38/2015 tentang KPBU;
  14. Telah dilakukan penyelesaian OBC pendukung untuk Jakarta Sewerage System;
  15. Telah diterbitkannya surat persetujuan hibah lahan untuk kebutuhan MRT Jakarta;
  16. Telah diterbitkannya PermenATR No.6/2015 tentang Pengadaan Tanah;
  17. Perpanjangan tenggat waktu bid submission untuk lelang PLTU MT Sumsel 9  & 10 Juni 2015;
  18. Penerbitan Izin Lingkungan PLTU Indramayu;
  19. Perpres No. 82/2015 tentang Direct Lending;
  20. Kajian strategis proposal HSR Jakarta ­ Bandung;
  21. Pelelangan investasi Jalan Tol Manado – Bitung dan Jalan Tol Balikpapan – Samarinda;
  22. Terbitnya Perka LKPP No. 19/2015 tentang Pengadaan Badan Usaha dalam KPBU;
  23. Penetapan Konsultan untuk studi Value for Money dan AMDAL untuk kelayakan jalan tol Panimbang ­ Serang;
  24. Penetapan skema pendanaan LRT Jabodetabek;
  25. Penetapan Konsultan untuk studi Pra­studi kelayakan Kilang Minyak Bontang;
  26. Penanda­ tanganan loan agreementMRTJ (Utara­ Selatan);
  27. Telah terbitnya PMK No. 190/2015 tentang Availability Payment;
  28. Penetapan skema pendanaan LRT Palembang;
  29. Telah disusunnya Pra-Studi Kelayakan/Outline Business Case (OBC) Kilang Minyak Bontang, yang memberikan informasi mengenai aspek teknis, aspek lingkungan aspek ekonomi, aspek keuangan berikut dengan skema-skema pendanaan serta analisa dukungan dan atau dukungan pemerintah;
  30. Telah disusunnya AMDAL Jalan Tol Panimbang­Serang agar pengadaan tanah dapat dilakukan di 2016;
  31. Telah terbitnya Penetapan Lokasi PLTU  Batang;
  32. Telah terbitnya Permen ATR/Kepala  BPN No.6/2015  tentang Pengadaan Tanah  untuk menyesuaikan dengan revisi Perpres

C. Kemajuan yang telah dicapai melalui koordinasi penguatan daya saing industri nasional, meliputi:

  1. Telah diterbitkannya Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 2015 tentang Peningkatan Daya Saing Industri, Kemandirian Industri, dan Kepastian Usaha;
  2. Telah diterbitkannya Instruksi Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Fasilitasi Perdagangan di Dalam Negeri (Inland Free Trade Agreement/Inland FTA);
  3. Telah diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 142 Tahun 2015 tentang Kawasan Industri

Melalui tiga ketetapan tersebut, diharapkan setiap K/L terkait dapat lebih mudah berkoordinasi dan mengambil langkah-langkah strategis sesuai tugas dan fungsi serta kewenangannya masing-masing untuk meningkatkan daya saing industri dalam rangka:

  1. Pemulihan dan peningkatan kegiatan industri/utilisasi kepastian industri;
  2. Menghilangkan distorsi industri yang membebani konsumen dengan melepas tambahan beban regulasi dan birokrasi bagi industri;
  3. Mempercepat penyelesaian ketimpangan (gap) daya saing industri; dan
  4. Menciptakan inisiatif baru agar industri mampu bertahan di pasar domestik dan berekspansi ke pasar ekspor.

Penetapan Quick Wins 2016

Penetapan Quick Wins melalui Permenko Bidang Perekonomian Nomor 2 Tahun 2016 tentang Quick Wins Kementerian Koordinator Bidang Perekonomia Tahun 2016 tanggal 15 April 2016. Quick Wins tersebut terdiri atas pelaksanaan kegiatan koordinasi kebijakan sebagai berikut:

  1. Percepatan Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR);
  2. Terjaganya Inflasi Pangan < 6 % (enam perseratus);
  3. Percepatan Implementasi Proyek Infrastruktur Prioritas; dan
  4. Tercapainya 6 (enam) Kesepakatan Kerja Sama Ekonomi Internasional.

Adapun Permenko Nomor 2 Tahun 2016 dimaksud di atas dapat didownload di sini.