Daftar Produk Hukum Reformasi Birokrasi Kemenko Perekonomian

Tabel Daftar Produk Peraturan terkait Reformasi Birokrasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Tahun 2008 – 2017

NO

NOMOR PERPRES

TENTANG

1.

Nomor 69 Tahun 2010

Tunjangan Kinerja Pegawai Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
    2.

Nomor 102 Tahun 2014

Tunjangan Kinerja Pegawai Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
    3.

Nomor 7 Tahun 2015

Organisasi Kementerian Negara
    4.

Nomor 8 Tahun 2015

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

 

 

NO

NOMOR PERMENKO

TENTANG

1.

Nomor : PER-03/M.EKON/08/2008

Reformasi Birokrasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

  2.

Nomor : PER-04/M.EKON/12/2008

Pelimpahan Wewenang Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Kepada Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Untuk Dan Atas Nama Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Menandatangani Peraturan dan/atau Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Dalam Rangka Reformasi Birokrasi di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
      3.

Nomor : PER-05 M.EKON/12/2008

Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
      4.

Nomor : PER-06/M.EKON/12/2008

Kode Etik Pegawai di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
      5.

 Nomor : PER-07/M.EKON/12/2008

Majelis Kode Etik di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
     6.

 Nomor : PER-01/M.EKON/09/2009

Pola Mutasi Jabatan Karir di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

 7.

 Nomor : PER-01/M.EKON/01/2010

Rencana Strategis Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Tahun 2010-2014

 8.

 Nomor : PER-02/M.EKON/02/2010

Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

9.

 Nomor : PER-10/M.EKON/12/2010

Peringkat Jabatan di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

 10.

 Nomor : PER-11/M.EKON/12/2010

Tambahan Tunjangan Kinerja di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

 11.

 Nomor : PER-03/M.EKON/03/2011

Perubahan Atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor PER-10/M.EKON/12/2010 tentang Peringkat Jabatan di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
     12.

 Nomor : PER-09/M.EKON/12/2011

Road Map Reformasi Birokrasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

13.

 Nomor : PER-01/M.EKON/01/2012

Pengangkatan Pelaksana Tugas Dalam Jabatan Struktural di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

14.

 Nomor : PER-08/M.EKON/06/2012

Perubahan Atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor: PER-01/M.EKON/01/2010 Tentang Rencana Strategis Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Tahun 2010-2014

15.

 Nomor : PER-10/M.EKON/08/2012

Tata Cara Penyelesaian Kerugian Negara di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

 16.

 Nomor : PER-11/M.EKON/08/2012

Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

 17.

 Nomor : PER-12/M.EKON/08/2012

Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

18.

 Nomor : PER-13/M.EKON/09/2012

Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

19.

 Nomor 4 Tahun 2013

Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

20.

Nomor 1 Tahun 2014

Nilai-nilai Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

 21.

Nomor 2 Tahun 2014

Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

 22.

Nomor 3 Tahun 2014

Pedoman Pengelolaan dan Tindak Lanjut Pelaporan Pelanggaran (Whistleblowing) di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

  23.

Nomor 7 Tahun 2014

Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

24.

Nomor 9 Tahun 2014

Pedoman Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

25.

Nomor 1 Tahun 2015

Hari dan Jam Kerja di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

 26.

Nomor 5 Tahun 2015

Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

 27.

Nomor 7 Tahun 2015

Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

28.

Nomor 10 Tahun 2015

Quickwins Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Tahun 2015

29.

Nomor 11 Tahun 2015

Rencana Strategis Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Tahun 2015-2019

30.

Nomor 2 Tahun 2016

Quick Wins Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

 31.

Nomor 3 Tahun 2016

Peta Jalan Reformasi Birokrasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Tahun 2016 – 2019

32.

Nomor 5 Tahun 2016

Perhitungan Capaian Kinerja dalam Rangka Pembayaran Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

33.

Nomor 6 Tahun 2016

Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

34.

Nomor 8 Tahun 2016

Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

35.

Nomor 9 Tahun 2018

Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

36.

Nomor 10 Tahun 2018

Klasifikasi Arsip di Lingkingan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

37.

Nomor 3 Tahun 2019

Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

38.

Nomor 4 Tahun 2019

Jadwal Retensi Arsip di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

 

NO

NOMOR INSTRMEN

TENTANG

1.

Nomor 1 Tahun 2008

Sistem Manajemen Kinerja Berbasis Strategi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

 

NO

NOMOR KEPMENKO

TENTANG

1.

Nomor : KEP-48/M.EKON/08/2008

Tim Reformasi Birokrasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

2.

Nomor : KEP-60/ M.EKON/12/2008

Peringkat Jabatan di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

 3.

Nomor : KEP-63/ M.EKON/12/2008

Uraian Jabatan Pada Sekretariat, Staf Ahli, dan Inspektorat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

4.

Nomor : KEP-64/ M.EKON/12/2008

Uraian Jabatan Pada Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

5.

Nomor : KEP-65/ M.EKON/12/2008

Uraian Jabatan Pada Deputi Bidang Koordinasi Pertanian dan Kelautan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

6.

Nomor : KEP-66/ M.EKON/12/2008

Uraian Jabatan Pada Deputi Bidang Koordinasi Energi, Sumber Daya Mineral, dan Kehutanan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

7.

Nomor : KEP-67/ M.EKON/12/2008

Uraian Jabatan Pada Deputi Bidang Koordinasi Industri dan Perdagangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

8.

Nomor : KEP-68/ M.EKON/12/2008

Uraian Jabatan Pada Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

 9.

Nomor : KEP-69/ M.EKON/12/2008

Uraian Jabatan Pada Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Pembiayaan Internasional Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

10.

