Kegiatan Berkaitan SDM Lainnya (Kegiatan 2016)

  1. Terselenggaranya knowledge sharing dengan BPS terkait manajemen kinerja di lingkungan BPS pada tanggal 23 Maret 2016 di Hotel Arya Dhuta Jakarta. Substansi pembahasan yaitu mengenai bagaimana cara perhitungan pemberian tunjangan kinerja dengan pertimbangan capaian kinerja bulanan dan presensi pegawai serta indikator lainnya yang selama ini diterapkan di lingkungan BPS. Kegiatan ini menjadi langkah awal bagi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian untuk menyusun pengaturan pembayaran tunjangan kinerja berdasarkan capaian kinerja dan indikator lainnya sesuai kebutuhan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
  2. Pada tahun 2016, pejabat/pegawai yang menerima penghargaan Satyalancana yang telah diusulkan pada tahun 2015 oleh Bagian Sumber Daya Manusia sejumlah 58 orang dengan rincian sebagaimana tabel di bawah ini.
  3. Pegawai Negeri Sipil mendapatkan hak mendapatkan Asuransi Kesehatan yaitu BPJS Kesehatan. BPJS Kesehatan sebelumnya bernama Askes (Asuransi Kesehatan), yang dikelola oleh PT Askes Indonesia (Persero), namun sesuai UU No. 24 Tahun 2011 tentang BPJS, PT. Askes Indonesia berubah menjadi BPJS Kesehatan sejak tanggal 1 Januari 2014. Pada tahun 2016 Bagian Sumber Manusia memfasilitasi pembuatan kartu BPJS Kesehatan baik untuk PNS ataupun CPNS sebanyak 40 kartu peserta.
  4. Jumlah PNS pensiun di Tahun 2016 sebanyak 9 orang karena mencapai batas usia pensiun.
  5. Tersedianya data tentang wajib lapor yang telah mengisi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Rincian Status Pelaporan pemenuhan kewajiban LHKPN, sebagai berikut:

 

Tabel Status Pelaporan LHKPN Tahun 2016

 

No.

Status Pelaporan

Jumlah Pelapor LHKPN

1.

Belum lapor

7 orang (7,53%)

2.

Sudah lapor, belum update

17 orang (18,28%)

3.

Sudah lapor, sudah update

69 orang (74,19%)

Total

93  Orang

 

10. Pencatatan dan Penyajian Informasi Kepegawaian dalam Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) (kegiatan 2016)

Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian merupakan aplikasi manajemen data kepegawaian yang berbasis web, sehingga aplikasi ini hanya dapat diakses melalui jaringan internet.

Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian tahun 2016, yang telah dilakukan adalah sebagai berikut:

  1. Terkait cuti telah dilakukan update data cuti hingga bulan Desember tahun 2016;
  2. Terkait sistem pemindahan data telah adanya menu untuk export data pegawai dari SIMPEG ke file excel;
  3. Terkait Gaji Pokok telah dilakukan update kenaikan Gaji Pokok Tahun 2016;
  4. Melaksanakan pembaharuan data pegawai seperti data kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, jabatan, pendidikan, pelatihan, dan lain-lain secara berkala;
  5. Pembaharuan terkait data diklat/pelatihan yang diikuti pegawai.
  6. Update jumlah dan posisi pegawai.

Urusan Kesejahteraan Pegawai

Melalui Bagian Sumber Daya Manusia setiap bulannya mengelola gaji pokok pegawai dan data kehadiran pegawai sebagai dasar untuk pembayaran Tunjangan Kinerja dan Uang Makan. Laporan kehadiran tersebut direkap dan dikoordinasikan dengan petugas penanggung jawab kehadiran di setiap unit, dan selanjutnya dilaporkan ke Subbagian Perencanaan SDM setiap tanggal 25 setiap bulannya. Untuk rekap uang makan diserahkan pada tanggal 10 bulan berikutnya untuk pembayaran Uang Makan pada bulan tersebut, sehingga dalam satu tahun Bagian SDM membuat laporan kehadiran sebanyak 24 laporan yang terdiri dari 12 laporan kehadiran Tunjangan Kinerja dan 12 laporan kehadiran Uang Makan. Adapun anggaran penyiapan kesejahteraan pegawai sebagai berikut.

