Tim Reformasi Birokrasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian 2021

Dalam rangka mendorong reformasi birokrasi ke arah yang lebih baik di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Pada tanggal 4 Januari 2021 telah dibentuk Tim Reformasi Birokrasi, melalui surat Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 41 Tahun 2021. Tim Reformasi Birokrasi mempunyai tugas (1) mengawal pelaksanaan reformasi birokrasi, (2) menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi reformasi birokrasi oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi di tahun sebelumnya, (3) menyajikan data untuk keperluan evaluasi reformasi birokrasi, dan (4) membuat laporan pelaksanaan reformasi birokrasi secara periodik.

Tim Reformasi Birokrasi terdiri dari Tim Pengarah dan Tim Pelaksana (yang dibagi menjadi Tim Pelaksana Kementerian dan Tim Pelaksana Kedeputian). Tim Pelaksana Kementerian terdiri dari Pokja I sampai IV yang berfokus pada 8 (delapan) area perbaikan, sedangkan Tim Pelaksana Kedeputian berfokus pada pelaksanaan Reformasi Birokrasi di tiap Deputi di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Secara ringkas, berikut merupakan tugas Tim Pengarah dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi:

  1. Memberikan arahan pengelolaan Reformasi Birokrasi di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian kepada Tim Pelaksana; dan
  2. Memberikan persetujan atas rancangan/rumusan kebijakan Reformasi Birokrasi di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Sedangkan Tugas Tim Pelaksana adalah sebagai berikut:

  1. Melakukan koordinasi dalam perumusan kebijakan Reformasi Birokrasi di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
  2. Melakukan supervisi atas pelaksanaan tugas kelompok kerja Reformasi Birokrasi di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan kegiatan Tim Pelaksanan Unit Deputi; dan
  3. Memantau, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Kementerian Koordinato Bidang Perekonomian.

Informasi terkait susunan keanggotaan dan tugas yang lebih detil dari masing-masing tim dapat dilihat dalam SK Tim terlampir

SK Tim Reformasi Birokrasi 2021

Presiden Jokowi Luncurkan BerAKHLAK untuk Percepatan Transformasi ASN

JAKARTA  Core Values “BerAKHLAK” dan Employer Branding Aparatur Sipil Negara (ASN) “Bangga Melayani Bangsa” resmi diluncurkan oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Peluncuran Core Values ini bertujuan untuk menyeragamkan nilai-nilai dasar (core values) bagi seluruh ASN di Indonesia sehingga dapat menjadi fondasi budaya kerja ASN yang profesional. Core values BerAKHLAK yang dimaksud merupakan singkatan dari Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif.

Dalam sambutannya, Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa setiap ASN dimanapun bertugas seharusnya memegang teguh nilai-nilai dasar serta semboyan yang sama. Seluruh ASN dari berbagai latar belakang profesi, seperti dosen, guru, jaksa, dokter, perawat, analis kebijakan, administrator, maupun petugas Satpol PP harus mempunyai nilai dasar dan proposisi nilai rujukan yang sama.

“ASN yang bertugas sebagai pegawai pusat maupun pegawai daerah harus mempunyai core values yang sama,” ujar Presiden Jokowi saat memberikan sambutan pada Launching Core Values dan Employer Branding ASN, secara virtual, Selasa (27/07).

Pada kesempatan tersebut, Kepala Negara berpesan agar setiap ASN juga mempunyai orientasi yang sama, yaitu memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat. Jiwa melayani serta membantu masyarakat wajib tertanam kuat dalam diri setiap ASN. Menurutnya, bukan zamannya lagi ASN bergaya seperti pejabat zaman kolonial, yang justru minta dilayani.

Kementrian Koordinator Bidang Perekonomian Rayakan HUT Ke-55 dan Launching Survei Budaya Kerja dan Harapan Pegawai

