Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2017

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 Tentang Grand Design Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025 dan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2015-2019, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN dan RB) telah melakukan evaluasi atas pelaksanaan reformasi birokrasi pada Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Pelaksanaan evaluasi berpedoman pada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi lnstansi Pemerintah. Evaluasi ini difokuskan untuk menilai upaya-upaya yang dilakukan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dalam pelaksanaan reformasi birokrasi dalam mewujudkan tatakelola pemerintahan yang baik pada instansi tersebut dan seberapa jauh kemajuan yang sudah berhasil diwujudkan.

Berdasarkan surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No: B/15/M.RB.05/2018 tanggal 26 Februari 2018, Simpulan hasil evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi pada Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian adalah sebagai berikut:

 

No

Komponen Penilaian Bobot

Nilai

2014 2015 2016

2017

Komponen Pengungkit
1 Manajemen Perubahan

5,00

4,48 4,07 4,41

4,01

2 Penataan Peraturan Perundang-Undangan

5,00

4,69 2,71 2,71

3,13

3 Penataan dan Penguatan Organisasi

6,00

1,80 3,84 5,50

5,50

4 Penataan Tata Laksana

5,00

4,16 3,76 3,88

3,76

5 Penataan Sistem Manajemen SDM

15,00

6,74 13,18 14,13

13,56

6 Penguatan Akuntabilitas

6,00

4,40 3,79 4,79

4,35

7 Penguatan Pengawaan

12,00

2,76 5,62 6,39

7,54

8 Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

6,00

3,33 3,93 3,59

4,40

Total Komponen Pengungkit (A)

60,00

32,36 40,9 45,40

46,25

Komponen Hasil
1 Nilai Akuntabilitas Kinerja

14,00

13,59 8,94 8,94

9,10

2

Survei Internal Integritas Organisasi

6,00

4,68

5,63

4,94

3

Survei Eksternal Persepsi Korupsi

7,00

9,72

4,88 4,57

4,65

4 Opini BPK

3,00

3,00

3,00

3,00

5 Survei Eksternal Pelayanan Publik

10,00

7,73 6,80 7,48

7,61

Total Komponen Hasil (B)

40,00

31,03 28,11 29,62

29,30

Indeks Reformasi Birokrasi (A+B)

100,00

63,39 69,01 75,02

75,55

Rekomendasi Hasil Evaluasi Kementerian PAN-RB untuk Kemenko Perekonomian Tahun 2017

Berdasarkan surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No: B/15/M.RB.05/2018 tanggal 26 Februari 2018, terdapat beberapa rekomendasi atas hasil evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi pada Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yaitu:

Nilai

Area Perubahan Rekomendasi

POKJA

2016

2017

4,41

4,01

Manajemen Perubahan Melakukan internalisasi terhadap kebijakan-kebijakan reformasi birokrasi ke seluruh unit kerja hingga ke tingkat individu, sehingga penerapannya dapat didukung oleh semua pihak di dalam kementerian guna mendorong terjadinya perubahan pola pikir dan budaya kerja ke arah yang lebih baik

I

6,39

7,54

Penguatan Pengawasan Meningkatkan integritas organisasi dengan cara meningkatkan kapabilitas APIP, melakukan evaluasi atas penerapan kebijakan benturan kepentingan dan whistle blowing system dan pembangunan zona integritas menuju WBK/WBBM dalam upaya pencegahan terjadinya korupsi

II

4,79

4,35

Penguatan Akuntabilitas kinerja Memperbaiki ukuran kinerja secara berjenjang yang berorientasi hasil dan terukur, agar kinerja indvidu dapat mendukung pencapaian kinerja atasan, unit kerja dan organisasi

III

Mengefektifkan manajemen kinerja organisasi dengan memperbaiki strategi pencapaian tujuan dan sasaran strategis kementerian secara konsisten

5,5

5,5

Penguatan Kelembagaan Agar melakukan evaluasi organisasi dengan menilai kesesuaian antara struktur organisasi yang ada dengan kinerja yang akan dihasilkan

IV

3,88

3,76

Penguatan Tata Laksana Memanfaatkan proses bisnis dan SOP sebagai acuan dalam meningkatkan koordinasi dan sinergi antar unit kerja mendukung pencapaian kinerja kementerian