  • Gaji PNS Tahun 2016 yaitu Rp 19.802.926.000,-
  • Tunjangan Kinerja Tahun 2016 yaitu 40.877.025.000,-
  • Uang Makan Tahun 2016 yaitu Rp 2.157.680.000,-

Selain itu setiap triwulan Bagian SDM juga membuat laporan rekap kedisiplinan pegawai yang pada akhir tahun akan digunakan untuk melakukan evaluasi disiplin pegawai sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Pembinaan Disiplin Pegawai (kegiatan 2016)

Pembinaan disiplin pegawai yang diterapkan di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Permenko Nomor 1 Tahun 2015 tentang Hari dan Jam Kerja di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Pada pelaksanaannya, program pembinaan disiplin pegawai dimulai dari pemberian pemahaman tentang disiplin pegawai melalui kegiatan sosialisasi, monitoring hingga penindakan terhadap pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh pejabat/pegawai di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Sampai akhir tahun 2016, 1 (satu) orang pegawai yang telah dijatuhi hukuman disiplin tingkat ringan dan 1 (satu) orang pegawai yang telah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang. Usaha pencegahan dari Bagian Sumber Daya Manusia kepada pegawai yang diduga akan melakukan pelanggaran disiplin dengan mengirimkan informasi ketidakhadiran melalui nota dinas telah dilakukan secara berkala. Adapun jumlah nota dinas yang telah dibuat pada tahun anggaran 2016 berjumlah 3 (tiga) dokumen dan 1 (satu) orang masih sedang dalam proses.

Selain disiplin dalam hal kehadiran kerja, Bagian Sumber Daya Manusia juga menangani kasus pelanggaran disiplin terkait perilaku PNS yang diduga menyalahi PP Nomor 53 tahun 2010. Bagian Sumber Daya Manusia bekerja sama dengan atasan langsung dari pegawai yang diduga  melakukan pelanggaran disiplin untuk melakukan pemeriksaan.

Sebagai keterangan pegawai yang mendapat hukuman sengaja tidak disebutkan di laporan ini untuk menjaga kerahasiaan organisasi.

Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) (kegiatan 2016)

Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan di tahun 2016 diawali dengan melakukan analisis kebutuhan diklat dengan metode penyebaran nota dinas terkait daftar program pendidikan dan pelatihan yang tersedia dan form kebutuhan diklat kepada para pimpinan unit kerja di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Berdasarkan usulan dari masing-masing unit kerja, Bagian Sumber Daya Manusia menyusun kalender program pendidikan dan pelatihan (diklat) tahun anggaran 2016.

Beberapa program pendidikan dan pelatihan (diklat) yang dilaksanakan selama tahun 2016 adalah program diklat teknis dan fungsional, diklat struktural, diklat capacity building dan kursus luar negeri. Total peserta pelatihan selama tahun 2016 adalah 460 orang. Pegawai Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang ditargetkan untuk mengikuti diklat tahun 2016 adalah 100% dari jumlah pegawai sebanyak 382 orang. Di akhir tahun, capaian indikator ini telah melebihi target yaitu sebesar 116%. Hal ini mengindikasikan bahwa tingkat partisipasi pegawai untuk mengikuti diklat pada tahun 2016 sangat besar.

Rekapitulasi diklat yang diikuti para pejabat dan pegawai 2015 seperti terlihat pada Tabel 6 berikut.

Tabel Rekapitulasi Diklat Tahun 2016

NO

 JENIS DIKLAT

JUMLAH DIKLAT

JUMLAH PESERTA

 1. Diklat Teknis & Fungsional

70

446

 2. Diklat Struktural (Diklat Prajabatan )

5

18

 3. Short Course Luar Negeri

5

10

TOTAL

474

 

Selain itu, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian pun telah memberikan kesempatan para pegawai untuk melanjutkan pendidikan magister dengan menggunakan beasiswa dari AAS (Australia), STAR (BPKP), KOICA dan LPDP dengan total peserta 9 orang.