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian merayakan hari jadinya yang ke 55, acara yang dilaksanakan pada tanggal 26 Juli 2021. Di masa pandemi Covid-19 perayaan ulang tahun kali ini dilakukan secara fisik yang dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Bapak Airlangga Hartarto dan Seskretaris Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Bapak Susiwijono dan para pimpinan Eselon I dan juga melalui virtual yang dihadiri oleh seluruh pegawai dilingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Dalam acara ini juga Kemenko Perekonomian melakukan launching Survei Budaya Kerja dan Harapan Pegawai. Survei ini bertujuan untuk meningkatkan penerapan pelaksanaan reformasi birokrasi dengan sasaran indeks pengembangan budaya kerja dan indeks harapan pegawai terhadap organisasi dan sebagai dasar dalam meningkatkan kualitas kinerja organisasi dan membentuk pegawai yang profesional dalam mewujudkan visi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Sosialisasi Dan Brainstorminng Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 21 Tahun 2020 tentang Peta Jalan (Road Map) Reformasi Birokrasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Tahun 2020 – 2024

Reformasi Birokrasi (RB) merupakan agenda rutin Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Perekonomian. Dalam rangka mencapai sasaran RB, yaitu birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang efektif dan efisien, birokrasi yang memiliki pelayanan publik yang berkualitas, Maka telah disusun dan ditetapkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020  tentang Peta Jalan (Road Map) Reformasi Birokrasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Tahun 2020 – 2024 yang akan menjadi panduan bagi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dalam melakukan langkah-langkah nyata memperbaiki kualitas birokrasi pemerintah.

 

Dengan telah ditetapkannya Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian melakukan Sosialisasi dan Brainstroming yang dilaksanakan pada tanggal 17 Febuari 2021 yang dilakukan melalui aplikasi zoom dan dibuka oleh Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Bapak Susiwijono Moegiarso dan dihadiri oleh seluruh pegawai di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 dapat diunduh memalui link dibawah ini:

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 21 Tahun 2020

Evaluasi RB Tingkatkan Tata Kelola Organisasi Kemenko Perekonomian

Reformasi Birokrasi (RB) merupakan agenda rutin Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Perekonomian. Melalui RB, seluruh unit organisasi dan individu melakukan perubahan dan perbaikan untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat luas, baik secara langsung maupun tidak langsung. Bagi Kemenko Perekonomian sendiri, pelaksanaan RB diharapkan akan dapat berimplikasi pada peningkatan outcome negara dari sektor perekonomian sesuai tugas dan fungsi (tusi) yang diemban kementerian.
Implementasi RB tersebut dievaluasi secara berkala sesuai yang dipersyaratkan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB). Evaluasi itu biasanya dilakukan setiap tahun untuk melihat progres perubahan yang telah terjadi. Hal ini melingkupi 8 (delapan) area perubahan komponen pengungkit dan 3 (tiga) komponen hasil yang dijadikan evaluator sebagai indikator penilaian.
Kemenko Perekonomian telah mengadakan acara “Evaluasi RB” bersama Kementerian PAN-RB pada Kamis (26/9) di Jakarta. Acara tersebut dibuka langsung oleh Sekretaris Kemenko Perekonomian Susiwijono dengan memberikan paparan mengenai upaya-upaya yang telah dilakukan Kemenko Perekonomian dalam melaksanakan berbagai perubahan sebagai agenda RB. Upaya itu adalah tindak lanjut dari rekomendasi hasil evaluasi di 2018 lalu, serta pencapaian Roadmap RB yang telah ditetapkan sebelumnya.
 
Kegiatan dilanjutkan dengan paparan dari Tim Evaluator Kementerian PAN-RB yang berisi fokus dan mekanisme pelaksanaan evaluasi RB 2019 yang dianggap berbeda dengan tahun sebelumnya. Hal ini disesuaikan dengan Peraturan Menteri PAN-RB No. 30 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri PAN-RB No. 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah.
Adapun perbedaan dalam pelaksanaan evaluasi RB 2019 disebabkan oleh perubahan dalam PMPRB (PMPRB 2.5), yaitu dengan adanya penambahan hasil antara pada komponen pengungkit dan memperluas obyek evaluasi, yaitu pada Instansi Pemerintah dan Unit Kerja.
Seusai paparan, acara dilanjutkan dengan wawancara tentang penerapan RB pada masing-masing unit di Kemenko Perekonomian yang telah dibagi dalam lima ruangan terpisah. Ruangannya terbagi dari satu ruangan untuk wawancara evaluasi SAKIP, satu ruangan untuk wawancara evaluasi pelaksanaan RB pada tingkat kementerian, dan tiga ruangan untuk wawancara evaluasi pelaksanaan RB pada delapan unit kedeputian. Adapun sesi wawancara berlangsung dari pukul 13.00-17.00 WIB.
Dengan berakhirnya proses evaluasi dari pihak Kementerian PAN-RB ini tak serta-merta membuat agenda RB berakhir, namun Kemenko Perekonomian akan tetap menjalankan agenda berikutnya sesuai Roadmap RB Nasional sesuai Peraturan Presiden (Perpres) No. 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025.
“Besar harapan kami, hasil evaluasi RB tahun ini mengalami peningkatan, baik dari sisi kualitas dan kuantitas, serta berdampak langsung dan luas terhadap internal maupun eksternal organisasi. Termasuk untuk semua stakeholders Kemenko Perekonomian, terlebih bagi seluruh masyarakat dan negara,” tutup Sesmenko. (rep/iqb)
 