V

14,13

13,56

Penguatan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia Menerapkan manajemen sumber daya manusia yang berbasis merit melalui penerapan manajemen kinerja individu yang selaras dengan kinerja organisasi dan memanfaatkan hasilnya untuk pengembangan kompetensi dan pengelolaan karir pegawai

VI

2,71

3,13

Penguatan Peraturan Perundang-undangan Memfasilitisi Pemetaan regulasi, deregulasi, menyusun regulasi baru

VII

3,59

4,4

Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Meningkatkan kualitas layanan kepada publik melalui pengintegrasian seluruh sistem layanan yang ada agar lebih sederhana, mudah, terjangkau dan cepat

VIII

Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2016

Keluarnya hasil evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Tahun 2016 Surat Menteri PAN dan RB Nomor B/70/M.RB.06/2017 tanggal 16 Februari 2017. Adapun perolehan atau rincian indeks Reformasi Birokrasi sebagai hasil evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Tahun 2016 sebagai berikut.

 

No

Komponen Penilaian Bobot 2014 2015 2016

% Capaian

A.

Pengungkit

1

Manajemen Perubahan

5,00 4,48 4,07 4,41

88,2

2

Penataan Peraturan Perundang-undangan

5,00 4,69 2,71 2,71

54,2

3

Penataan dan Penguatan Organisasi

6,00 1,80 3,84 5,50

91,6

4

Penataan Tata Laksana

5,00 4,16 3,76 3,88

77,6

5

Penataan Sistem Manajemen SDM

15,00 6,74 13,18 14,13

94,2

6

Penguatan Akuntabilitas

6,00 4,40 3,79 4,79

79,8

7

Penguatan Pengawasan

12,00 2,76 5,62 6,39

53,2

8

Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

6,00 3,33 3,93 3,59

59,8

Sub Total Komponen Pengungkit

60,00

32,36 40,90 45,41

75,6

B.

Hasil

1.

Nilai Akuntablitas Kinerja

14,00 8,94 8,94

63,8

2.

Survei Internal Integritas Organisasi

6,00 4,68 5,63

93,8

3.

Survei Eksternal Persepsi Korupsi

7,00 4,70 4,57

65,2

4.

Opini BPK

3,00 3,00 3,00

100

5.

Survei Eksternal Pelayanan Publik

10,00 6,80 7,48

74,8

Sub Total Komponen Hasil

40,00

31,03 28,11 29,60

74

Indeks Reformasi Birokrasi

100,00

63,39 69,01 75,01

75,01

Perolehan nilai indeks menunjukkan ada peningkatan dari 69,01 di Tahun 2015 menjadi 75,01 di Tahun 2016. Ini menandakan terdapat peningkatan pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Jika di bandingkan dengan target nasional, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sudah mencapai target sebagaimana target Road Map Reformasi Birokrasi Nasional 2015 – 2019 yaitu indeks Reformasi Birokrasi Kementerian/ Lembaga sebesar 75. Di dalam surat dimaksud memberikan pengakuan upaya yang telah dilakukan dan rekomendasi untuk pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Tahun 2017 sebagai berikut.

Upaya Telah Dilakukan

Rekomendasi

Manajemen Perubahan

1.     Dukungan dan komitmen pimpinan yang tinggi untuk melakukan perubahan memperbaiki kondisi yang ada 1.     Menjabarkan Road Map kedalam rencana kerja rinci (aktivitas bulanan) masing-masing pokja. Meningkatkan monitoring RB secara berkala (triwulanan, kuartalan) sesuai rencana kerja rinci pokja.

2.     Meningkatka komunikasi untuk pelaksanaan rencana aksi tindaklanjut rekomendasi hasil PMPRB

3.     Menambah jumlah agen perubahan pada level pejabat dibawah Deputi untuk mendorong ide/inovasi perubahan pada 8 area perubahan

Penataan Peraturan Perundang-undangan

1.     Identifikasi dan memetakan peraturan internal mencegah terjadinya tumpang tindih fungsi 1.     Mengimplementasikan sistem pengendalian peraturan perundangan (termasuk mengawal SOP penyusunan peraturan perundangan, kaji publik, naskah akademis/policy paper/ paraf koordinasi) pada setiap penyusunan peraturan