Penghargaan Pegawai (kegiatan 2016)

Kebijakan Pemberian Penghargaan

Tersusunnya Surat Edaran Nomor SE-15/ SES.M.EKON/ 08/ 2016 tentang Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai Berprestasi di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian tanggal 15 Agustus 2016. Surat Edaran dimaksud untuk memberikan dasar dukungan ketatausahaan dalam hal pemberian penghargaan bagi pegawai yang berprestasi. Adapun maksud dan tujuan dari pemberian penghargaan ini adalah untuk meningkatkan motivasi, prestasi kerja pegawai yang sesuai dengan beban kerja dan tuntutan organisasi serta meningkatkan disiplin pegawai dalam melaksanakan tugas di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Penganugrahan Penghargaan Satya Lencana

Pada tahun 2016, pejabat/pegawai yang menerima penghargaan Satyalancana yang telah diusulkan pada tahun 2015 oleh Bagian Sumber Daya Manusia sejumlah 58 orang dengan rincian sebagaimana tabel di bawah ini.

 

Tabel 12. Penerima Penghargaan Satyalancana

No

Penghargaan

Jumlah

1. Satyalancana XXX

14 Orang

2. Satyalancana XX

32 Orang

3. Satyalancana X

11 Orang

4 Satyalancana Wira Karya

1 Orang

Promosi, Mutasi dan Perekrutan (kegiatan 2016)

Dasar dari pelaksanaan rekruitmen, promosi dan mutasi pegawai di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian saat ini adalah Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN. Pelaksanaan rekruitmen, promosi dan mutasi pegawai menggunakan merit sistem yang pada dasarnya berbasis kompetensi. Kemenko Bidang Perekonomian memiliki kamus kompetensi yang terdiri dari 16 kompetensi dan setiap jabatan memiliki nilai kompetensi tersendiri (standar kompetensi jabatan). Adapun kompetensi dimaksud dapat dilihat sebagai berikut.

  1. Quality Focus (fokus kepada kualitas)
  2. Personal Credibility & Integrity (integritas & kredibilitas pribadi)
  3. Interpersonal Communication (komunikasi antar pribadi)
  4. Analytical & Conceptual Thinking (berpikir analitis & konseptual)
  5. Visioning & Strategic Thinking (berpikir strategis dan jangka panjang)
  6. Diagnostic Information Gathering (mendapatkan informasi yang akurat)
  7. Global Perspective (perspektif global)
  8. Planning And Organizing (perencanaan dan pengorganisasian)
  9. Stakeholder Orientation (orientasi pada pemangku kepentingan)
  10. Personal Development (pengembangan diri)
  11. Managing Others (mengelola orang lain)
  12. Building Partnership (membangun kemitraan)
  13. Gaining Commitment (memperoleh komitmen)
  14. Organizational & Environmental Awareness (tanggap terhadap perkembangan organisasi dan lingkungan )
  15. Written Communication (komunikasi tertulis)
  16. Meeting Leadership (kepemimpinan dalam pertemuan)

Dalam kamus kompetensi tersebut di atas, ada empat tingkat kemahiran pada setiap kompetensi, yaitu :

  1. Level 1 atau Entry Level = Dasar
  2. Level 2 atau Proficient Level = Efektif
  3. Level 3 atau Mastery Level = Menguasai
  4. Level 4 atau Expert Level = Ahli

Kamus kompetensi ini digunakan sebagai dasar pelaksanaan asesmen seluruh pegawai. Kemenko Bidang Perekonomian melakukan asesmen seluruh pegawai mulai tahun 2015 sampai dengan 2016. Adapun rekapitulasi jumlah PNS pelaksanaan asesmen di tahun 2016 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 8. Peserta Assessment Pegawai Tahun 2016

NO

 Kegiatan

Peserta Tes

(orang)

1.

Assessment Eselon III

86

2.

Assessment Seleksi Terbuka Pelaksana

39

3.

Assessment Pindah Instansi

13

Adapun pelaksanaan asesmen pada tahun 2016 dilakukan melalui penyedia jasa konsultan dari PT. Quantum HRM Internasional. Hasil asesmen ini digunakan sebagai salah satu bahan pertimbangan bagi pelaksanaan pengembangan karir, mutasi, promosi, dan penyusunan program pengembangan SDM.