Nomor : KEP-70/ M.EKON/12/2008

Standar Operasi Prosedur (Standard Operating Procedures) Pada Sekretariat, Staf Ahli, dan Inspektorat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

 11.

Nomor : KEP-71/ M.EKON/12/2008

Standar Operasi Prosedur (Standard Operating Procedures) Pada Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

12.

Nomor : KEP-72/ M.EKON/12/2008

Standar Operasi Prosedur (Standard Operating Procedures) Pada Deputi Bidang Koordinasi Pertanian dan Kelautan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

 13.

Nomor : KEP-73/ M.EKON/12/2008

Standar Operasi Prosedur (Standard Operating Procedures) Pada Deputi Bidang Koordinasi Energi, Sumber Daya Mineral, dan Kehutanan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

 14.

Nomor : KEP-74/ M.EKON/12/2008

Standar Operasi Prosedur (Standard Operating Procedures) Pada Deputi Bidang Koordinasi Industri dan Perdagangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

15.

Nomor : KEP-75/ M.EKON/12/2008

Standar Operasi Prosedur (Standard Operating Procedures) Pada Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

 16.

Nomor : KEP-76/ M.EKON/12/2008

Standar Operasi Prosedur (Standard Operating Procedures) Pada Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Pembiayaan Internasional Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

 17.

Nomor : KEP-18/ M.EKON/04/2011

Tim Reformasi Birokrasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

 18.

Nomor : KEP-59/ M.EKON/08/2012

Tim Penyelesaian Kerugian Negara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

19.

Nomor : KEP-61/ M.EKON/08/2012

Penyelenggaraan Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

 20.

Nomor : KEP-94/ M.EKON/10/2012

Tim Reformasi Birokrasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

21.

Nomor 66 Tahun 2013

Atasan Langsung Bendahara dan Bendahara Pengeluaran di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

 22.

Nomor 6 Tahun 2014

Penunjukan Para Pejabat Dalam Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Yang Diberi Kuasa Untuk Atas Nama Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Menandatangani Keputusan Mutasi Kepegawaian Dan Lain Sebagainya di Bidang Kepegawaian

 23.

Nomor 68 Tahun 2014

Tim Manajemen Perubahan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

24.

Nomor 111 Tahun 2014

Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

 25.

Nomor 129 Tahun 2014

Tim Rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

 26.

Nomor 150 Tahun 2014

Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

 27.

Nomor 151 Tahun 2014

Verifikator dan Penelaah Wistleblowing System dalam Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan Kementeiran Koordinator Bidang Perekonomian

 28.

Nomor 4 Tahun 2015

Perubahan Atas Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 158 Tahun 2014 tentang Pengangkatan Tim Asistensi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian
     29.

Nomor 60 Tahun 2015

Panitia Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Madya (Eselon Ia dan Ib) di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

30.

Nomor 136 Tahun 2015

Tim Asistensi Manajemen Perubahan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

 31.

Nomor 137 Tahun 2015

Tim Penguatan Arsitektur Kinerja dan Restrukturisasi Kegiatan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

32.

Nomor 139 Tahun 2015

Tim Pengelolaan Data Pokok Kepegawaian di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

33.

Nomor 148 Tahun 2015

Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

 34.

Nomor 160 Tahun 2015

Tim Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II) di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

 35.

Nomor 178 Tahun 2015

Perubahan Atas Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 136 Tahun 2015 tentang Tim Asistensi Manajemen Perubahan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

 36.

Nomor 179 Tahun 2015

Perubahan Atas Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 137 Tahun 2015 tentang Tim Penguatan Arsitektur Kinerja dan Restrukturisasi Kegiatan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

 37.

Nomor 2 Tahun 2016

Tim Pendukung Kegiatan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian

38.

Nomor 25 Tahun 2016

Tim Pengelolaan Data Pokok Kepegawaian di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

 39.

Nomor 83 Tahun 2016

Tim Koordinasi Penyusunan Rencana Kerja dan Penganggaran Tahun 2017 Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

40.

Nomor 84 Tahun 2016

Tim Asistensi Manajemen Perubahan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

41.

Nomor 85 Tahun 2016

Tim Responsif Gender Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

42.

Nomor 89 Tahun 2016

Tim Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Madya dan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

 43.

Nomor 94 Tahun 2016

Tim Penilai Internal Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

 44.

Nomor 96 Tahun 2016

Pengangkatan Staf Khusus Menteri Koordinator Bidang Perekonomian

45.

Nomor 104 Tahun 2016

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Publik di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

46.

Nomor 112 Tahun 2016

Tim Penilai Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

 47.

Nomor 119 Tahun 2016

Tim Penyusunan Peraturan Perundang-undangan

 48.

Nomor 166 Tahun 2016

Tim Sapu Bersih Pungutan Liar Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

49.

Nomor 174 Tahun 2016

Perubahan Atas Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 89 Tahun 2016 tentang Tim Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Madya dan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

50. Kep Menko Nomor 66 Tahun 2017 tentang Tim Koordinasi Penyusunan Rencana Kerja dan Penganggaran Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

51. Kep Menko Nomor 67 Tahun 2017 tentang Tim Asistensi Reformasi Birokrasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

52. Kep Menko Nomor 68 Tahun 2017 tentang Tim Responsif Gender Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

53. Kep Menko Nomor 247 Tahun 2019 tentang Tim Reformasi Birokrasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

 

NO

NOMOR PERSESMENKO

TENTANG

 1.

Nomor 1 Tahun 2014

Standar Pelayanan Pemberian Informasi dan Dokumentasi Publik di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

2.

