Laporan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2018

Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2018 telah dilaksanakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Tujuan dari Evaluasi ini adalah untuk menilai kemajuan pelaksanaan program Reformasi Birokrasi pada level instansi sampai unit kerja dalam rangka mencapai sasaran yaitu mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang efektif dan efisien, serta birokrasi yang mampu memberikan pelayanan public yang semakin membaik.

Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mengalami sedikit kenaikan dari 75,55 di Tahun 2017 menjadi 75,57 di Tahun 2018 dengan kategori BB (Sangat Baik). Upaya penerapan Reformasi Birokrasi dalam menata 8 (delapan) Area Perubahan telah dilakukan di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Berdasarkan Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No B/172/M.RB.06/2018 Tanggal 31 Desember 2018, berikut merupakan rincian hasil evaluasi Reformasi Birokrasi Tahun 2018:

Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Koordinasi Bidang Perekonomian

No

Komponen Penilaian

Bobot Nilai
2017

2018

Komponen Pengungkit

1 Manajemen Perubahan 5.00 4.01 3.79
2 Penataan Peraturan Perundang-Undangan 5.00 3.13 3.13
3 Penataan dan Penguatan Organisasi 6.00 5.50 4.29
4 Penataan Tata Laksana 5.00 3.76 3.66
5 Penataan Sistem Manajemen SDM 15.00 13.56 13.56
6 Penguatan Akuntabilitas 6.00 4.35 4.35
7 Penguatan Pengawaan 12.00 7.54 7.53
8 Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 6.00 4.40 4.40
Total Komponen Pengungkit (A) 60.00 46.25 44.71
Komponen Hasil
1 Nilai Akuntabilitas Kinerja 14.00 9.10 9.27
2 Survei Internal Integritas Organisasi 6.00 4.94 4.18
3 Survei Eksternal Persepsi Korupsi 7.00 4.65 6.06
4 Opini BPK 3.00 3.00 3.00
5 Survei Eksternal Pelayanan Publik 10.00 7.61 8.35

Total Komponen Hasil (B)

40.00 29.30 30.86
Indeks Reformasi Birokrasi (A+B) 100.00 75.55

75.57

Melakukan reviu atas Road Map Reformasi Birokrasi di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian untuk memperjelas arah dan sasaran yang akan diwujudkan dan ukuran keberhasilannya. Menetapkan prioritas perbaikan yang perlu dilakukan dan selanjutnya menyusun langkah kerja yang terpadu untuk mencapai sasaran perubahan yang ditetapkan. Road Map ini sebaiknya juga terintegrasi dengan Renstra Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian 2020—2024 dan Road Map Reformasi Birokrasi Nasional 2020—2024 yang akan ditetapkan oleh Kementerian PANRB;Dalam rangka meningkatkan kualitas birokrasi serta lebih menumbuhkan budaya kinerja dan memperkuat integritas pegawai di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, terdapat beberapa Rekomendasi dari KemenPAN RB yang masih perlu disempurnakan:

  1. Secara berjenjang menginternalisasi arah perubahan yang dicanangkan di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian kepada seluruh pegawai di seluruh satuan kerja agar seluruh pegawai memahami arah perubahan tersebut dan dilibatkan dalam proses perubahan
  2. Dalam rangka mempercepat perbaikan budaya kerja, perlu melakukan evaluasi atas kemajuan kinerja agen perubahan serta mengidentifikasi langkah-langkah perbaikan yang diperlukan agar perbaikan budaya kerja dan perubahan mindset aparatur dapat terwujud
  3. Meningkatkan kapasitas Tim Asessor agar tidak semata-mata berfungsi sebagai penilai saja, namun mampu memberikan arah perbaikan pelaksanaan reformasi birokrasi yang diperlukan di masing-masing unit kerja dan satuan kerja secara spesifik.
  4. Menerapkan manajemen sumber daya manusia yang berbasis merit melalui penerapan manajemen kinerja individu yang selaras dengan kinerja organisasi dan memanfaatkannya untuk pengembangan kompetensi dan pembinaan karier pegawai dalam mendukung terlaksananya manajemen SDM yang berbasis merit guna meningkatkan profesionalitas SDM
  5. Mewajibkan setiap atasan langsung melakukan supervisi, coaching dan konseling secara berkala kepada masing-masing bawahannya setidaknya tiga bulanan yang bertujuan untuk membangun budaya kinerja secara berkelanjutan dan lebih memperkuat mekanisme pengendalian internal
  6. Melakukan upaya penyegaran terhadap aparatur berupa pelatihan dan penguatan sikap dan perilaku untuk memperkuat integritas aparatur. Perlu dilakukan penyempurnaan sistem integritas terkait pengelolaan SDM, pengelolaan anggaran dan mekanisme hubungan kerja antar pegawai serta menginternalisasikan ke seluruh pegawai
  7. Mendorong inovasi pada setiap unit kerja yang memberikan pelayanan publik dengan lebih memperhatikan kualitas layanan serta mekanisme pengendalian internal atas pelaksanaan layanan tersebut dengan melibatkan Inspektorat dan Biro Perencanaan

Meningkatkan kapasitas Tim Asesor agar tidak semata-mata berfungsi sebagai penilai saja, namun mampu memberikan arah perbaikan pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang diperlukan di masing-masing unit kerja dan satuan kerja secara spesifik

Berikut merupakan dokumen Evaluasi Reformasi Birokrasi 2018 & Rekomendasi

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *