Pengembangan E-Government (Kegiatan 2016)

Pengembangan dan pengelolaan e-Government (e-Gov) di Kementerian Korodinator Bidang perekonomian pada implementasinya mengacu pada Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government.

Elektronic Government atau e-Gov merupakan salah satu solusi untuk menjawab tantangan akan kebutuhan dan peningkatan layanan birokrasi khususnya mekanisme otomatisasi yang teritegrasi, memastikan ketersediaan data dan informasi secara cepat, akurat, dan aman. Kriteria keberhasilan atau kegagalan implementasi  e-Gov dapat dilihat atau ditinjau dari lima dimensi, apakah sudah terwujud sedang berjalan atau belum sama sekali dilakukan, yaitu: kebijakan, kelembagaan, infrastruktur, aplikasi dan perencanaan.

Pada tahun 2016, upaya yang dilakukan untuk mendorong peningkatan intensitas pengelolaan dan pengembangan sistem informasi menuju e-Gov, dan khususnya sebagai bentuk komitmen dan partisipasi memperbaiki pemeringkatan e-Government 2016, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian telah melakukan berbagai upaya, sebagai berikut:

  1. Up date konten website ekon.go.id.
  2. Pembangunan Data Center Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Tahapan pelaksanaan kegiatan yang telah dan sedang dilakukan meliputi: 1) penarikan jaringan data center, 2) inventarisasi kebutuhan perangkat jaringan, dan 3) kebutuhan redundancy dan back up data center. Proses pekerjaan dalam kegiatan tersebut dibantu dan bekerja sama dengan PT. Telkom;
  3. Penerapan ketentuan penggunaan alamat email ekon.go.id bagi seluruh pegawai Kemenko Bidang Perekonomian. Email tersebut sebagai alat komunikasi persuratan elektronik dalam kegiatan kedinasan (Surat Edaran Sesmenko Bidang Perekonomian Nomor SE-04/SES.M.EKON/04/2016 tanggal April 2016).
  4. Dalam rangka mendukung efektivitas kinerja fasilitasi Naskah Menteri, pada saat ini sedang dan masih dalam proses pembangunan Sistem Pengarsipan Naskah/Dokumentasi Kegiatan Rapat/Sidang Secara Elektronik (e-arsip). Aplikasi ini dimaksud sebagai upaya mengintegrasikan Sistem Manajemen Informasi dan Data terkait layanan fasilitasi Naskah Menteri, yaitu:
  • Meningkatkan kualitas sekaligus menyatukan penyebaran data dan informasi yang tersebar di tiap unit eselon I dan kemudahan untuk diakses pimpinan;
  • Kecepatan dan kemudahan dalam proses pengambilan putusan; dan
  • Peningkatan kualitas monitoring dan koordinasi internal setelah penggunaan sistem tersebut, diharapkan dapat diartikulasikan ke luar dalam rangka berkoordinasi dengan K/L terkait.
    1. Pengembangan dan penerapan aplikasi rekrutmen online seleksi terbuka pengisian jabatan Pelaksana (ASN golongan III/a) melalui ekon.go.id;
    2. Beberapa aplikasi yang telah dan sedang dikembangkan lainnya meliputi:
      1. simpeg.ekon.go.id;
      2. kur.ekon.go.id;
      3. eodb.ekon.go.id;
      4. penilaianbmn.ekon.go.id
      5. dashboard perekonomoian
      6. e-Perjadin
      7. LPBP (untuk permintaan Barang Persediaan)
      8. Intranet
      9. Cpanel
      10. email (migrasi open source zimbra)
      11. Si Tukin
      12. e-Risalah
    3. Implementasi penerapan User Portal Internet
    4. Tersusunnya konsep peraturan terkait Informasi Teknologi (IT)
    5. Pengembangan infrastruktur penunjang IT terdiri atas evaluasi data center, switch security dan peningkatan layanan akses internet (pengembangan wifi dan security managing content filter)
    6. Menjaga dan memelihara pengelolaan sistem kehadiran melalui absensi elektronik (finger print) dan terintegrasi dengan fasilitas reporting pada intranet.ekon.go.id.
    7. Pengembangan dan implementasi Admin Panel pada sistem Rekrutmen Tenaga Pendukung

Fitur website www.ekon.go.id, email, dan intranet seperti terlihat pada gambar berikut

 

Pengembangan E-Government (Kegiatan 2015)

Pengembangan dan pengelolaan e-Gov di Kementerian Korodinator Bidang perekonomian pada implementasinya mengacu pada Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government.