Penataan dan Penguatan Organisasi

1.     Permenko 5 Thn 2015 tentang OTK Kemenko Perekonomian merupakan hasil evaluasi organisasi tahun sebelumnya

2.     Thn 2016, usulan penataan organisasi S-135/M.EKON tgl 27 Mei 2016, Upaya Perubahan Perpres 8 Thn 2015 tentang Kemenko Perekonomian

Penataan Tata Laksana

  1. Pengembangan e-Goverment internal
1.     Menyusun Peta Proses Bisnis antar dan inter unit kerja dalam rangka meningkatkan efektifitas koordinasi antar unit dalam meningkatkan kualitas layanan kepada stakeholder

2.     Melakukan analisis atas hasil evaluasi pelaksanaan proses bisnis dan SOP untuk menilai efektivitasnya dalam pemberian pelayanan. Menindaklanjuti hasil evaluasi tersebut dengan melakukan perbaikan atas proses bisnis dan SOP.

3.     Mengintegrasikan aplikasi-aplikasi berbasis TI untuk menyederhanakan sistem dan mengurangi prosedur pelayanan sehingga dapat mengukur efektivitas dalam pemberian pelayanan secara internal dan eksternal. Melakukan monev secara berkala atas penerapan kebijakan keterbukaan informasi publik

Penataan Sistem Manajemen SDM

1.     Perencanaan kebutuhan pegawai berdasarkan Anjab dan ABK termasuk jabatan fungsional

2.     Rekrutmen pegawai CPNS dan JPT dilakukan secara terbuka dan kompetitif

3.     Assessment dilakukan sebagian besar pegawai

4.     Rencana pelatihan dilakukan kepada sebagian pegawai berdasarkan hasil assessment

5.     SKP seluruh pegawai, hasil penilaian kinerja untuk pengembangan karier pegawai

6.     Penerapan aturan disiplin, monitoring penerpan aturan disiplin melalui atasannya masing-masing

7.     SIMPEG datanya sudah dimutakhirkan

a.     Perlu dilakukan koordinasi dengan Lembaga Administrasi Negara sebagai instansi Pembina jabatan fungsional Analis Kebijakan untuk penjajagan pengangkatan Analis Kebijakan sehingga kompetensi dan karier pegawai dapat terbina dengan baik ketimbang hanya di jabatan fungsional umum.

b.    Walaupun telah dilakukan assesment, perlu ditetapkan secara formal standar kompetensi jabatan sebagai acuan dalam melakukan assesment kepada pegawai. Hasil asesmen kepada pegawai perlu ditindaklanjuti untuk mengidentifikasi, merencanakan dan melaksanakan pelatihan sehingga pelatihan yang dilakukan lebih fokus untuk mengurangi kesenjangan

c.     Monitoring dan evaluasi perlu dilakukan untuk menilai bahwa pelatihan yang dilakukan memang benar-benar efektif dalam meningkatkan  kompetensi

d.    Perjanjian kinerja individu harus disusun secara berjenjang sesuai hirarki jabatan sehingga dapat dipastikan bahwa setiap individu berkontribusi langsung terhadap pencapaian kinerja unit kerja/ organisasi tempat dimana pegawai yang bersangkutan ditempatkan

e.     Pengkuruan kinerja individu perlu dilakukan secara berkala agar dapat dipantau pencapaian kinerja individu sesuai perjanjian kinerja.

Penguatan Akuntabilitas

1.     Pimpinan telah terlibat langsung dari Perencanaan sampai pelaporan capaian kinerja

2.     Informasi dan data kinerja disajikan pada media dan sudah transparan

3.     Pengelolaan akuntabilitas kinerja sudah diperkuat melalui peningkatan kapasitas SDM, penerapan Sistem Pengukuran Kinerja dan pemutakhiran data kinerja secara berkala

1.     Menyempurnakan kembali rumusan ukuran kinerja yang lebih relevan dengan hasil yang akan dicapai

2.     Memperbaiki SAKIP di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, dari pengumpulan data kinerja, pengukurannya, sampai dengan pelaporan capaian kinerja

3.     Menyempurnakan kembali pedoman evaluasi internal atas implementasi SAKIP di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian agar dapat mengetahui penerapan SAKIP dengan lebih baik