Nomor 2 Tahun 2014

Standar Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

 

NO

NOMOR KEPSESMENKO

TENTANG

      1.

Nomor : KEP-48/SES.M.EKON/12/2008

Sekretariat Tim Reformasi Birokrasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
      2.

Nomor : KEP-55/SES.M.EKON/12/2008

Tim Analisis Beban Kerja di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
      3.

Nomor : KEP-56/SES.M.EKON/12/2008

Tim Penyusunan Kompetensi Jabatan di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
      4.

Nomor : KEP-24/SES.M.EKON/12/2010

Jabatan dan Peringkat Pelaksana di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
      5.

Nomor : KEP-11/SES.M.EKON/04/2011

Sekretariat Tim Reformasi Birokrasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
      6.

Nomor 1 Tahun 2013

Peringkat Jabatan dan Peringkat Pelaksana di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
      7.

Nomor 2 Tahun 2013

Peringkat Jabatan dan Peringkat Pelaksana di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
      8.

Nomor 7 Tahun 2013

Tim Pengembangan dan Pengelolaan E-Government Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
      9.

Nomor 13 Tahun 2013

Sekretariat Tim Penyelesaian Kerugian Negara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Tahun Anggaran 2013
     10.

Nomor 23 Tahun 2013

Tim Audit Komunikasi Publik Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
     11.

Nomor 24 Tahun 2013

Tim Pelayanan Informasi Publik Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
     12.

Nomor 26 Tahun 2013

Tim Penyiapan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
     13.

Nomor 29 Tahun 2013

Tim Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun Anggaran 2013 Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
     14.

Nomor 45 Tahun 2013

Tim Rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
     15.

Nomor 54 Tahun 2013

Tim Asesor Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Online di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
     16.

Nomor 4 Tahun 2014

Penetapan Kelas Jabatan dan Pembayaran Tunjangan Pokok Harian Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
     17.

Nomor 21 Tahun 2014

Penunjukan Pejabata Penanggung Jawab (Person in Charge) dalam Rangka Penyesuaian Tunjangan Kinerja di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
     18.

Nomor 22 Tahun 2014

Tim Pengembangan dan Pengelolaan E-Government Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Tahun 2014
     19.

Nomor 24 Tahun 2014

Tim Reviu Laporan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Tahun Anggaran 2014
     20.

Nomor 25 Tahun 2014

Tim Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun Anggaran 2014 Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
     21.

Nomor 10 Tahun 2015

Tim Audit Operasional Tahun Anggaran 2015
     22.

Nomor 11 Tahun 2015

Tim Reviu Laporan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Tahun Anggaran 2015
     23.

Nomor 12 Tahun 2015

Tim Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Tahun Anggaran 2015
     24.

Nomor 13 Tahun 2015

Tim Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun Anggaran 2015 Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
     25.

Nomor 27 Tahun 2015

Tim Pengembangan Integrasi Teknologi Informasi dan Komunikasi di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
     26.

Nomor 41 Tahun 2015

Perubahan Atas Keputusan Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 27 Tahun 2015 tentang Tim Pengembangan Integrasi Teknologi Informasi dan Komunikasi  di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
     27.

Nomor 42 Tahun 2015

Tim Pembinaan Disiplin Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
     28.

Nomor 23 Tahun 2016

Tim Pembina Disiplin Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
     29.

Nomor 24 Tahun 2016

Tim Seleksi Terbuka Pengisian Jabatan Pelaksana di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
     30.

Nomor 25 Tahun 2016

Tim Pengelolaan Data Pokok Kepegawaian di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidagn Perekonomian
     31.

Nomor 29 Tahun 2016

Sekretariat Tim Penyelesaian Kerugian Negara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
     32.

Nomor 37 Tahun 2016

Tim Audit Operasional Tahun Anggaran 2016
     33.

Nomor 38 Tahun 2016

Tim Reviu Laporan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Tahun Anggaran 2016
     34.

Nomor 39 Tahun 2016

Tim Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun Anggaran 2016 Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
     35.

Nomor 43 Tahun 2016

Tim Pengembangan Integritasi Teknologi Informasi dan Komunikasi di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
     36.

Nomor 92 Tahun 2016

Panduan Penilaian dan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai Berprestasi di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
     37.

Nomor 94 Tahun 2016

Daftar Nama Pegawai Penerima Tambahan Tunjangan Tahunan Terbatas Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

38. Kep Sesmenko Nomor 14 Tahun 2017 tentang Tim Monitoring dan Evaluasi Program Prioritas Arahan Presiden di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

39. Kep Sesmenko Nomor 15 Tahun 2017 tentang Tim Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Anggaran

 

NO

NOMOR SE SESMENKO

TENTANG

      1.

***Nomor 4 Tahun 2010

Lomba Cipta Logo Instansi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
      2.

***Nomor: SE-07/SES.M.EKON/06/2011

Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Utama Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
      3.

***Nomor: SE-08/SES.M.EKON/07/2011

Penjelasan Indikator Sasaran Strategis RENSTRA Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Tahun 2010-2014
      4.

Nomor: SE-06/SES.M.EKON/05/2012

Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Ramah Lingkungan (Green ICT) di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
      5.

Nomor: SE-08/SES.M.EKON/08/2012

Tata Cara Pembentukan dan Pembayaran Honorarium Tim di Lingkungan Unit Eselon I/Inspektorat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
      6.

Nomor: SE-13/SES.M.EKON/10/2012

Kewajiban Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
      7.

**Nomor SE- 04/SES.M.EKON/04/2013

Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
      8.

***Nomor: SE-07/SES.M.EKON/06/2013

Pembayaran Honorarium Tim di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Tahun Anggaran 2013
      9.