Foto Kegiatan Assessement Pejabat Eselon III, 30 Mei 2016

Perekrutan

Pada tahun 2016 pelaksanaan perekrutan pegawai di lingkungan Kemenko Bidang Perekonomian dilakukan mulai dari pejabat Eselon I sampai dengan pelaksana. Inti sari kegiatannya dapat dilihat sebagai berikut.

  1. Perekrutan pelaksana PNS golongan III/a dilakukan dari bulan Maret sampai dengan Agustus 2016 dengan hasil perekutan sebanyak 18 PNS yang berasal dari instansi pemerintah lain. Pelaksanaan perekrutan ini termasuk pertama kali dilakukan.
  2. Perekutan pelaksana golongan II/a CPNS dari STAN dilakukan dengan cara meminta pelajar ikatan dinas dimaksud yang lulus langsung STAN D1 di tahun 2016. Pelaksanaan kegiatan ini bekerja sama dengan Kementerian Keuangan. Terdapat 25 CPNS yang berhasil direkrut dalam kegiatan ini sesuai dengan pertimbangan kebutuhan organisasi dan mengurangi jumlah tenaga pendukung saat ini.
  3. Perekrutan Jabatan Pimpinan Tinggi Eselon I di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang dimulai tanggal 2 s.d. 29 September 2016. Rekapitulasi Jabatan Pimpinan Tinggi Madya (Eselon a dan I.b) yang diisi melalui seleksi terbuka adalah sebagai berikut:

 

Tabel 10. Hasil Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Madya (Eselon I)

NO JABATAN ESELON Hasil
1. Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan I.a Dr. Iskandar Simorangkir
2. Staf Ahli Bidang Hubungan Ekonomi dan Politik, Hukum, dan Keamanan I.b Elen Setiadi, SH, MSE
3. Staf Ahli Bidang Hubungan Ekonomi dan Kemaritiman I.b Dr. Ir. Abdul Kamarzuki

 

 

Mutasi

  1. Perpindahan antar jabatan Eselon I dengan maksud untuk meningkatkan efektivitas kinerja, serta sesuai dengan kelulusan hasil penelaahan terhadap rekam jejak dan wawancara dengan Panitia Seleksi Terbuka dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, maka hasil kegiatan yang diawali dan berakhir di bulan September 2016 sebagai berikut.

 

Tabel 11. Hasil Mutasi Pimpinan Tahun 2016

NO

Jabatan Sebelumnya

Jabatan Saat Ini

Hasil

1. Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Staf Ahli Bidang Pembangunan Daerah Ir. Bobby Hamzar Rafinus, MIA
2. Staf Ahli Bidang Pembangunan Daerah Deputi Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Dr. Ir. Wahyu Utomo, MS.

 

  1. Pelaksanaan mutasi pada beberapa jabatan eselon IV dan pelaksana dilakukan pada bulan Agustus 2016. Perpindahan pegawai dimaksud untuk mengoptimalkan atau menunjang kinerja unit terkait dan sesuai dengan kebutuhan organisasi.

 Promosi

  1. Kemenko Bidang Perekonomian telah mempromosikan pejabat pelaksana yang memenuhi persyaratan menjadi pejabat setingkat eselon IV sesuai kebutuhan organisasi. Kegiatan ini terjadi di bulan Agustus 2016.
  2. Pengangkatan beberapa jabatan Plt. Eselon IV kepada beberapa pelaksana yang memenuhi kriteria, di lingkungan Kemenko Bidang Perekonomian merupakan salah satu bagian langkah kaderisasi Kemenko Bidang Perekonomian kepada SDM-nya. Kegiatan ini dilaksanakan pada bulan September 2016.

Kebijakan Penilaian Kinerja Pegawai (kegiatan 2016)

Indikator Kinerja Utama tingkat Kementerian, Eselon I, dan Eselon II secara operasional diterjemahkan menjadi Kontrak Kinerja Individu. Integrasi Penilaian Kinerja Individu dituangkan dalam Penilaian Prestasi Kerja (PPK) Pegawai. PPK memiliki dua unsur penilaian yaitu: Sasaran Kerja Pegawai (SKP) merupakan kontrak kerja masing-masing pegawai dengan atasannya; dan Perilaku Kerja Pegawai. Bobot masing-masing unsur tersebut adalah 60% dan 40%.