Penguatan Pengawasan

1.     Telah menetapkan kebijakan pengawasan (gratifikasi, WBS, Benturan Kepentingan, SPIP) dan sudah disosialisasikan

2.     Pencanangan zona integritas menuju WBK/WBBM

a.     Meningkatkan kualitas implementasi berbagai kebijakan pegawasan (pengendalian gratifikasi, WBS, benturan kepentingan, pengaduan masyarakat, SPIP)

b.     Meningkatkan kualitas pengendalian internal dengan menyusun peta risiko pada seluruh unit, menyusun rencana tindak pengendalian, dan menyesuaikan SOP dengan rencana tindak pengendalian tersebut

c.     Mengevaluasi implementasi seluruh kebijakan pengawasan

Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

1.     Seluruh Informasi Publik dpt diakses oleh stakeholder melalui www.ekon.go.id, twitter, facebook, permohonan informasi melalui PPID

2.     Standar Pelayanan sudah dimaklumatkan dan sebagian besar dilengkapi SOP dan telah diperbaiki

3.     Informasi pelayanan dan dokumentasi  publik mudah diakses (ekon.go.id)

4.     Penerapan TI dalam pemberian pelayanan melalui website ataupun aplikasi online serta didukung KPPIP

1.     Mengembangkan pelatihan berbagai jenis bimbingan teknis dalam upaya meningkatkan jumlah dan kapasitas SDM pemberi layanan langsung untuk mencapai nilai-nilai budaya pelayanan prima

2.     Menyusun sistem reward dan punishment kepada pemberi layanan, sebagai upaya dalam memotivasi pegawai untuk memberikan pelayanan yang lebih baik

3.     Mengelola pengaduan pelayanan dan menyusun rekapitulasi data atas tindak lanjut terhadap pengelolaan pengaduan layanan yang masuk, yang telah ditindaklanjuti dan yang telah diselesaikan, serta melakukan evaluasi atas pengelolaan pengaduan agar dapat meminimalisir keluhan atas layanan yang diberikan

4.     Dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan kepada stakeholder/ masyarakat agar hasil survei kepuasan ditindaklanjuti yang difokuskan pada unsur yang mendapat nilai lebih rendah dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan

Hasil Assessment PMPRB (kegiatan 2016)

Sebagai tindak lanjut implementasi Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 31 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi secara online, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian telah melakukan assessment PMPRB online Tahun 2016 yang dikoordinasikan oleh Inspektur. Laporan hasil PMPRB tersebut telah disampaikan kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tanggal 21 April 2016, dengan perolehan nilai total indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian pada angka 83,04.

Untuk komponen “Hasil” dua di antaranya melalui survey, yaitu : 1) Survey internal pegawai Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian atas penilaian mandiri PMPRB, dilaksanakan pada bulan April 2016 (sesuai jadwal instansi); dan 2) Survey eksternal kepada kementerian/lembaga (K/L) atas kondisi dan kualitas pelayanan yang diberikan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

 

Tabel Hasil PMPRB Kementerian Koordiantor Bidang Perekonomian Tahun 2016

OMPONEN PENGUNGKIT/PROSES

NILAI

%

Manajemen Perubahan (5)

4.62

92.39%

Penataan Peraturan Perundang-Undangan (5)

3.75

75.00%

Penataan dan Penguatan Organisasi (6)

5.67

94.44%

Penataan Tatalaksana (5)

4.75

95.05%

Penataan Sistem Manajemen SDM (15)

14.69

97.94%

Penguatan Akuntabilitas (6)

5.32

88.6%

Penguatan Pengawasan (12)

9.92

82.63%

Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik (6)

4.84

80.71%

TOTAL PROSES (60)

53.55

89.39%

KOMPONEN HASIL

POIN

%

Kapasitas Dan Akuntabilitas Kinerja Organisasi (20)

13.74

68.68%

Pemerintah Yang Bersih Dan Bebas Kkn (10)

8.25

82.50%

Kualitas Pelayanan Publik (10)

7.5

75%

TOTAL HASIL (40)

29.49

73.72%

INDEKS RB (100)

83.04

 

Sosialisasi dan Internalisasi Reformasi Birokrasi (kegiatan 2016)

