Perubahan Metodologi Penilaian Reformasi Birokrasi

Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi merupakan instrument penilaian kemajuan pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang dilakukan secara mandiri oleh Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah. Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi didasarkan atas PermenPAN RB Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah.

Dalam peraturan tersebut metodologi PMPRB akan berubah dari PMPRB 2.0 menjadi PMPRB 2.5

Berikut perbedaan kedua metodologi tersebut:

 

PMPRB 2.0

PMPRB 2.5

Obyek Evaluasi adalah Instansi pemerintah

 

Obyek evaluasi adalah Instansi Pemerintah dan Unit Kerja
Survey Internal hanyalah sebatas Surve Internal Organisasi Survey internal mencakup Integritas Organisasi dan Integritas Jabatan
Pengungkit hanya melihat Proses Pengungkit terdiri dari Proses dan Hasil Antara

Hasil Antara yang digunakan:

– Hasil tindaklanjut Pengaduan Masyarakat (Penguatan Pengawasan)

– Indeks Internal Audit Capacity Model (IACM) (Penguatan Pengawasan)

– Penyampaian LHKPN dan LHKASN (Penguatan Pengawasan)

– Maturitas SPIP (Penguatan Pengawasan)

– Hasil pengawasan kearsipan (Penguatan Tatalaksana)

 

 

 

 

Tim Reformasi Birokrasi Tahun 2019

Untuk memastikan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian lebih fokus dan tertib, maka dibentuklah Tim Reformasi Birokrasi yang bertugas menjalankan pelaksanaan program dan kegiatan Reformasi bbirokrasi agar sesuai dengan tujuan. Penyusunan Tim Reformasi telah dilakukan sejak bulan Februari 2019 sampai dengan ditetapkannya SK Tim Reformasi Birokrasi No. 247 Tahun 2019 pada bulan April 2019. Berdasarkan hasil evaluasi dan rekomendasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2018, fokus pelaksanaan Reformasi Birokrasi berada di Unit Kedeputian, maka pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Tahun 2019 juga melibatkan Unit Kedeputian.

Tim Reformasi Birokrasi terdiri dari Tim Pengarah dan Tim Pelaksana (yang dibagi menjadi Tim Pelaksana Kementerian dan Tim Pelaksana Kedeputian). Tim Pelaksana Kementerian terdiri dari Pokja I sampai IV yang berfokus pada 8 (delapan) area perbaikan, sedangkan Tim Pelaksana Kedeputian berfokus pada pelaksanaan Reformasi Birokrasi di tiap Deputi di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Secara ringkas, berikut merupakan tugas Tim Pengarah dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi:

  1. Memberikan arahan pengelolaan Reformasi Birokrasi di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian kepada Tim Pelaksana; dan
  2. Memberikan persetujan atas rancangan/rumusan kebijakan Reformasi Birokrasi di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Sedangkan Tugas Tim Pelaksana adalah sebagai berikut:

  1. Melakukan koordinasi dalam perumusan kebijakan Reformasi Birokrasi di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
  2. Melakukan supervisi atas pelaksanaan tugas kelompok kerja Reformasi Birokrasi di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan kegiatan Tim Pelaksanan Unit Deputi; dan
  3. Memantau, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Kementerian Koordinato Bidang Perekonomian.

 

Informasi terkait susunan keanggotaan dan tugas yang lebih detil dari masing-masing tim dapat dilihat dalam SK Tim terlampir

SK Tim RB 2019

Laporan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2018

Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2018 telah dilaksanakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Tujuan dari Evaluasi ini adalah untuk menilai kemajuan pelaksanaan program Reformasi Birokrasi pada level instansi sampai unit kerja dalam rangka mencapai sasaran yaitu mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang efektif dan efisien, serta birokrasi yang mampu memberikan pelayanan public yang semakin membaik.

Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mengalami sedikit kenaikan dari 75,55 di Tahun 2017 menjadi 75,57 di Tahun 2018 dengan kategori BB (Sangat Baik). Upaya penerapan Reformasi Birokrasi dalam menata 8 (delapan) Area Perubahan telah dilakukan di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Berdasarkan Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No B/172/M.RB.06/2018 Tanggal 31 Desember 2018, berikut merupakan rincian hasil evaluasi Reformasi Birokrasi Tahun 2018:

Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Koordinasi Bidang Perekonomian

No

Komponen Penilaian

Bobot Nilai
2017

2018

Komponen Pengungkit

1 Manajemen Perubahan 5.00 4.01 3.79
2 Penataan Peraturan Perundang-Undangan 5.00 3.13 3.13
3 Penataan dan Penguatan Organisasi 6.00 5.50 4.29
4 Penataan Tata Laksana 5.00 3.76 3.66
5 Penataan Sistem Manajemen SDM 15.00 13.56 13.56
6 Penguatan Akuntabilitas 6.00 4.35 4.35
7 Penguatan Pengawaan 12.00 7.54 7.53
8 Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 6.00 4.40 4.40
Total Komponen Pengungkit (A) 60.00 46.25 44.71
Komponen Hasil
1 Nilai Akuntabilitas Kinerja 14.00 9.10 9.27
2 Survei Internal Integritas Organisasi 6.00 4.94 4.18
3 Survei Eksternal Persepsi Korupsi 7.00 4.65 6.06
4 Opini BPK 3.00 3.00 3.00
5 Survei Eksternal Pelayanan Publik 10.00 7.61 8.35