Elektronic Government atau e-Gov merupakan salah satu solusi untuk menjawab tantangan akan kebutuhan dan peningkatan layanan birokrasi khususnya mekanisme otomatisasi yang teritegrasi, memastikan ketersediaan data dan informasi secara cepat, akurat, dan aman. Kriteria keberhasilan atau kegagalan implementasi  e-Gov dapat dilihat atau ditinjau dari lima dimensi, apakah sudah terwujud sedang berjalan atau belum sama sekali dilakukan, yaitu: kebijakan, kelembagaan, infrastruktur, aplikasi dan perencanaan.

Pada tahun 2015, upaya yang dilakukan untuk mendorong peningkatan intensitas pengelolaan dan pengembangan sistem informasi menuju e-Gov, dan khususnya sebagai bentuk komitmen dan partisipasi memperbaiki pemeringkatan e-Government 2015, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian telah melakukan berbagai upaya, sebagai berikut:

  1. Up date konten berita website ekon.go.id.
  2. Pengembangan website resmi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian ekon.go.id. Dilihat dari segi manajemen hosting adalah melakukan migrasi kedalam manajemen hosting sendiri dengan mengutamakan kemudahan (user friendly) interface dan keamanan, yaitu dengan menggunakan aplikasi cPanel. Pada proses pengembangannya di tambah beberapa fitur pada menu administrator, menambahkan beberapa menu utama, menambahkan fitur video, mendesain grafis lebih dinamis, dan memberikan fitur agar bisa diakses dari smartphone.
  3. Website ekon.go.id dan beberapa aplikasi menjadi adaptive pada tampilan mobile device. Beberapa aplikasi yang dikembangkan meliputi:
  • ekon.go.id (email Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian);
  • ekon.go.id (portal intranet Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian). Melalui portal intranet ini sudah dibangun dan dikembangan sistem informasi interaksi antar pegawai Menko Perekonomian berbasis web;
  • ekon.go.id (Web EITI);
  • ekon.go.id (Web Sekretariat Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus);
  • ekon.go.id (Dashboard Sistem Informasi Perekonomian Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian);
  • ekon.go.id (Website Kumpulan Peraturan Perdagangan Indonesia);
  • http://lpse.lkpp.go.id. (e-procurement untuk seluruh pengadaan barang dan jasa menggunakan LPSE LKPP)
  • ekon.go.id (Web Sistem Informasi Kepegawaian Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian);
  • ekon.go.id (Web Sistem Informasi Manajemen Keuangan Satuan Kerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian);
  • ekon.go.id (Web Sistem Informasi Pinjaman Komersial Luar Negeri);
  • ekon.go.id (pembaharuan model aplikasi persuratan dan integrasi dengan aplikasi arsip ANRI);
  • http://rekrutmentp.ekon.go.id (web sebagai wadah informasi dan pengolahan database pengadaan jasa tenaga pendukung di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian);
  • http://ekon.go.id (web aplikasi berbasis web ini sebagai informasi bagi PNS mengenai info gaji, tunjangan kinerja, potongan penghasilan dan slip gaji);
  • http://datamenko.ekon.go.id (web one-stop shop yang menyediakan akses terhadap berbagai data-data ekonomi dan pembangunan di Indonesia bagi para peneliti dan pengambil kebijakan di Kementrian Koordinator Bidang Perekonomian. Data-data yang disajikan di website ini mencakup data dari berbagai survey rumah tangga di Indonesia, beserta juga indikator-indikator sosial dan ekonomi yang disajikan dalam bentuk tabular dan visual);

4. Membangun aplikasi e-Disposisi (sampai saat ini masih dalam tahap percobaan);

5. Membangun aplikasi barang persediaan (masih tahap pengembangan). Aplikasi ini memfasilitasi kebutuhan permintaan atas barang persediaan unit Organisasi di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

6. Membangun aplikasi e-Purchasing dalam rangka pengadaan barang/jasa di lingkungan Kementerian Koordiantor Bidang Perekonomian.