***Nomor: SE-01/ SES.M.EKON/02/2014

Program Percepatan (Quick Wins) Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
     10.

Nomor: SE-02/SES.M.EKON/03/2014

Batas Usia Pensiuan PNS
     11.

Nomor: SE-04/SES.M.EKON/04/2014

Penjelasan terhadap Pegawai Negeri Sipil Yang Masih Bersedia/Tidak Bersedia Lagi Melaksanakan Tugas
     12.

Nomor: SE-06/SES.M.EKON/06/2014

Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah secara Elektronik
     13.

Nomor: SE-13/SES.M.EKON/10/2014

Serah Terima Jabatan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian
     14.

Nomor: SE-14/SES.M.EKON/10/2014

Himbauan Terkait Gratifikasi
     15.

Nomor: SE-15/SES.M.EKON/12/2014

Peningkatan Efektivitas dan Efisiensi Kerja Aparatur Negara di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
     16.

Nomor 02 Tahun 2015

Format Laporan Perjalana Dinas
     17.

Nomor 03 Tahun 2015

Pakaian Kerja Pegawai Di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
     18.

**Nomor 04 Tahun 2015

Tenaga Pendukung Di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

 19.

Nomor 05 Tahun 2015

Penyelenggaraan Kegiatan Pertemuan /Rapat Di Luar Kantor Di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
     20.

Nomor 06 Tahun 2015

Petunjuk Teknis Penyelenggara Kegiatan Pertemuan / Rapat di Luar Kantor
     21.

Nomor SE-08/SES.M.EKON/5/2015

Tata Cara Pegawai Negeri Sipil Yang Akan Pindah Tugas Ke Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
     22.

Nomor 11 Tahun 2015

Penetapan kembali Kode Unit Kerja Dalam Tata Persuratan Dinas di Lingkungan Kemenko Bidang Perekonomian
     23.

Nomor 14 Tahun 2015

Ketentuan dan Kelengkapan Surat Tugas Perjalanan Dinas Para Pejabat dan Pegawai di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
     24.

**Nomor: SE-16/SES.M.EKON/12 /2015

Tenaga Pendukung di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
     25.

Nomor 03 Tahun 2016

Kewajiban Penyelenggara Negara dan Pengelola Anggaran Untuk Melaporkan Harta Kekayaan di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
     26. Nomor 04 Tahun 2016 Penggunaan Surat Elektronik  (Email) Resmi di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
     27.

Nomor: SE-05/SES.M.EKON/04/2016

Petunjuk Teknis Penatausahaan Barang Peresediaan di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
     28.

Nomor: SE-07/SES.M.EKON/05/2016

Tata Cara Administrasi Kerja Lembur dan Pembayaran Uang Lembur Pegawai di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
     29.

Nomor: SE-13/SES.M.EKON/07/2016

Petunjuk Teknis Pola Mutasi Jabatan di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
     30.

Nomor: SE-15/SES.M.EKON/08/2016

Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai Berprestasi di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
     31.

Nomor 16 Tahun 2016

Pelaksanaan Rapat Braistroming di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
     32.

Nomor: SE-19/SES.M.EKON/11/2016

Perubahan Surat Edaran Sesmenko Bidang Perekonomian Nomor: SE-02/SES.M.EKON/01/ 2013 tentang Distribusi Bahan Bakar Minyak Kendaraan Dinas di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
     33.

Nomor: SE-21/SES.M.EKON/12/2016

Panduan Penilaian dan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai Berprestasi di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
     34.

**Nomor: SE- 03/SES.M.EKON/03/2017

Tenaga Pendukung di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

 

Catatan:
*** menunjukkan SE sudah tidak efektif

** menunjukkan proses perubahan SE

Tidak berbintang menunjukkan SE masih berlaku

 

Rapat Kerja/ Brainstorming Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomin (kegiatan 2017)

Terselenggaranya rapat kerja Sekretariat lanjutan guna membahas dan menjawab tantangan kualitas layanan Sekretariat terhadap kelancaran dan kualitas kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian pada tanggal 3 Maret 2017. Pelaksanaan rapat ini dipimpin oleh Bapak Sesmenko Bidang Perekonomian, dan dihadiri oleh warga Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian serta hadir juga Staf Ahli Bidang Hubungan Ekonomi dan Polhukam.

Kegiatan ini dilaksanakan dengan pemaparan dari masing-masing Biro terkait perencanaan dan kinerja  yang akan dilaksanakan pada Tahun 2017 beserta rencana kerja di Tahun 2018. Poin-poin rapat yang dapat disarikan sebagai berikut:

  1. Arahan dari Sesmenko bahwa perlu mengutamakan tiga hal yang harus dikawal untuk meningkatkan kualitas layanan Sekretariat yaitu fasiltas kerja, kesejahteraan pegawai dan subtansi (manajemen kinerja dengan pengelolaan anggaran yang efektif dan efisien).
  2. Adapun paparan unit Biro Umum mengerucut pada layanan untuk memenuhi dan meningkatkan kualitas dari fasilitas kantor, fasilitas pengadaan dan kompetensi SDM, fasilitas keuangan dan fasilitas kesehatan.
  3. Unit Biro HPH berupaya untuk meningkatkan kualitas dari layanan persidangan, layanan kehumasan, layanan hukum dan layanan penyiapan naskah menteri melalui kerjasama dengan Unit Biro Perencanaan terkait Anggaran dan Sistem Informasi dan Unit Biro Umum terkait ketersediaan fasilitas penunjang kinerja Biro HPH mulai dari fisik sampai jasa layanan umum.
  4. Pada Unit Biro Perencanaan sudah melakukan berbagai proses untuk menyelesaikan pekerjaan yang sifatnya jangka pendek, seperti menyelaraskan alokasi anggaran sejalan dengan kebutuhan tahun 2017 dan menyiapkan alokasi untuk Kebutuhan Mendadak Penugasan Presiden/Menko serta Re-Design Website ekon.go.id dan peningkatan kecepatan Internet. Dalam jangka panjang penataan organisasi dan tata laksana, reformasi birokrasi serta manajemen kinerja (sistem akuntabilitas kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian) memerlukan proses penyempurnaan yang sinergi dan terintegrasi di Lingkungan internal Kemenko Perekonomian sendiri dan juga sinergitas antara Kemenko Perekonomian dengan Kementerian yang menjadi fasilitator dalam mengawal hal dimaksud (seperti Kementerian PANRB).