Total Komponen Hasil (B)

40.00 29.30 30.86
Indeks Reformasi Birokrasi (A+B) 100.00 75.55

75.57

Melakukan reviu atas Road Map Reformasi Birokrasi di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian untuk memperjelas arah dan sasaran yang akan diwujudkan dan ukuran keberhasilannya. Menetapkan prioritas perbaikan yang perlu dilakukan dan selanjutnya menyusun langkah kerja yang terpadu untuk mencapai sasaran perubahan yang ditetapkan. Road Map ini sebaiknya juga terintegrasi dengan Renstra Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian 2020—2024 dan Road Map Reformasi Birokrasi Nasional 2020—2024 yang akan ditetapkan oleh Kementerian PANRB;Dalam rangka meningkatkan kualitas birokrasi serta lebih menumbuhkan budaya kinerja dan memperkuat integritas pegawai di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, terdapat beberapa Rekomendasi dari KemenPAN RB yang masih perlu disempurnakan:

  1. Secara berjenjang menginternalisasi arah perubahan yang dicanangkan di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian kepada seluruh pegawai di seluruh satuan kerja agar seluruh pegawai memahami arah perubahan tersebut dan dilibatkan dalam proses perubahan
  2. Dalam rangka mempercepat perbaikan budaya kerja, perlu melakukan evaluasi atas kemajuan kinerja agen perubahan serta mengidentifikasi langkah-langkah perbaikan yang diperlukan agar perbaikan budaya kerja dan perubahan mindset aparatur dapat terwujud
  3. Meningkatkan kapasitas Tim Asessor agar tidak semata-mata berfungsi sebagai penilai saja, namun mampu memberikan arah perbaikan pelaksanaan reformasi birokrasi yang diperlukan di masing-masing unit kerja dan satuan kerja secara spesifik.
  4. Menerapkan manajemen sumber daya manusia yang berbasis merit melalui penerapan manajemen kinerja individu yang selaras dengan kinerja organisasi dan memanfaatkannya untuk pengembangan kompetensi dan pembinaan karier pegawai dalam mendukung terlaksananya manajemen SDM yang berbasis merit guna meningkatkan profesionalitas SDM
  5. Mewajibkan setiap atasan langsung melakukan supervisi, coaching dan konseling secara berkala kepada masing-masing bawahannya setidaknya tiga bulanan yang bertujuan untuk membangun budaya kinerja secara berkelanjutan dan lebih memperkuat mekanisme pengendalian internal
  6. Melakukan upaya penyegaran terhadap aparatur berupa pelatihan dan penguatan sikap dan perilaku untuk memperkuat integritas aparatur. Perlu dilakukan penyempurnaan sistem integritas terkait pengelolaan SDM, pengelolaan anggaran dan mekanisme hubungan kerja antar pegawai serta menginternalisasikan ke seluruh pegawai
  7. Mendorong inovasi pada setiap unit kerja yang memberikan pelayanan publik dengan lebih memperhatikan kualitas layanan serta mekanisme pengendalian internal atas pelaksanaan layanan tersebut dengan melibatkan Inspektorat dan Biro Perencanaan

Meningkatkan kapasitas Tim Asesor agar tidak semata-mata berfungsi sebagai penilai saja, namun mampu memberikan arah perbaikan pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang diperlukan di masing-masing unit kerja dan satuan kerja secara spesifik

Berikut merupakan dokumen Evaluasi Reformasi Birokrasi 2018 & Rekomendasi

Buku Saku Reformasi Birokrasi 2018

Pelaksanaan reformasi birokrasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan dan bertujuan untuk merubah pola pikir, budaya kerja dan perilaku segenap pegawai yang lebih baik. Oleh karena itu, seluruh aparatur Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian berkomitmen untuk terus melakukan upaya-upaya perubahan dan perbaikan yang menjadi tujuan reformasi birokrasi untuk membentuk birokrasi yang bersih, birokrasi yang efisien, efektif dan produktif, birokrasi yang transparan, birokrasi yang melayani dan birokrasi yang akuntabel.

Buku Saku Reformasi Birokrasi ini disusun dalam rangka memperoleh pemahaman yang sama atas hal-hal (istilah) yang berkaitan dengan reformasi birokrasi, khususnya kepada pegawai di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Buku ini merupakan edisi pembaharuan dari edisi sebelumnya yang disesuaikan dengan perkembangan dan perubahan ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi.

Buku Saku Reformasi Birokrasi tahun 2018 dapat diunduh memalui link dibawah ini:

Buku Saku RB 2018

Profil Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

Berisi rangkuman atau profil pelaksanaan

  1. Profil Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Tahun 2016 (download)

 

Buku Saku Reformasi Birokrasi 2016

Buku Saku Reformasi Birokrasi ini untuk memberikan pemahaman bersama pegawai di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian bahwa reformasi birokrasi sangat diperlukan untuk perubahan yang lebih baik dan keberjlanjutan organisasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mengikuti kebutuhan stakeholders.

Download di bawah ini.

Buku Saku RB 2016