Perubahan Metodologi Penilaian Reformasi Birokrasi

Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi merupakan instrument penilaian kemajuan pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang dilakukan secara mandiri oleh Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah. Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi didasarkan atas PermenPAN RB Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah.

Dalam peraturan tersebut metodologi PMPRB akan berubah dari PMPRB 2.0 menjadi PMPRB 2.5

Berikut perbedaan kedua metodologi tersebut:

 

PMPRB 2.0

PMPRB 2.5

Obyek Evaluasi adalah Instansi pemerintah

 

Obyek evaluasi adalah Instansi Pemerintah dan Unit Kerja
Survey Internal hanyalah sebatas Surve Internal Organisasi Survey internal mencakup Integritas Organisasi dan Integritas Jabatan
Pengungkit hanya melihat Proses Pengungkit terdiri dari Proses dan Hasil Antara

Hasil Antara yang digunakan:

– Hasil tindaklanjut Pengaduan Masyarakat (Penguatan Pengawasan)

– Indeks Internal Audit Capacity Model (IACM) (Penguatan Pengawasan)

– Penyampaian LHKPN dan LHKASN (Penguatan Pengawasan)

– Maturitas SPIP (Penguatan Pengawasan)

– Hasil pengawasan kearsipan (Penguatan Tatalaksana)

 

 

 

 

Tim Reformasi Birokrasi Tahun 2019

Untuk memastikan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian lebih fokus dan tertib, maka dibentuklah Tim Reformasi Birokrasi yang bertugas menjalankan pelaksanaan program dan kegiatan Reformasi bbirokrasi agar sesuai dengan tujuan. Penyusunan Tim Reformasi telah dilakukan sejak bulan Februari 2019 sampai dengan ditetapkannya SK Tim Reformasi Birokrasi No. 247 Tahun 2019 pada bulan April 2019. Berdasarkan hasil evaluasi dan rekomendasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2018, fokus pelaksanaan Reformasi Birokrasi berada di Unit Kedeputian, maka pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Tahun 2019 juga melibatkan Unit Kedeputian.

Tim Reformasi Birokrasi terdiri dari Tim Pengarah dan Tim Pelaksana (yang dibagi menjadi Tim Pelaksana Kementerian dan Tim Pelaksana Kedeputian). Tim Pelaksana Kementerian terdiri dari Pokja I sampai IV yang berfokus pada 8 (delapan) area perbaikan, sedangkan Tim Pelaksana Kedeputian berfokus pada pelaksanaan Reformasi Birokrasi di tiap Deputi di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Secara ringkas, berikut merupakan tugas Tim Pengarah dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi:

  1. Memberikan arahan pengelolaan Reformasi Birokrasi di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian kepada Tim Pelaksana; dan
  2. Memberikan persetujan atas rancangan/rumusan kebijakan Reformasi Birokrasi di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Sedangkan Tugas Tim Pelaksana adalah sebagai berikut:

  1. Melakukan koordinasi dalam perumusan kebijakan Reformasi Birokrasi di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
  2. Melakukan supervisi atas pelaksanaan tugas kelompok kerja Reformasi Birokrasi di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan kegiatan Tim Pelaksanan Unit Deputi; dan
  3. Memantau, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Kementerian Koordinato Bidang Perekonomian.

 

Informasi terkait susunan keanggotaan dan tugas yang lebih detil dari masing-masing tim dapat dilihat dalam SK Tim terlampir

SK Tim RB 2019

Laporan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2018

Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2018 telah dilaksanakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Tujuan dari Evaluasi ini adalah untuk menilai kemajuan pelaksanaan program Reformasi Birokrasi pada level instansi sampai unit kerja dalam rangka mencapai sasaran yaitu mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang efektif dan efisien, serta birokrasi yang mampu memberikan pelayanan public yang semakin membaik.

Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mengalami sedikit kenaikan dari 75,55 di Tahun 2017 menjadi 75,57 di Tahun 2018 dengan kategori BB (Sangat Baik). Upaya penerapan Reformasi Birokrasi dalam menata 8 (delapan) Area Perubahan telah dilakukan di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Berdasarkan Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No B/172/M.RB.06/2018 Tanggal 31 Desember 2018, berikut merupakan rincian hasil evaluasi Reformasi Birokrasi Tahun 2018:

Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Koordinasi Bidang Perekonomian

No

Komponen Penilaian

Bobot Nilai
2017

2018

Komponen Pengungkit

1 Manajemen Perubahan 5.00 4.01 3.79
2 Penataan Peraturan Perundang-Undangan 5.00 3.13 3.13
3 Penataan dan Penguatan Organisasi 6.00 5.50 4.29
4 Penataan Tata Laksana 5.00 3.76 3.66
5 Penataan Sistem Manajemen SDM 15.00 13.56 13.56
6 Penguatan Akuntabilitas 6.00 4.35 4.35
7 Penguatan Pengawaan 12.00 7.54 7.53
8 Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 6.00 4.40 4.40
Total Komponen Pengungkit (A) 60.00 46.25 44.71
Komponen Hasil
1 Nilai Akuntabilitas Kinerja 14.00 9.10 9.27
2 Survei Internal Integritas Organisasi 6.00 4.94 4.18
3 Survei Eksternal Persepsi Korupsi 7.00 4.65 6.06
4 Opini BPK 3.00 3.00 3.00
5 Survei Eksternal Pelayanan Publik 10.00 7.61 8.35

Total Komponen Hasil (B)

40.00 29.30 30.86
Indeks Reformasi Birokrasi (A+B) 100.00 75.55

75.57

Melakukan reviu atas Road Map Reformasi Birokrasi di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian untuk memperjelas arah dan sasaran yang akan diwujudkan dan ukuran keberhasilannya. Menetapkan prioritas perbaikan yang perlu dilakukan dan selanjutnya menyusun langkah kerja yang terpadu untuk mencapai sasaran perubahan yang ditetapkan. Road Map ini sebaiknya juga terintegrasi dengan Renstra Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian 2020—2024 dan Road Map Reformasi Birokrasi Nasional 2020—2024 yang akan ditetapkan oleh Kementerian PANRB;Dalam rangka meningkatkan kualitas birokrasi serta lebih menumbuhkan budaya kinerja dan memperkuat integritas pegawai di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, terdapat beberapa Rekomendasi dari KemenPAN RB yang masih perlu disempurnakan:

  1. Secara berjenjang menginternalisasi arah perubahan yang dicanangkan di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian kepada seluruh pegawai di seluruh satuan kerja agar seluruh pegawai memahami arah perubahan tersebut dan dilibatkan dalam proses perubahan
  2. Dalam rangka mempercepat perbaikan budaya kerja, perlu melakukan evaluasi atas kemajuan kinerja agen perubahan serta mengidentifikasi langkah-langkah perbaikan yang diperlukan agar perbaikan budaya kerja dan perubahan mindset aparatur dapat terwujud
  3. Meningkatkan kapasitas Tim Asessor agar tidak semata-mata berfungsi sebagai penilai saja, namun mampu memberikan arah perbaikan pelaksanaan reformasi birokrasi yang diperlukan di masing-masing unit kerja dan satuan kerja secara spesifik.
  4. Menerapkan manajemen sumber daya manusia yang berbasis merit melalui penerapan manajemen kinerja individu yang selaras dengan kinerja organisasi dan memanfaatkannya untuk pengembangan kompetensi dan pembinaan karier pegawai dalam mendukung terlaksananya manajemen SDM yang berbasis merit guna meningkatkan profesionalitas SDM
  5. Mewajibkan setiap atasan langsung melakukan supervisi, coaching dan konseling secara berkala kepada masing-masing bawahannya setidaknya tiga bulanan yang bertujuan untuk membangun budaya kinerja secara berkelanjutan dan lebih memperkuat mekanisme pengendalian internal
  6. Melakukan upaya penyegaran terhadap aparatur berupa pelatihan dan penguatan sikap dan perilaku untuk memperkuat integritas aparatur. Perlu dilakukan penyempurnaan sistem integritas terkait pengelolaan SDM, pengelolaan anggaran dan mekanisme hubungan kerja antar pegawai serta menginternalisasikan ke seluruh pegawai
  7. Mendorong inovasi pada setiap unit kerja yang memberikan pelayanan publik dengan lebih memperhatikan kualitas layanan serta mekanisme pengendalian internal atas pelaksanaan layanan tersebut dengan melibatkan Inspektorat dan Biro Perencanaan