Ringkasan Hasil Quickwins (Kegiatan 2016)

Adapun capaian pelaksanaan Quick Wins Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian tahun 2016, sebagai berikut:

 

Percepatan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR), poin-poinnya sebagai berikut:

  • KUR disalurkan oleh 7 bank penyalur di tahun 2016
  • Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan skema subsidi bunga telah disalurkan sejak 14 Agustus 2015 dengan suku bunga 12% dan menjadi 9% di tahun 2016.
  • Sesuai dengan arahan Presiden dalam Rapat kabinet terbatas tanggal 5 Oktober 2015, target penyaluran KUR tahun 2016 adalah sebesar Rp 100-120 Triliun dengan alokasi dana subsidi bunga sebesar Rp 10,5 Triliun. Total penyaluran KUR sampai dengan 31 Desember 2016 sebesar Rp 94,4 triliun.
  • Terwujudnya rekomendasi kesehatan dari OJK kepada 23 bank (umum, syariah, dan BPD), 4 perusahaan pembiayaan, 1 PT. PNM (Persero), dan 11 Bank khusus sebagai penyalur KUR di sektor eks. KKPE (sektor ekonomi 1 dan 2).
  • Lembaga keuangan yang telah mendapatkan rekomendasi OJK tersebut, 25 diantaranya telah lolos proses online sistem dengan SIKP dan 15 bank telah melakukan Perjanjian Kerjasama Pembiayaan dengan Kuasa Pengguna Anggaran. Sehingga sampai dengan Juli 2016, Penyalur yang telah dapat menyalurkan KUR adalah 15 lembaga keuangan (meningkat 200% dari jumlah penyalur KUR di tahun 2015).
  • Sampai dengan November 2016, tagihan subsidi bunga yang telah terbayar adalah sebesar Rp 2,2 triliun. Pada tahun 2016, fungsi SIKP dikembangkan menjadi alat monitoring dan evaluasi program KUR yaitu melalui modul pengunggahan data calon debitur KUR per provinsi oleh masing – masing Pemerintah Daerah.
  • Pengembangan fungsi ini diharapkan mampu mengoptimalkan kinerja Program KUR tahun 2016. Saat ini telah didistribusikan username dan password kepada 211 Pemerintah Daerah yang kemudian dapat digunakan untuk mengunggah data calon debitur KUR dari UMKM binaannya serta melakukan monitoring pelaksanaan KUR.

 

Terjaganya inflasi pangan < 6 % (enam perseratus), poin-poinnya sebagai berikut:

  • Pada tahap Persiapan dilakukan Identifikasi komoditas pangan yang memberikan andil besar terhadap Inflasi. Dalam 5 tahun terakhir (2011-2015), ada beberapa komoditas pangan yang memberikan andil (share) besar (lebih dari 5%) terhadap inflasi nasional, yaitu: Beras, Daging sapi, Daging ayam ras, Telur ayam ras, Gula pasir, Bawang merah, Cabe merah, dan Cabe rawit.
  • Pemilihan komoditas di atas dijadikan acuan (guidance) arah implementasi kebijakan di bidang pangan baik dari ketersediaan maupun stabilitas harga pangan.
  • Tahapan implementasi utamanya berfokus pada 3 (tiga) hal, yaitu ketersediaan (produksi dalam negeri dan impor), harga, dan bagaimana capaian tingkat inflasinya.
  • Progress tiap tahapan implementasi pada tahun 2016 sebagai berikut:
    • Target-target peningkatan produksi pangan relatif dapat tercapai (kenaikan produksi masing-masing komoditi di atas yang ditargetkan).
    • Berdasarkan nilai KV dan andil inflasi selama Januari s.d Desember 2016, komoditas yang menjadi warning (flag merah) pengendalian harga, yaitu gula pasir, bawang merah, bawang putih, cabe merah dan cabe rawit.
    • Regulasi penguatan Perum BULOG untuk menjamin ketersediaan dan stabilitas harga pangan telah diterbitkan melalui Perpres No. 48 Tahun 2016 (ditetapkan pada 25 Mei 2016).
    • Target Quick Wins 2016, yakni terjaganya tingkat inflasi pangan < 6% tercapai. Tingkat inflasi pangan tahun 2016 (Januari-Desember 2016) sebesar 5,92%.

