Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Pengelolaan informasi dan dokumentasi publik di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dikoordinasikan dan dikelola melalui Unit Layanan Pengelolaan Informasi Publik / Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Adapun mekanisme dan prosedur dalam penyelenggaraan pelayanan pemberian informasi publik berlandaskan Peraturan Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 1 Tahun 2014 tanggal 4 Juli 2014 tentang Standar Pelayanan Pemberian Informasi dan Dokumentasi Publik di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Total Pemohon informasi publik Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang masuk / diterima melalui PPID selama periode Januari s.d Desember 2016 adalah sebanyak 339 permohonan. Tabel di bawah menunjukkan bahwa frekuensi permohonan yang paling banyak ada di bulan Juni 2016. Respon atau tindak lanjut atas permohonan tersebut semuanya dapat dipenuhi atau 100% dapat ditindaklanjuti, dikomunikasi dan terlayani secara baik sesuai prosedur layanan yang berlaku.

Tabel Jumlah pelayanan informasi dan dokumentasi publik Kemenko Bidang Perekonomian pereode  Januari – Desember 2016

 

No	Bulan	Jumlah Pemohon	Status
			Dipenuhi	Ditolak
1	Januari	35	25	–
2	Februari	34	28	–
3	Maret	30	28	–
4	April	26	21	–
5	Mei	25	20	–
6	Juni	35	33	–
7	Juli	14	5	–
8	Agustus	19	15	–
9	September	32	18	–
10	Oktober	32	18	–
11	November	35	25	–
12	Desember	21	17	–
	Total	339	255	–

Penerapan Standar Pelayanan

Kepmenko Nomor 104 Tahun 2016 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Publik di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian bertugas mengawal pelaksanaan pemberiaan layanan informasi dengan menggunakan standar pelayanan yang sudah diatur dalam Kepmenko Nomor 1 Tahun 2014.

Pengelolaan Pengaduan

Pelaksanaan pengelolaan pengaduan masyarakat dilakukan Kemenko Bidang Perekonomian melalui website ekon.go.id pada kolom layanan informasi – PPID.

Khusus laporan yang disampaikan oleh pelapor terkait pelanggaran yang mengindikasikan tindak pidana korupsi yang terjadi di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian disampaikan melalui saluran pengaduan yang berupa help desk disediakan oleh Inspektorat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jalan Lapangan Banteng Timur Nomor 2-4, Gedung Ali Wardhana, Lantai 5 atau bisa melalui telpon (021) 3456825 dan surat elektronik humas@ekon.go.id