Kegiatan sosialisasi pelaksanaan reformasi birokrasi pada Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yaitu mendiseminasi perubahan-perubahan apa saja dan tahapan/kegiatan reformasi birokrasi, baik kepada pegawai maupun kepada pihak eksternal. Tujuan sosialisasi dan internalisasi adalah untuk memperoleh pemahaman yang sama, mengurangi resistensi dari internal organisasi dan membangun komitmen serta memastikan partisipasi seluruh pejabat/pegawai dalam mewujudkan tata kelola kepemerintahan yang baik. Tahapan kegiatan ini meliputi :

  1. Penyebaran informasi;
  2. Menanamkan pemahaman;
  3. Mendorong komitmen; dan
  4. Menggerakan partisipasi.

Kegiatan sosialisasi dan internalisasi ini dilakukan secara berkelanjutan baik melalui rapat-rapat internal (rapat kick off, rapat pleno, rapat unit kerja), briefing disaat pelantikan pejabat, melalui intranet, email dan mailing list ekon.go.id, dengan penekanan menginformasikan dan menanamkan pemahaman seluruh pejabat/pegawai tentang informasi terkini terkait reformasi birokrasi nasional kepada para pegawai dan khususnya anggota Tim Asistensi Manajemen Perubahan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Pada tahun 2016, informasi perkembangan terkini terkait pelaksanaan kegiatan reformasi birokrasi yang dikomunikasikan, adalah sebagai berikut:

  • Rapat Kerja internal Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian tanggal 23 Januari 2016. Rapat Kerja internal ini dihadiri oleh seluruh pegawai di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian guna membahas rencana kerja dari masing-masing unit organisasi. Setiap Unit Organisasi mem­presentasi­kan dan mendiskusikan rencana kerja tahun 2016 agar tercapai sinkronisasi pelaksanaan kerja antar-unit organisasi di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
  • Penyampaian inventarisasi dan pemetaan Gerakan Nasional Revolusi Mental di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian kepada Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (surat Sesmenko Bidang Perekonomian Nomor S-18/SES.M.EKON/01/2016 tanggal 18 Januari 2016).
  • Terselenggaranya sosialisasi Gerakan Revolusi Mental bersama Tim Gerakan Revolusi Mental Nasional dari Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan pada tanggal 2 Februari 2016 di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dengan narasumber utama Prof. Sarlito Wirawan Sarwono. Sosialisasi ini memberikan pemahaman kepada SDM Aparatur di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian untuk mengimplementasikan gerakan revolusi mental di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
  • Terselenggaranya Rapat Pimpinan pembahasan “Arah Kebijakan Kementerian PAN dan RB terkait Reformasi Birokrasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian pada tanggal 19 Februari 2016 di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Pembahasan dimaksud menghasilkan beberapa poin penting diantaranya:
    1. Mengelola delapan area perubahan. Kegiatan RB tidak sebatas tanggung jawab Sekretariat, namun perlu dukungan Deputi sehingga target perubahan tercapai;
    2. Pemenuhan data dukung penilaian akuntabilitas kepada Kementerian PAN dan RB dan Kepastian kejelasan prosedur kerja di masing-masing unit kerja serta revisi Renstra;
    3. Penyusunan mekanisme / model gambaran mobile coordination yang dikembangkan;
    4. Menyiapkan konsep Mars Kemenko Bidang Perekonomain;
    5. Melakukan assessment seluruh pegawai;
    6. Menyiapkan instrument/ mekanisme penilaian;
    7. Melakukan rapat koordinasi penilaian kegiatan prioritas bersama Bappenas (dan Kementerian Keuangan);
    8. Melakukan inventarisasi kegiatan prioritas di masing-masing Deputi;
    9. Pemenuhan LHKSN seluruh pegawai;
    10. Pemenuhan LHKPN Pejabat Eselon I, Eselon II, dan PPK;
    11. Melakukan penambahan populasi Survey Kepuasan Stakeholder atas kinerja layanan (koordinasi) Kemenko Bidang Perekonomian;
    12. Inventarisasi usulan inisiatif inovasi masing-masing Deputi;
    13. Pelaksanaan PMPRB online untuk evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi tahun 2015;
    14. Mekanisme / model penilaian Tunjangan Kinerja (diupayakan pola sederhana namun menangkap unsur kinerja pegawai);
    15. Inventarisasi usulan unit kerja sebagai pilot project WBK dan Penyelenggaraan Pencanangan Zona Bebas Korupsi (ZBK); dan
    16. Melakukan inventarisasi usulan inisiatif pemberian penghargaan.
  • Telah berupaya melakukan inventarisasi usulan inisiatif inovasi terkait tindak lanjut arah kebijakan one agency one innovation (satu instansi satu inovasi) melalui Nota Dinas Sesmenko Bidang Perekonomian Nomor 28/SES.M.EKON/03/2016 tanggal 28 Maret 2016. Pemantauan pelaksanaan kegiatan dan hasil inventarisasi inovasi di lingkup Deputi direncanakan menjadi bahan pertimbangan untuk diusulkan di ajang penilaian inovasi instansi di tahun 2017 kepada Kementerian PAN dan RB.
  • Penetapan Road Map Reformasi Birokrasi melalui Permenko Bidang Perekonomian Nomor 3 Tahun 2016 tentang Peta Jalan Reformasi Birokrasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Tahun 2016-2019 tanggal 15 April 2016;
  • Terselenggaranya pelaksanaan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) online dengan rentang pelaksanaan sebagai berikut:
    1. Persiapan PMPRB online tanggal 28 Maret 2016; dan
    2. Penetapan penilaian PMPRB Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian tanggal 21 April 2016.