Implementasi Sistem Manajemen Kinerja Berbasis Strategi melalui Penilaian Kerja Individu berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Kepala BKN Nomor 1 Tahun 2013 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil. PPK dilaksanakan untuk mengevaluasi kinerja PNS, yang dapat memberi petunjuk bagi pejabat yang berkepentingan. Hasil PPK PNS diarahkan sebagai dasar pertimbangan penetapan keputusan kebijakan pembinaan karier PNS yang berkaitan dengan bidang pekerjaan, pengangkatan dan penempatan, pengembangan, penghargaan, dan disiplin pegawai.

PPK individu Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian telah difasilitasi secara elektronik melalui aplikasi berbasis web skp.ekon.go.id. Konten menu e-SKP meliputi: SKP Target, SKP Realiasi, Perilaku Kerja, dan Penilaian Prestasi Kerja. Dengan aplikasi berbasis web ini masing-masing pegawai dan atasannya dengan user yang berbeda-beda dapat memonitor, mengevaluasi, dan melaporkan kinerjanya. Database e-SKP terintegrasi dengan database Sistem Informasi Kepegawaian. Perencanaan kinerja individu melalui SKP ditetapkan diawal tahun (Januari 2016). Realisasi kegiatan SKP dimonitor capaiannya setiap bulan dan dilaporkan secara triwulanan. Fitur e-SKP di website www.ekon.go.id seperti terlihat pada Gambar berikut.

 

Saat ini juga mulai dikembangkan aplikasi terintegrasi antara Penilaian Prestasi Kerja Pegawai dengan Capaian Kerja Pegawai bulanan yaitu Si Tukin. Dengan aplikasi dimaksud akan memudahkan pegawai dalam mengerekram dan memonitoring capaian kerja dari bulanan dan tahunan, serta juga dapat memudahkan sistem remunerasi Kemenko Bidang Perekonomian. Rencana realisasi aplikasi Si Tukin dilakukan pada tahun 2017.

Evaluasi Jabatan dan Sistem Remunerasi (kegiatan 2016)

Evaluasi Jabatan

Evaluasi jabatan digunakan untuk menetapkan bobot/nilai/ harga tiap jabatan/pekerjaan untuk menjadi dasar penentuan kelas jabatan. Evaluasi jabatan dilakukan dengan menggunakan metode Factor Evaluation System (FES). Hasil dari evaluasi jabatan yang dilakukan adalah penetapan 17 peringkat jabatan (job grading) pada Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Sebagai tindak lanjut rencana kebutuhan jabatan fungsional di lingkungan Kemenko Bidang Perekonomian, maka  Permenko Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian disesuaikan dengan Peraturan baru yang mengakomodir jabatan fungsional yang sudah direncanakan. Adapun kegiatan yang sudah dilakukan di 2016 sebagai berikut:

  1. Penyampaiaan usulan validasi Kelas Jabatan untuk Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) Tenaga Medis dan JFT lainnya kepada Deputi Bidang Sumber Daya Manusia, Kementerian PAN dan RB (surat Sesmenko Bidang Perekonomian Nomor S-214/SES.M.EKON/05/2016 tanggal 9 Mei 2016).
  2. Ditetapkannya persetujuan penetapan hasil evaluasi jabatan di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian melalui surat Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor B/2792/M.PANRB/8/2016 tanggal 12 Agustus 2016. Adapun inti dari surat dimaksud memberikan persetujuan pada usulan jabatan fungsional dan kelas jabatannya sebagai berikut:

 

 

