Penyelenggaraan pelayanan pemberian informasi dan dokumentasi publik di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (kegiatan 2016)

Pengelolaan informasi dan dokumentasi publik di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dikoordinasikan dan dikelola melalui Unit Layanan Pengelolaan Informasi Publik / Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Adapun mekanisme dan prosedur dalam penyelenggaraan pelayanan pemberian informasi publik berlandaskan Peraturan Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 1 Tahun 2014 tanggal 4 Juli 2014 tentang Standar Pelayanan Pemberian Informasi dan Dokumentasi Publik di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Total Pemohon informasi publik Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang masuk / diterima melalui PPID selama periode Januari s.d Desember 2016 adalah sebanyak 339 permohonan. Tabel di bawah menunjukkan bahwa frekuensi permohonan yang paling banyak ada di bulan Juni 2016. Respon atau tindak lanjut atas permohonan tersebut semuanya dapat dipenuhi atau 100% dapat ditindaklanjuti, dikomunikasi dan terlayani secara baik sesuai prosedur layanan yang berlaku.

Tabel Jumlah pelayanan informasi dan dokumentasi publik Kemenko Bidang Perekonomian pereode  Januari – Desember 2016

 

No

Bulan

Jumlah Pemohon

Status

Dipenuhi

Ditolak

1 Januari

35

25

2 Februari

34

28

3 Maret

30

28

4 April

26

21

5 Mei

25

20

6 Juni

35

33

7 Juli

14

5

8 Agustus

19

15

9 September

32

18

10 Oktober

32

18

11 November

35

25

12 Desember

21

17

Total

339

255

Penerapan Standar Pelayanan

Kepmenko Nomor 104 Tahun 2016 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Publik di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian bertugas mengawal pelaksanaan pemberiaan layanan informasi dengan menggunakan standar pelayanan yang sudah diatur dalam Kepmenko Nomor 1 Tahun 2014.

Pengelolaan Pengaduan

Pelaksanaan pengelolaan pengaduan masyarakat dilakukan Kemenko Bidang Perekonomian melalui website ekon.go.id pada kolom layanan informasi – PPID.

Khusus laporan yang disampaikan oleh pelapor terkait pelanggaran yang mengindikasikan tindak pidana korupsi yang terjadi di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian disampaikan melalui saluran pengaduan yang berupa help desk disediakan oleh Inspektorat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jalan Lapangan Banteng Timur Nomor 2-4, Gedung Ali Wardhana, Lantai 5 atau bisa melalui telpon (021) 3456825 dan surat elektronik humas@ekon.go.id

Penyelenggaraan pelayanan pengadaan barang/jasa pemerintah di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (kegiatan 2016)

E-procurement adalah proses pengadaan barang/jasa pemerintah yang pelaksanaannya dilakukan secara elektronik yang berbasis web/internet dengan memanfaatkan fasilitasi teknologi komunikasi dan informasi melalui pelelangan umum secara elektronik. Pengadaan barang/jasa secara elektronik dilakukan dengan cara e-tendering atau e-purchasing. Tujuan e-procurement adalah meningkatkan transparansi dan akuntabilitas; meningkatkan akses pasar dan persaingan usaha yang sehat; memperbaiki tingkat efisiensi proses pengadaan; mendukung proses monitoring dan audit; dan memenuhi kebutuhan akses informasi yang real time.

Manfaat e-procurement bagi Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan (Pokja ULP), yaitu: mendapatkan penawaran yang lebih banyak, mempermudah proses administrasi, dan mempermudah PPK/Pokja ULP dalam mempertanggungjawabkan proses pengadaan. Sedangkan manfaat e-procurement bagi Penyedia Barang/Jasa, yaitu: menciptakan persaingan usaha yang sehat, memperluas peluang usaha, membuka kesempatan pelaku usaha mengikuti lelang, dan mengurangi biaya transportasi untuk mengikuti lelang.

Penyelenggaraan layanan pengadaan barang/jasa pemerintah di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dikoordinasikan dan dikelola melalui Unit Layanan Pengadaan. Adapun mekanisme dan prosedur dalam penyelenggaraan pelayanan berlandaskan Peraturan Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 23 Juli 2014 tentang Standar Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Efisiensi PBJ dengan e-procurement pada tahun 2016 dari 73 paket yang diselesaikan adalah 10,3 persen. Gambaran pelaksanaan pelayanan PBJ di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian pada tahun 2016 sebagaimana Tabel berikut.

 

Tabel Efisiensi Pengadaan Barang/Jasa dengan E-Procurement
No.

Deskripsi

2016

1 Jumlah Paket

                                  81

2 Nilai HPS (Juta Rp)

               83.566.786.537

3 Jumlah Lelang Selesai

73

4 Jumlah Lelang Gagal

            8

5 Jumlah Lelang yang sedang Berjalan

  –

6 Nilai HPS Lelang Selesai (Juta Rp)

80.657.608.057

7 Nilai Hasil Lelang Selesai (Juta Rp)

           72.326.974.307

8 Selisih HPS dan Hasil Lelang (Juta Rp)

8.330.633.750

9 Selisih HPS dan Hasil Lelang (%)

10,3

10 Jumlah PPK

14

11 Jumlah Pokja ULP

2 Pokja

(masing-masing 5 orang)