Percepatan Implementasi Proyek Infrastruktur Prioritas, poin-poinnya sebagai berikut:

  • Tersusunnya SOP KPPIP yang bersinergi dengan SOP PPP Unit di Kementerian Keuangan dan telah di sosialisasikan pada 6 Pemerintah Daerah (Sumatera Utara, Sumetara Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Barat, Jambi) dan seluruh Kementerian/Lembaga yang terkait.
  • Tersusunnya panduan OBC untuk seluruh sektor dan VfM untuk sektor jalan
  • Terbentuknya 3 tim kerja untuk percepatan proyek infrastruktur (tim kerja listrik, tim kerja pengadaan tanah dan tim kerja kilang minyak)
  • Tersusunnya 10 rencana aksi percepatan proyek prioritas
  • Terlaksananya 10 kegiatan koordinasi pada proyek prioritas untuk Kebutuhan Anggaran dan Pembiayaan.
  • Tersusunnya beberapa kajian, pertama terkait Kilang Minyak Bontang dan kedua terkait Financial Close tercapai pada proyek SPAM Umbulan, Jalan Tol Balikpapan Samarinda, Jalan Tol Manado Bitung, Jalan Tol Trans Sumatera, dan Central Java Power Plant, kemudian kajian terkait Proyek Prioritas yang mencapai tahapan berikut: Jalan Tol Serang Panimbang; Pelabuhan Utama Hub Internasional Kuala Tanjung, Pengolahan Limbah Jakarta, Kilang Minyak Bontang, Pelabuhan Patimban dan Kilang Minyak Tuban.

Hasil Assessment PMPRB (kegiatan 2016)

Sebagai tindak lanjut implementasi Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 31 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi secara online, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian telah melakukan assessment PMPRB online Tahun 2016 yang dikoordinasikan oleh Inspektur. Laporan hasil PMPRB tersebut telah disampaikan kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tanggal 21 April 2016, dengan perolehan nilai total indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian pada angka 83,04.

Untuk komponen “Hasil” dua di antaranya melalui survey, yaitu : 1) Survey internal pegawai Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian atas penilaian mandiri PMPRB, dilaksanakan pada bulan April 2016 (sesuai jadwal instansi); dan 2) Survey eksternal kepada kementerian/lembaga (K/L) atas kondisi dan kualitas pelayanan yang diberikan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

 

Tabel Hasil PMPRB Kementerian Koordiantor Bidang Perekonomian Tahun 2016

OMPONEN PENGUNGKIT/PROSES

NILAI

%

Manajemen Perubahan (5)

4.62

92.39%

Penataan Peraturan Perundang-Undangan (5)

3.75

75.00%

Penataan dan Penguatan Organisasi (6)

5.67

94.44%

Penataan Tatalaksana (5)

4.75

95.05%

Penataan Sistem Manajemen SDM (15)

14.69

97.94%

Penguatan Akuntabilitas (6)

5.32

88.6%

Penguatan Pengawasan (12)

9.92

82.63%

Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik (6)

4.84

80.71%

TOTAL PROSES (60)

53.55

89.39%

KOMPONEN HASIL

POIN

%

Kapasitas Dan Akuntabilitas Kinerja Organisasi (20)

13.74

68.68%

Pemerintah Yang Bersih Dan Bebas Kkn (10)

8.25

82.50%

Kualitas Pelayanan Publik (10)

7.5

75%

TOTAL HASIL (40)

29.49

73.72%

INDEKS RB (100)

83.04

 

Penyelenggaraan pelayanan pemberian informasi dan dokumentasi publik di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (kegiatan 2016)

Pengelolaan informasi dan dokumentasi publik di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dikoordinasikan dan dikelola melalui Unit Layanan Pengelolaan Informasi Publik / Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Adapun mekanisme dan prosedur dalam penyelenggaraan pelayanan pemberian informasi publik berlandaskan Peraturan Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 1 Tahun 2014 tanggal 4 Juli 2014 tentang Standar Pelayanan Pemberian Informasi dan Dokumentasi Publik di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Total Pemohon informasi publik Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang masuk / diterima melalui PPID selama periode Januari s.d Desember 2016 adalah sebanyak 339 permohonan. Tabel di bawah menunjukkan bahwa frekuensi permohonan yang paling banyak ada di bulan Juni 2016. Respon atau tindak lanjut atas permohonan tersebut semuanya dapat dipenuhi atau 100% dapat ditindaklanjuti, dikomunikasi dan terlayani secara baik sesuai prosedur layanan yang berlaku.

Tabel Jumlah pelayanan informasi dan dokumentasi publik Kemenko Bidang Perekonomian pereode  Januari – Desember 2016

 

No

Bulan

Jumlah Pemohon

Status

Dipenuhi

Ditolak

1 Januari

35

25

2 Februari

34

28

3 Maret

30

28

4 April

26

21

5 Mei

25

20

6 Juni

35

33

7 Juli

14

5

8 Agustus

19

15

9 September

32

18

10 Oktober

32

18

11 November

35

25

12 Desember

21

17

Total

339

255

Penerapan Standar Pelayanan

Kepmenko Nomor 104 Tahun 2016 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Publik di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian bertugas mengawal pelaksanaan pemberiaan layanan informasi dengan menggunakan standar pelayanan yang sudah diatur dalam Kepmenko Nomor 1 Tahun 2014.

Pengelolaan Pengaduan

Pelaksanaan pengelolaan pengaduan masyarakat dilakukan Kemenko Bidang Perekonomian melalui website ekon.go.id pada kolom layanan informasi – PPID.