PMPRB online dimaksud yaitu untuk mengukur hasil pelaksanaan kegiatan Reformasi Birokrasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian pada Tahun 2015 dengan dilakukan secara internal Kementerian.

Hasil nilai PMPRB online internal Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian pada Tahun 2015 yaitu 83,04. Jika dibandingkan dengan hasil PMPRB online Tahun 2014 yaitu 79,81 maka dapat ditarik kesimpulan ada kenaikan hasil sebesar 3,23.

Hasil nilai PMPRB online dimaksud ini yang digunakan sebagai bahan klarifikasi atau verifikasi ke Kementerian PAN dan RB untuk memperoleh penetapan nilai sebenarnya dari Kementerian PAN dan RB sebagai lembaga yang berwenang melakukan penilaian pelaksanaan reformasi birokrasi instansi pemerintah.

  • Terselenggaranya rapat rutin pertemuan Staf di lingkungan Kemenko Bidang Perekonomian dengan Menteri dalam acara Evaluasi Kinerja dan Brainstorming. Pelaksanaan pertemuan rutin dengan pimpinan dimaksud dilaksanakan secara bertahap dengan unit organisasi (eselon I). Acara ini bertujuan
    1. untuk mengevaluasi kinerja dari setiap unit organisasi dan unit kerja di lingkungan Kemenko Bidang Perekonomian;
    2. untuk menjaring sebanyak mungkin ide-ide alternatif dari para pejabat/pegawai sebagai bahan pertimbangan untuk penguatan; dan
    3. untuk menginternalisasikan nilai-nilai Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Acara ini langsung dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. Hal ini menjadi bentuk komitmen yang kuat dari pimpinan tinggi untuk menciptakan perubahan internal organisasi yang lebih baik sehingga dapat memberikan dampak positif kepada pelayanan stakehoders dan customers.

Dalam setiap pelaksanaan rapat, Menteri selalu menginstruksikan kepada para pejabat untuk melakukan pertemuan rutin dengan staf di bawahnya dalam rangka mengevaluasi dan menggali potensi permasalahan yang harus segera diselesaikan. Untuk eselon I dengan staf di bawahnya dilakukan per bulan, sedangkan untuk eselon II dengan staf di bawahnya dilakukan per minggu.