7. Monitoring surat masuk dan surat keluar melalui Aplikasi Persuratan dilaksanakan di TU Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;

8. Penerapan aplikasi rekrutmen online seleksi terbuka Calon Jabatan Pimpinan Tinggi melalui ekon.go.id;

9. Menjaga dan memelihara pengelolaan sistem kehadiran melalui absensi elektronik (finger print) dan terintegrasi dengan fasilitas reporting pada intranet.ekon.go.id.

 

Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (SOP AP) (Kegiatan 2015)

Ketentuan penyusunan SOP AP mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN dan RB) Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan.

Penyusunan SOP merupakan suatu siklus yang terus menerus dilakukan untuk mendapatkan prosedur yang efektif dan efisian. Siklus penyusunan SOP melalui empat tahapan, yaitu:

Tahap I   : Analisis kebutuhan SOP

Tahap II  : Pengembangan SOP

Tahap III : Penerapan SOP

Tahap IV : Monitoring dan evaluasi SOP

Pada tahun 2015 ada sebanyak 608 SOP AP. SOP yang ada secara terus menerus direviu dan diupayakan kesesuaiannya dengan format SOP AP yang dianjurkan di Permen PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012.

Sebagai tindak lanjut implementasi Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2015 tentang Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (pasal 36) dan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 5 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja (pasal 521) Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, telah dibangun Peta Bisnis Proses Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Bisnis Proses Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian terdiri atas bisnis proses inti, bisnis proses manajemen dan bisnis proses pendukung. Bisnis proses inti terdiri atas:

  • Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan di Bidang Perekonomian dengan Kementerian/Lembaga (perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan); dan
  • Pengelolaan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Perekonomian.

Bisnis proses manajemen terdiri atas:

  • Manajemen kinerja dan anggaran;
  • Reformasi Birokrasi dan Penataan Organisasi;
  • Manajemen Aparatur Sipil Negara; dan
  • Penguatan Pengawasan.

Bisnis proses pendukung terdiri atas:

  • Layanan hukum;
  • Layanan Hubungan Masyarakat;
  • Layanan Administrasi dan Umum; dan
  • Layanan Pengelolaan Data dan Sistem Informasi.

Sedangkan gambaran hubungan bisnis proses Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dengan Kementerian Koordinator lainnya dapat diilustrasikan dalam gambar dibawah ini.

Dari hasil pemetaan dan analisis tata laksana (bisnis proses) sebagaimana tersebut di atas, maka telah dilakukan kesesuaian terhadap beberapa SOP AP baik maupun membuat SOP AP baru. Khususnya di lingkup Deputi, SOP disesuaikan berdasarkan klasifikasi bidang pada setiap Asisten Deputi, yang terdiri atas (template SOP) sebagai berikut:

  1. Prosedur penyusunan rekomendasi hasil koordinasi dan sinkronisasi perumusan dan penetapan kebijakan di bidang …
  2. Prosedur penyusunan rekomendasi hasil koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang …
  3. Prosedur penyusunan rekomendasi hasil pengendalian pelaksanaan kebijakan di bidang …
  4. Prosedur penyelenggaraan analisis terkait dengan masalah dan kegiatan di bidang …;
  5. Prosedur penyelenggaraan pemantauan dan evaluasi terkait dengan masalah dan kegiatan di bidang …;
  6. Prosedur pembuatan laporan terkait permasalahan dan pelaksanaan kegiatan di bidang….;
  7. Prosedur penyelenggaraan rapat koordinasi antara Deputi … dengan Kementerian/Lembaga terkait isu di bidang …; dan
  8. Prosedur penyelenggaraan sosialisasi kebijakan di bidang …

Selain SOP, terdapat juga beberapa keluaran kegiatan penataan tata laksana di tahun 2015, sebagai berikut:

  • Penetapan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, tanggal 18 September 201 Pengaturan tersebut sebagai tindak lanjut perubahan beberapa nomenklatur jabatan berdasarkan Permenko Bidang Perekonomian Nomor 5 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
  • Penetapan Surat Edaran (SE) Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 2 Tahun 2015 tanggal 16 Januari 2015 tentang Format Laporan Perjalanan dinas. SE ini dimaksudkan sebagai acuan pengaturan terkait pelaksanaan perjalanan dinas yang mengharuskan menyertakan laporan setelah pelaksanaan tugas;
  • Penetapan Surat Edaran Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 06 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Kegiatan Pertemuan/Rapat Di Luar Kantor. Surat edaran ini merupakan revisi Surat Edaran Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 05 Tahun 2015 dan kesesuaian dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembatasan Pertemuan/Rapat Di Luar Kantor Dalam Rangka Peningkatan Efisiensi dan Efektivitas Kerja Aparatur.
  • Dalam petunjuk teknis tersebut, diatur mekanisme penyelengga­ra­an­ kegiatannya berdasarkan SOP yang terdiri atas:SOP Pembuatan Laporan Rapat di Luar Kantor/Konsinyering (SOP-02/SES.M.EKON/04/2015).SOP Penyelenggaraan Rapat Koordinasi di Luar Kantor/ Konsinyering (SOP-01/SES.M.EKON/04/2015);
  • Penetapan Surat Edaran Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 11 Tahun 2015 tentang Penetapan Kembali Kode Unit Kerja Dalam Tata Persuratan Dinas di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
  • Penetapan Surat Edaran Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 14 Tahun 2015 tanggal 30 Oktober 2015 tentang Ketentuan dan Kelengkapan Surat Tugas Perjalanan Dinas Para Pejabat dan Pegawai di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
  • Sharing knowledge bersama dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mengenai  pembahasan mekanisme pemberian tambahan tunjangan tahunan terbatas di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 30 Juni 2015 dengan nara sumber Asisten Deputi Kesejahteraan Sumber Daya Manusia Aparatur dan dihadiri pejabat/staf perwakilan dari masing-masing unit eselon I

Penguatan E-Government Bulan Januari – Mei 2016

Berikut adalah kegiatan pelaksanaan  e-Government Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian pada Bulan Januari s/d Mei 2016:

  1. Update konten berita website ekon.go.id;
  2. Pembangunan Data Center Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Tahapan pelaksanaan kegiatan yang telah dan sedang dilakukan meliputi: 1) penarikan jaringan data center, 2) inventarisasi kebutuhan perangkat jaringan, dan 3) kebutuhan redundancy dan back up data center. Proses pekerjaan dalam kegiatan tersebut dibantu dan bekerja sama dengan PT. Telkom;
  3. Penerapan ketentuan penggunaan alamat email ekon.go.id bagi seluruh pegawai Kemenko Bidang Perekonomian. Email tersebut sebagai alat komunikasi persuratan elektronik dalam kegiatan kedinasan (Surat Edaran Sesmenko Bidang Perekonomian Nomor SE-04/SES.M.EKON/04/2016 tanggal April 2016).
  4. Dalam rangka mendukung efektivitas kinerja fasilitasi Naskah Menteri, pada saat ini sedang dan masih dalam proses pembangunan Sistem Pengarsipan Naskah/Dokumentasi Kegiatan Rapat/Sidang Secara Elektronik (e-arsip). Aplikasi ini dimaksud sebagai upaya mengintegrasikan Sistem Manajemen Informasi dan Data terkait layanan fasilitasi Naskah Menteri, yaitu:
  • Meningkatkan kualitas sekaligus menyatukan penyebaran data dan informasi yang tersebar di tiap unit eselon I dan kemudahan untuk diakses pimpinan;
  • Kecepatan dan kemudahan dalam proses pengambilan putusan; dan
  • Peningkatan kualitas monitoring dan koordinasi internal setelah penggunaan sistem tersebut, diharapkan dapat diartikulasikan ke luar dalam rangka berkoordinasi dengan K/L terkait.

5. Pengembangan dan penerapan aplikasi rekrutmen online seleksi terbuka pengisian jabatan Pelaksana (ASN golongan III/a) melalui ekon.go.id

6. Beberapa aplikasi yang telah dan sedang dikembangkan lainnya meliputi:

  • simpeg.ekon.go.id;
  • kur.ekon.go.id;
  • eodb.ekon.go.id;
  • penilaianbmn.ekon.go.id; dan
  • dashboard perekonomian

7. Menjaga dan memelihara pengelolaan sistem kehadiran melalui absensi elektronik (finger print) dan terintegrasi dengan fasilitas reporting pada intranet.ekon.go.id.