Tabel 7 : Daftar Nama Jabatan Fungsional dan Kelas Jabatannya

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

No. Nama Jabatan Kelas Jabatan
1. Dokter Muda

10

2. Dokter Pertama

9

3. Dokter Gigi Madya

12

4. Dokter Gigi Muda

10

5. Dokter Gigi Pertama

9

6. Arsiparis Muda

9

7. Arsiparis Pertama

8

8. Arsiparis Penyelia

8

9. Arsiparis Pelaksana Lanjutan

7

10. Arsiparis Pelaksana

6

11. Asisten Apoteker Penyelia

8

12. Asisten Apoteker Pelaksana Lanjutan

7

13. Asisten Apoteker Pelaksana

6

14. Asisten Apoteker Pelaksana Pemula

5

15. Pranata Komputer Muda

9

16. Pranata Komputer Pertama

8

17. Pranata Komputer Penyelia

8

18. Pranata Komputer Pelaksana Lanjutan

7

19. Pranata Komputer Pelaksana

6

20. Pranata Komputer Pelaksana Pemula

5

21. Pranata Humas Muda

9

22. Pranata Humas Pertama

8

23. Pranata Humas Penyelia

8

24. Pranata Humas Pelaksana Lanjutan

7

25. Pranata Humas Pelaksana

6

26. Pranata Humas Pelaksana Pemula

5

27. Statistisi Muda

9

28. Statistisi Pertama

8

29. Statistisi Penyelia

8

30. Statistisi Pelaksana Lanjutan

7

31. Statistisi Pelaksana

6

32. Statistisi Pelaksana Pemula

5

 

Ditetapkannya Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 6 Tahun 2016 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian tanggal 27 September 2016. Penyesuain kelas jabatan dimaksud dititik beratkan pada jabatan fungsional dan pelaksana. Adapun perubahan kelas jabatan pada jabatan pelaksana, dititik beratkan pada penetapan kelas berdasarkan nilai suatu jabatan atau evaluasi jabatan, bukan lagi menggunakan pangkat dan golongan. Berikut dapat disampaikan tabel kelas jabatan untuk jabatan fungsional yang terakomodir di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

 

Sistem Remunerasi Pegawai ASN

Pelaksanaan sistem remunerasi pegawai ASN yang dikenal di pemerintahan adalah tunjangan kinerja yang besarannya didasari oleh Peraturan Presiden dan Peraturan Menteri tentang Kelas Jabatan. Kemenko Bidang Perekonomian di Tahun 2016 berhasil menetapkan dan menerapkan Permenko Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perhitungan Capaian Kinerja dalam Rangka Pembayaran Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Peraturan dimaksud untuk mewujudkan perhitungan capaian kinerja bulanan pegawai terhadap pembayaran tunjangan kinerja tidak hanya berdasarkan presensi. Di dalam Peraturan Menteri Koordinator dimaksud mencantumkan juga mekanisme pemberian bonus atau tunjangan tambahan berupa tunai dari setengah tunjangan kinerja antara kelas jabatan satu tingkat di atas kelasnya dengan tunjangan jabatan yang diterimanya.

Setiap tanggal 19 diwajibkan bagi para PNS mulai menyusun rencana target capaian kerja satu bulan ke depan dan maksimal tanggal 20 sudah dilakukan penilaian capaian bulanan oleh atasan langsung pegawai sebelumnya. Kemudian setiap tanggal 22 penilaian dimaksud dikumpulkan direkapitulasinya oleh masing-masing koordinator kepada Bagian SDM pada Sub Bagian Perencanaan SDM.

Sedangkan laporan absensi untuk pembayaran Tunjangan Kinerja direkap dengan berkoordinasi dengan petugas penanggung jawab absensi di setiap unit, dan dilaporkan ke Sub Bagian Perencanaan SDM setiap tanggal 25 setiap bulannya. Untuk rekap absensi uang makan diserahkan pada tanggal 10 bulan berikutnya.

 

Selain itu, setiap triwulan terdapat pula laporan rekap kedisiplinan pegawai yang pada akhir tahun selalu digunakan untuk melakukan evaluasi disiplin pegawai sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Jadi saat ini pelaksanaan sistem remunerasi pegawai ASN di lingkungan Kemenko Bidang Perekonomian menggunakan dasar hukum eksternal dan tiga dasar hukum internal. Dasar hukum internal yaitu, pertama Permenko Nomor 1 Tahun 2015 tentang Hari dan Jam Kerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, kedua Permenko Nomor 6 Tahun 2016 tentang Kelas Jabatan dan Permenko Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perhitungan Capaian Kinerja dalam Rangka Pembayaran Tunjangan Kinerja Pegawai.