  • Terselenggaranya rapat pembahasan pembentukan KORPRI Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian bersama nara sumber dari perwakilan Sekretariat KORPRI, tanggal 23 Juni 2016 bertempat di Kantor Kemenko Bidang Perekonomian. Pertemuan ini menjadi penting terkait sosialisasi cara pembentukan KORPRI di lingkungan Kemenko Bidang Perekonomian sehingga memudahkan dalam rencana pembentukan Kemenko Perekonomian bergabung kedalam KORPRI;
  • Terselenggaranya kegiatan perayaan ulang tahun Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang ke-50 tahun tanggal 25 Juli 2016. Perayaan dimulai pada hari Minggu tanggal 24 Juli 2016 dengan diawali kegiatan jalan santai bersama seluruh pegawai Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mulai dari pejabat eselon I sampai dengan staf/pelaksana. Kemudian acara dilanjutkan dengan perayaan bersama di dekat halaman kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Hal ini dapat menambah motivasi seluruh pegawai untuk terus bersama bersatu bekerja membangun ekonomi sesuai dengan tugas dan fungsi di dalam unit-unit Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Acara dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Bapak Darmin Nasution dan Mantan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Bapak Sofjan Djalil serta mantan pegawai/ pejabat pimpinan tinggi yang pernah bekerja di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
  • Terselenggaranya rapat pembahasan penyusunan penilaian perilaku individu berbasis Nilai-nilai Kementerian (Profesional, Integritas, Kerja Sama, Inovasi dan Responsibility/ Tanggung Jawab) untuk membangun budaya kerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Terdapat dua kegiatan yang berhasil dilaksanakan yaitu tanggal 30 Juni 2016 dan 19 Juli 2016. Output dari kegiatan dimaksud berupa draft Peraturan tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penilaian Nilai-Nilai Individu Berbasis Nilai-Nilai Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Penilaian ini menggunakan cara penilaian hirarki dan penilaian diri serta menyimpulkan suatu kondisi perilaku pegawai dari penilaian hirarki. Penilaian ini berdasarkan pada Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 1 Tahun 2014 tentang Nilai-Nilai Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Adapun bentuk metode penilaian menggunakan kuesioner dengan skala penilaian (kurang, cukup, baik dan memuaskan).
    Berilah tanda (√) pada kolom-kolom nilai indikator di bawah ini sesuai dengan yang anda pilih.
    NILAI-NILAI DAN INDIKATOR K (1) C (2) B (3) M (4)
    I.              PROFESIONAL        
    1.  Memahami tugas, kewajiban dan wewenang jabatan
    2.  Melaksanakan tugas sesuai prosedur kerja
    3.  Berorientasi pada outcome kerja
    II.          INTEGRITAS K (1) C (2) B (3) M (4)
    1.  Menjunjung tinggi kejujuran
    2.  Mematuhi peraturan yang berlaku
    3.  Mendahulukan kepentingan organisasi
    III.           KERJASAMA K (1) C (2) B (3) M (4)
    1.  Mengembangkan komunikasi yang efektif
    2.  Membuka diri terhadap perbedaan pendapat
    3.  Mensinergikan kepentingan Stakeholder
    IV.        INOVASI K (1) C (2) B (3) M (4)
    1.  Memunculkan alternatif gagasan baru
    2.  Memberikan alternatif solusi permasalahan
    3.  Membuka peluang untuk perbaikan di tempat kerja
    V.         RESPONSIBILITY (TANGGUNG JAWAB) K (1) C (2) B (3) M (4)
    1.  Mengambil resiko atas pelaksanaan tugas
    2.  Mempertanggungjawabkan hasil kerja
    3.  Menyelesaikan tugas tepat waktu dan mutu

     

    Gambar  : Contoh Kuisoner Penilaian Perilaku Pegawai Berbasis Nilai-nilai Kementerian

    Tabel di atas adalah bagian dari sistem penilaian yang sedang direncanakan. Dari hasil penilaian kuisoner dimaksud dapat dilanjutkan dengan perhitungan dengan menggunakan statistik sederhana kemudian tergambar dengan diagram radar untuk mempermudah gambaran hasil penilaian, dan yang terakhir mencari rata-rata dari masing-masing skor untuk dapat diklasifikasikan dan disimpulkan pada kriteria apa pegawai bersangkutan dinilai oleh atasan langsung. Penilaian diri juga bisa dilakukan oleh pegawai sesuai dengan format kuesioner tersendiri. Berikut contoh tabel kesimpulan dari perhitungan hasil penilaian perilaku pegawai berbasis nilai-nilai kementerian beserta diagram radarnya.