Khusus laporan yang disampaikan oleh pelapor terkait pelanggaran yang mengindikasikan tindak pidana korupsi yang terjadi di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian disampaikan melalui saluran pengaduan yang berupa help desk disediakan oleh Inspektorat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jalan Lapangan Banteng Timur Nomor 2-4, Gedung Ali Wardhana, Lantai 5 atau bisa melalui telpon (021) 3456825 dan surat elektronik humas@ekon.go.id

Penyelenggaraan pelayanan pengadaan barang/jasa pemerintah di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (kegiatan 2016)

E-procurement adalah proses pengadaan barang/jasa pemerintah yang pelaksanaannya dilakukan secara elektronik yang berbasis web/internet dengan memanfaatkan fasilitasi teknologi komunikasi dan informasi melalui pelelangan umum secara elektronik. Pengadaan barang/jasa secara elektronik dilakukan dengan cara e-tendering atau e-purchasing. Tujuan e-procurement adalah meningkatkan transparansi dan akuntabilitas; meningkatkan akses pasar dan persaingan usaha yang sehat; memperbaiki tingkat efisiensi proses pengadaan; mendukung proses monitoring dan audit; dan memenuhi kebutuhan akses informasi yang real time.

Manfaat e-procurement bagi Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan (Pokja ULP), yaitu: mendapatkan penawaran yang lebih banyak, mempermudah proses administrasi, dan mempermudah PPK/Pokja ULP dalam mempertanggungjawabkan proses pengadaan. Sedangkan manfaat e-procurement bagi Penyedia Barang/Jasa, yaitu: menciptakan persaingan usaha yang sehat, memperluas peluang usaha, membuka kesempatan pelaku usaha mengikuti lelang, dan mengurangi biaya transportasi untuk mengikuti lelang.

Penyelenggaraan layanan pengadaan barang/jasa pemerintah di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dikoordinasikan dan dikelola melalui Unit Layanan Pengadaan. Adapun mekanisme dan prosedur dalam penyelenggaraan pelayanan berlandaskan Peraturan Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 23 Juli 2014 tentang Standar Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Efisiensi PBJ dengan e-procurement pada tahun 2016 dari 73 paket yang diselesaikan adalah 10,3 persen. Gambaran pelaksanaan pelayanan PBJ di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian pada tahun 2016 sebagaimana Tabel berikut.

 

Tabel Efisiensi Pengadaan Barang/Jasa dengan E-Procurement
No.

Deskripsi

2016

1 Jumlah Paket

                                  81

2 Nilai HPS (Juta Rp)

               83.566.786.537

3 Jumlah Lelang Selesai

73

4 Jumlah Lelang Gagal

            8

5 Jumlah Lelang yang sedang Berjalan

  –

6 Nilai HPS Lelang Selesai (Juta Rp)

80.657.608.057

7 Nilai Hasil Lelang Selesai (Juta Rp)

           72.326.974.307

8 Selisih HPS dan Hasil Lelang (Juta Rp)

8.330.633.750

9 Selisih HPS dan Hasil Lelang (%)

10,3

10 Jumlah PPK

14

11 Jumlah Pokja ULP

2 Pokja

(masing-masing 5 orang)

Penataan Peraturan Perundang-undangan (kegiatan 2016)

Dalam rangka menjamin terlaksananya tahapan reformasi birokrasi pada Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian diperlukan suatu aturan atau regulasi yang kondusif dalam arti mendorong berjalannya sistem yang dihasilkan dalam proses reformasi birokrasi. Pemetaan regulasi yang sudah ada, dan penyusunan regulasi yang baru dibuat merupakan suatu proses yang selalu dilakukan sebagai berikut:

  1. Inventarisasi peraturan yang diperlukan dalam rangka reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
  2. Inventarisasi peraturan perundang-undangan di bidang perekonomian, khususnya yang berkenaan dengan koordinasi harmonisasi kebijakan bidang perekonomian yang dilakukan oleh Menko Bidang Perekonomian, yang meliputi: Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Keputusan Presiden, Instruksi Presiden, dan lain-lain;
  3. Koordinasi harmonisasi peraturan perundang-undangan dalam rangka pengendalian pelaksanaan kebijakan K/L di bidang perekonomian melalui penetapan dan sosialisasi berbagai paket (deregulasi) kebijakan ekonomi. Deregulasi adalah kebijakan untuk mengurangi/meniadakan aturan administrasi yang dinilai menghambat tercapainya suatu tujuan. Dalam hal paket kebijakan ini, deregulasi dilakukan dengan cara merasionalisasi peraturan dengan menghilangkan duplikasi/ redundansi/ irrelevant regulations, dan melakukan keselarasan antar peraturan serta melakukan konsistensi peraturan terkait bidang perekonomian. Selama 2015 s/d 2016, terdapat 14 paket kebijakan ekonomi;
  4. Sosialisasi peraturan yang berkaitan dengan pelaksanaan di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
  5. Arsip dan indeks peraturan telah dikelola secara tertib, lengkap, dan informatif melalui:
    • Klasifikasi peraturan perundang-undangan di bidang perekonomian dan penyusunan indeks penyajiannya telah dilakukan;
    • Peraturan perundangan telah tersampaikan pada stakeholders, melalui pendistribusian salinan peraturan dan sosialisasi melalui website ekon.go.id;
    • Telah tersedianya fasilitas website ekon.go.id untuk memudahkan dan mempercepat askes informasi produk hukum khususnya di bidang perdagangan;
    • Pertanggungjawaban kegiatan penyusunan peraturan perundangan telah dituangkan hasilnya ke dalam Laporan Daftar Peraturan Tahunan; dan
    • Pendokumentasian peraturan perundang-undangan telah dilakukan baik dalam bentuk soft copies maupun hard copies (kompilasi peraturan), dan secara terintegrasi telah dilakukan melalui websitego.id

Hingga tahun 2016, harmonisasi regulasi yang penyelesaianya dikoordinasikan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian bersama K/L dan daerah adalah sebanyak 204 regulasi, yang terdiri atas:

  • Presidensial

31 Peraturan Pemerintah, 16 Peraturan Presiden, 3 Instruksi Presiden.

  • Kementerian/Lembaga

128 Peraturan Menteri, 1 Keputusan Menteri, 3 Instruksi Menteri, 1 Peraturan Direktorat Jendral, 8 Surat Edaran, 7 Peraturan OJK dan 6 Peraturan Lainnya.

Sedangkan regulasi terkait pelaksanaan reformasi birokrasi yang ditetapkan internal Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian pada tahun 2016 adalah sebanyak 37 regulasi, yang terdiri atas: 5 Peraturan Menko, 13 Keputusan Menko, 10 Keputusan Sesmenko, serta 9 Surat Edaran Sesmenko.

Kegiatan Berkaitan SDM Lainnya (Kegiatan 2016)

  1. Terselenggaranya knowledge sharing dengan BPS terkait manajemen kinerja di lingkungan BPS pada tanggal 23 Maret 2016 di Hotel Arya Dhuta Jakarta. Substansi pembahasan yaitu mengenai bagaimana cara perhitungan pemberian tunjangan kinerja dengan pertimbangan capaian kinerja bulanan dan presensi pegawai serta indikator lainnya yang selama ini diterapkan di lingkungan BPS. Kegiatan ini menjadi langkah awal bagi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian untuk menyusun pengaturan pembayaran tunjangan kinerja berdasarkan capaian kinerja dan indikator lainnya sesuai kebutuhan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
  2. Pada tahun 2016, pejabat/pegawai yang menerima penghargaan Satyalancana yang telah diusulkan pada tahun 2015 oleh Bagian Sumber Daya Manusia sejumlah 58 orang dengan rincian sebagaimana tabel di bawah ini.
  3. Pegawai Negeri Sipil mendapatkan hak mendapatkan Asuransi Kesehatan yaitu BPJS Kesehatan. BPJS Kesehatan sebelumnya bernama Askes (Asuransi Kesehatan), yang dikelola oleh PT Askes Indonesia (Persero), namun sesuai UU No. 24 Tahun 2011 tentang BPJS, PT. Askes Indonesia berubah menjadi BPJS Kesehatan sejak tanggal 1 Januari 2014. Pada tahun 2016 Bagian Sumber Manusia memfasilitasi pembuatan kartu BPJS Kesehatan baik untuk PNS ataupun CPNS sebanyak 40 kartu peserta.
  4. Jumlah PNS pensiun di Tahun 2016 sebanyak 9 orang karena mencapai batas usia pensiun.
  5. Tersedianya data tentang wajib lapor yang telah mengisi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Rincian Status Pelaporan pemenuhan kewajiban LHKPN, sebagai berikut:

 

Tabel Status Pelaporan LHKPN Tahun 2016

 

No.

Status Pelaporan

Jumlah Pelapor LHKPN

1.

Belum lapor

7 orang (7,53%)

2.

Sudah lapor, belum update

17 orang (18,28%)

3.

Sudah lapor, sudah update

69 orang (74,19%)

Total

93  Orang

 

10. Pencatatan dan Penyajian Informasi Kepegawaian dalam Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) (kegiatan 2016)

Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian merupakan aplikasi manajemen data kepegawaian yang berbasis web, sehingga aplikasi ini hanya dapat diakses melalui jaringan internet.

Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian tahun 2016, yang telah dilakukan adalah sebagai berikut:

  1. Terkait cuti telah dilakukan update data cuti hingga bulan Desember tahun 2016;
  2. Terkait sistem pemindahan data telah adanya menu untuk export data pegawai dari SIMPEG ke file excel;
  3. Terkait Gaji Pokok telah dilakukan update kenaikan Gaji Pokok Tahun 2016;
  4. Melaksanakan pembaharuan data pegawai seperti data kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, jabatan, pendidikan, pelatihan, dan lain-lain secara berkala;
  5. Pembaharuan terkait data diklat/pelatihan yang diikuti pegawai.
  6. Update jumlah dan posisi pegawai.

Urusan Kesejahteraan Pegawai

Melalui Bagian Sumber Daya Manusia setiap bulannya mengelola gaji pokok pegawai dan data kehadiran pegawai sebagai dasar untuk pembayaran Tunjangan Kinerja dan Uang Makan. Laporan kehadiran tersebut direkap dan dikoordinasikan dengan petugas penanggung jawab kehadiran di setiap unit, dan selanjutnya dilaporkan ke Subbagian Perencanaan SDM setiap tanggal 25 setiap bulannya. Untuk rekap uang makan diserahkan pada tanggal 10 bulan berikutnya untuk pembayaran Uang Makan pada bulan tersebut, sehingga dalam satu tahun Bagian SDM membuat laporan kehadiran sebanyak 24 laporan yang terdiri dari 12 laporan kehadiran Tunjangan Kinerja dan 12 laporan kehadiran Uang Makan. Adapun anggaran penyiapan kesejahteraan pegawai sebagai berikut.

  • Gaji PNS Tahun 2016 yaitu Rp 19.802.926.000,-
  • Tunjangan Kinerja Tahun 2016 yaitu 40.877.025.000,-
  • Uang Makan Tahun 2016 yaitu Rp 2.157.680.000,-

Selain itu setiap triwulan Bagian SDM juga membuat laporan rekap kedisiplinan pegawai yang pada akhir tahun akan digunakan untuk melakukan evaluasi disiplin pegawai sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.