Perencanaan Kebutuhan Pegawai ASN (kegiatan 2016)

Penyusunan rencana kebutuhan pegawai ASN dilakukan sesuai sistem yang sudah dibangun BKN dan Kementerian PAN dan Reformasi Birokrasi. Pada tahun 2016 proses penyusunan perencanaan kebutuhan pegawai ASN diawali dengan penyusunan analisa jabatan kemudian analisis beban kerja, selanjutnya penyusunan analisis kebutuhan pegawai.

Analisa Jabatan

Keluaran kegiatan analisis jabatan akan menghasilkan informasi jabatan dan peta jabatan. Seluruh dokumen informasi jabatan yang ada secara terus menerus telah diupayakan kesesuaiannya berdasarkan nomenklatur jabatan baru. Kegiatan penyusunan informasi jabatan dan peta jabatan pada tahun 2016, meliputi keluaran sebagai berikut:

  1. Informasi Jabatan Struktural, meliputi lingkup unit organisasi Sekretariat, 7 Deputi, Staf Ahli, dan Inspektorat.
  2. Informasi Jabatan Pelaksana, meliputi jabatan fungsional umum (Pelaksana) dan jabatan fungsional tertentu/teknis. Inventarisasi usulan jabatan pelaksana yang telah diajukan ke Kementerian PAN dan RB terdiri dari 31 jenis jabatan pelaksana dan 11 jenis jabatan fungsional yang tersebar ke seluruh unit kerja.

Jumlah uraian jabatan yang telah disusun adalah sebanyak 608 yang terdiri atas 332 informasi jabatan struktural, 251 buah informasi jabatan pelaksana dan 25 buah informasi jabatan fungsional.

Tabel 6. Rekapitulasi Informasi Jabatan berdasarkan Unit Kerja

No Unit Organisasi

Uraian Jabatan

Jumlah
Struktural Pelaksana Jabatan Fungsional
1. Sekretariat

52

75 25

152

2. Deputi I

39

25

64

3. Deputi II

39

25

64

4. Deputi III

39

25

64

5. Deputi IV

39

25

64

6. Deputi V

39

25

64

7. Deputi VI

39

25

64

8. Deputi VII

39

25

64

9. Stah Ahli

5

0

5

10. Inspektorat

2

1

3

Jumlah 332 251 25

608

 

Dari hasil inventarisasi informasi jabatan tersebut, diperoleh gambaran peta jabatan sesuai unit organisasi. Peta jabatan berguna untuk memudahkan organisasi di dalam menyiapkan data dan informasi terkait pengembangan sumber daya manusia aparatur, dimana gambaran kompetensi dan jumlah pegawai yang dimiliki dapat disajikan sebagai bahan pertimbangan pelaksanaan perekrutan, pola rotasi, mutasi dan promosi.

Dari 332 jabatan struktural yang ada, jumlah jabatan yang sudah terisi sebanyak 203  jabatan struktural (61,14 persen) dan jabatan struktural yang belum terisi yaitu sebanyak 129 jabatan struktural (38,8 persen). Untuk mengatasi kekosongan pemangku jabatan struktural tersebut, diupayakan diisi oleh pelaksana tugas (Plt.) dan pelaksana harian (Plh.). Sedangkan untuk memenuhi kebutuhan pegawai dan membantu pelaksanaan tugas atau pekerjaan teknis di lingkup Deputi dan/atau Sekretariat dibantu tenaga pendukung teknis dan tenaga pendukung lainnya.

 

Jabatan Fungsional

Dari 11 jabatan fungsional yang direncanakan di tahun 2016, salah satu jabatan yang sudah diisi PNS adalah Dokter Gigi. Perencanaan kedepan lebih menekankan jabatan fungsional yang menunjang teknis unit pekerjaan di lingkup Deputi. Jabatan fungsional dimaksud adalah Analis Kebijakan.

Jabatan fungsional Auditor direncanakan pada tahun 2017 akan terisi oleh beberapa PNS di lingkungan Kemenko Bidang Perekonomian yang memiliki sertifikat keahlian sebagai auditor. Saat ini sudah melakukan pengajuan jabatan auditor melalui BPKP sebagai lembaga pembina jabatan dimaksud. Hal ini sejalan dengan kegiatan yang sudah dilakukan berupa sosialisasi dan penyiapan formasi auditor di Kemenko Bidang Perekonomian.