Meningkatkan kapasitas Tim Asesor agar tidak semata-mata berfungsi sebagai penilai saja, namun mampu memberikan arah perbaikan pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang diperlukan di masing-masing unit kerja dan satuan kerja secara spesifik

Berikut merupakan dokumen Evaluasi Reformasi Birokrasi 2018 & Rekomendasi

Buku Saku Reformasi Birokrasi 2018

Pelaksanaan reformasi birokrasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan dan bertujuan untuk merubah pola pikir, budaya kerja dan perilaku segenap pegawai yang lebih baik. Oleh karena itu, seluruh aparatur Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian berkomitmen untuk terus melakukan upaya-upaya perubahan dan perbaikan yang menjadi tujuan reformasi birokrasi untuk membentuk birokrasi yang bersih, birokrasi yang efisien, efektif dan produktif, birokrasi yang transparan, birokrasi yang melayani dan birokrasi yang akuntabel.

Buku Saku Reformasi Birokrasi ini disusun dalam rangka memperoleh pemahaman yang sama atas hal-hal (istilah) yang berkaitan dengan reformasi birokrasi, khususnya kepada pegawai di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Buku ini merupakan edisi pembaharuan dari edisi sebelumnya yang disesuaikan dengan perkembangan dan perubahan ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi.

Buku Saku Reformasi Birokrasi tahun 2018 dapat diunduh memalui link dibawah ini:

Buku Saku RB 2018

Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2017

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 Tentang Grand Design Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025 dan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2015-2019, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN dan RB) telah melakukan evaluasi atas pelaksanaan reformasi birokrasi pada Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Pelaksanaan evaluasi berpedoman pada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi lnstansi Pemerintah. Evaluasi ini difokuskan untuk menilai upaya-upaya yang dilakukan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dalam pelaksanaan reformasi birokrasi dalam mewujudkan tatakelola pemerintahan yang baik pada instansi tersebut dan seberapa jauh kemajuan yang sudah berhasil diwujudkan.

Berdasarkan surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No: B/15/M.RB.05/2018 tanggal 26 Februari 2018, Simpulan hasil evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi pada Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian adalah sebagai berikut:

 

No

Komponen Penilaian Bobot

Nilai

2014 2015 2016

2017

Komponen Pengungkit
1 Manajemen Perubahan

5,00

4,48 4,07 4,41

4,01

2 Penataan Peraturan Perundang-Undangan

5,00

4,69 2,71 2,71

3,13

3 Penataan dan Penguatan Organisasi

6,00

1,80 3,84 5,50

5,50

4 Penataan Tata Laksana

5,00

4,16 3,76 3,88

3,76

5 Penataan Sistem Manajemen SDM

15,00

6,74 13,18 14,13

13,56

6 Penguatan Akuntabilitas

6,00

4,40 3,79 4,79

4,35

7 Penguatan Pengawaan

12,00

2,76 5,62 6,39

7,54

8 Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

6,00

3,33 3,93 3,59

4,40

Total Komponen Pengungkit (A)

60,00

32,36 40,9 45,40

46,25

Komponen Hasil
1 Nilai Akuntabilitas Kinerja

14,00

13,59 8,94 8,94

9,10

2

Survei Internal Integritas Organisasi

6,00

4,68

5,63

4,94

3

Survei Eksternal Persepsi Korupsi

7,00

9,72

4,88 4,57

4,65

4 Opini BPK

3,00

3,00

3,00

3,00

5 Survei Eksternal Pelayanan Publik

10,00

7,73 6,80 7,48

7,61

Total Komponen Hasil (B)

40,00

31,03 28,11 29,62

29,30

Indeks Reformasi Birokrasi (A+B)

100,00

63,39 69,01 75,02

75,55