     

    Pimpinan Self
    Profesional

    10

    9

    Integritas

    11

    8

    Kerja Sama

    9

    8

    Inovasi

    9

    8

    Responsibility

    8

    8

    Total

    9,40

    8,20

    BAIK (nilai 9,40)

    Gambar : Contoh Matriks Kesimpulan Hasil dari

    Perhitungan Hasil Penilaian Perilaku Pegawai

    Berbasis Nilai-Nilai Kementerian

  •  

    Gambar  : Kriteria dan Interval Untuk Klasifikasi Penilaian

    Penilaian diri disini dimaksudkan untuk mengenali perilaku diri terhadap penerapan Nilai-nilai Kementerian sehingga menjadi bahan pembelajaran pegawai bersangkutan.

    Pada tanggal 19 Juli 2016 dilakukan rapat penyempurnaan sekaligus pelaksanaan uji coba penilaian dengan sampel uji pertama kali adalah pegawai di lingkungan unit Biro Perencanaan. Kesimpulan dari uji coba penilaian adalah bahwa seluruh pegawai di unit Biro Perencanaan mendapatkan nilai rata-rata sebesar 9,79 sehingga klasifikasi hasil yang diperoleh dari penilaian dimaksud adalah memuaskan. Sedangkan untuk penilaian diri mendapatkan nilai rata-rata sebesar 9,21 sehingga klasifikasi hasil yang diperoleh dari penilaian dimaksud adalah baik. Tindak lanjut yang bisa direkomendasikan bahwa unit Biro Perencanaan harus mempertahankan dan meningkatkan perilaku sesuai kaidah nilai-nilai kementerian saat ini agar memperoleh nilai rata-rata di atas angka 10.

  • Gambar  : Foto Rapat Persiapan Evaluasi Reformasi Birokrasi 2016

  • Terselenggaranya rapat evaluasi reformasi birokrasi bersama tim Evaluasi dari Kementerian PAN dan Reformasi Birokrasi tanggal 8 Agustus 2016 di ruang rapat Grahasawala.
  •  

    Gambar : Foto Pelaksanaan Evaluasi Reformasi Birokrasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Tahun 2016

    Pelaksanaan evaluasi dimulai dari survei maturity organisasi, dimana tim Kementerian PAN dan Reformasi Birokrasi melakukan survei terhadap 100 pegawai representatif di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Survei ini dimaksudkan untuk mengetahui perkembangan organisasi di mata para pegawai Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Selanjutnya dilakukan pendalaman substansi evaluasi melalui proses klarifikasi bukti dan progres pelaksanaan reformasi birokrasi di tahun 2015-2016 dengan 5 kelompok penanggung jawab kegiatan. Sampai saat ini hasil penilaian evaluasi masih dalam proses penelaahan dari Kementerian PAN dan Reformasi Birokrasi.

  • Terselenggaranya kegiatan intensif Rapat Kerja Biro Umum Tahun Anggaran 2017 tanggal 28 s/d 29 Oktober 2016 di Hotel Mercure Ancol, Jakarta. Konsinyering ini merupakan langkah awal untuk menyusun rencana kerja Biro Umum sehingga memudahkan dalam hal pemetaan rencana layanan umum, layanan pimpinan (operasional Menteri), layanan kepegawaian, layanan keuangan, layanan perlengkapan dan persediaan kantor serta layanan pengadaan barang/jasa. Keterbatasan anggaran menjadi kendala dalam pelaksanaan rencana kerja, sehingga arahan dari Kepala Biro Perencanaan adalah merencanakan hal-hal yang dianggap prioritas di Biro Umum untuk masih dapat memberikan layanan terbaiknya.
  • Terselenggaranya kegiatan Exit Meeting Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kemenko Bidang Perekonomian tanggal 27 Oktober 2016 bersama Tim Evaluator RB dari Kementerian PAN dan RB. Kegiatan dimaksud bertujuan untuk memperoleh gambaran terkait hasil dari kegiatan evaluasi Reformasi Birokrasi Kemenko Bidang Perekonomian sebelumnya tanggal 8 Agustus 2016.
  • Terselenggaranya rapat koordinasi pimpinan dalam rangka monitoring pelaksanaan reformasi birokrasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian bersama tim asistensi manajemen perubahan tanggal 15 Juli 2016. Rapat membahas hasil PMPRB tahun 2016 untuk implementasi reformasi birokrasi tahun 2015, sebagai langkah awal untuk mempersiapkan proses evaluasi implementasi reformasi birokrasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
  • Perkembangan terkini terkait pelaksanaan reformasi birokrasi.